Ada Kasus BLT BBM Gagal Dicairkan, Mensos Risma Didesak Lakukan Pembenahan

Kompas.com - 26/09/2022, 05:07 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Sosial (Kemensos) diminta membenahi data masyarakat yang menerima bantuan langsung tunai (BLT) sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Hal tersebut lantaran, ditemukannya banyak kasus BLT BBM gagal dicairkan karena Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tidak sesuai.

Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio mengatakan, dirinya sedari awal telah mengkhawatirkan data DTKS tersebut. Pasalnya data itu diambil pada awal muculnya Covid-19, sementara kondisi perekonomian seseorang bisa berubah dengan cepat, baik itu menjadi miskin atau menjadi kaya.

Baca juga: 3 Cara Cek Status Penerima BSU Tahap 2 atau BLT Subsidi Gaji via HP

“Ini salah satu yang dikhawatirkan, data itu kan diambil awal pandemi Covid-19, jadi harusnya datanya di-update, karena orang bisa jadi miskin dalam satu detik begitu juga bisa kaya dalam sedetik, harusnya ada data real time atau minimal per tiga bulan di-update,” ujarnya kepada awak media, Sabtu (23/9/2022).

Ia menjelaskan, tanggung jawab data DTKS ada di Kementerian Sosial (Kemensos). Namun, kata Agus, seperti yang sudah menjadi rahasia umum, bahwa banyak data yang carut marut sehingga perlu segera dibenahi.

Sebab, bila ada masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan pemerintah lalu tidak bisa mencairkan dana bantuan tersebut hanya karena permasalahan data yang tidak update, tentu sangat disayangkan.

“Rp 150.000 per bulan (total Rp 600.000) bagi warga yang tidak mampu itu kan berharga sekali saat ini, kalau hanya karena data yang tidak update tentu sangat disayangkan, Menteri Sosial Bu Risma harus tahu ini dan bertanggung jawab serta segera dibenahi data penerima BLT-nya,” ungkap Agus.

Apalagi, lanjutnya, berdasarkan kajian yang dikeluarkan Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Transparency International Indonesia pada Desember 2021 lalu, ada 31.000 aparatur sipil negara (ASN), baik yang aktif maupun yang telah pensiun, terdata menerima bansos dari pemerintah.

Kemensos pada saat itu menyebut bahwa kesemrawutan data penerima bansos dikarenakan DTKS yang menjadi acuan penyaluran bansos belum dimutakhirkan sejak 2017. Persoalan lainnya, karena pemerintah kabupaten/kota juga tak disiplin dalam melakukan verifikasi dan validasi secara reguler.

"Jadi hal itu menandakan data penerima bansos masih tidak valid dan proses pendataanya masih bermasalah," kata Agus.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.