Konversi Elpiji ke Kompor Listrik untuk Atasi Oversupply PLN, Ini Saran Pengamat

Kompas.com - 26/09/2022, 08:48 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah saat ini tengah melakukan uji coba konversi kompor elpiji ke kompor listrik. Namun, penerapan konversi kompor elpiji ini dipastikan tidak akan dilakukan tahun ini.

Adapun alasan pemerintah melakukan uji coba konversi kompoe elpiji ke kompor listrik sebagai upaya mengatasi masalah oversupply alias kelebihan pasokan listrik PT PLN (Persero).

Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform Fabby Tumiwa mengatakan, upaya konversi kompor elpiji ke kompor listrik bukanlah upaya untuk membebani masyarakat miskin.

Baca juga: Berapa Tarif Listrik Per kWh PLN Saat Ini?

“Buat masyarakat kalau pakai kompor listrik tapi listriknya disubsidi ya biaya listriknya bisa lebih murah. Menurut saya, ini bukan (masalah) PLN yang dibebankan ke masyarakat. Kalau dibebankan, berarti tarif listrinya naik. Saya enggak setuju kalau ini disebut (mengalihkan) beban,” ucap dia kepada Kompas.com,  Jumat (23/9/2022).

Fabby menilai, upaya uji coba konversi kompor elpiji ke kompor listrik akibat dari megaproyek Pembangkit 35 Gigawatt (GW) dalam periode 2015-2019.

Menurut dia, pada tahun tersebut, pemerintah terlalu optimis dengan permintaan listrik masyarakat. Pasalnya, di tahun 2014 masyarakat cenderung kesulitan dalam hal memperoleh listrik. Misalkan saja untuk keperluan industri, harus menunggu sekitar 1 tahun.

Over capacity ini kan terjadi karena perencanaan yang terlalu optimis terhadap permintaan listrik, sehingga dimulailah megaproyek 35 GW. Program tersebut direncanakan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Di tahun 2014, kondisi listrik kita masih sulit, dan orang kalau mau nambah listrik harus antre,” kata Fabby.

Menurut Fabby, seharusnya PLN melakukan negosiasi kontrak dengan independent power producer (IPP) sudah sejak lama. Pasalnya, kontrak yang dilakukan dengan perusahaan-perusahaan energi swasta itu dinilai tidak sehat.

“Harusnya sih dari dulu dilakukan. Pertanyaannya kenapa PLN setuju dengan kontrak seperti itu. Kita lihat kontraknya enggak fair saja untuk PLN. Kalau mau di gugat kontrak yang tidak sehat (dari dulu). Tapi sudah ditandatangani kan,” kata dia.

Beberapa perusahaan IPP mencakup perusahaan energi swasta di tanah air. Misalkan saja perusahaan milik kakak Menteri BUMN Erick Thohir, Garibaldi Thohir (Boy Thohir) melalui PT Adaro Energy. Ada juga Barito Pacific Milik Konglomerat Prajogo Pangestu, serta perusahaan energi, Indika Group.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cerita Mereka yang Raup Jutaan Rupiah lewat Bagi-bagi 'Link'

Cerita Mereka yang Raup Jutaan Rupiah lewat Bagi-bagi "Link"

Smartpreneur
OJK Terbitkan Aturan Permohonan Pailit dan Penundaan Bayar Utang Perusahaan Efek

OJK Terbitkan Aturan Permohonan Pailit dan Penundaan Bayar Utang Perusahaan Efek

Whats New
Beban Keuangan Meningkat, Laba Bersih INDF Menyusut

Beban Keuangan Meningkat, Laba Bersih INDF Menyusut

Whats New
Zurich Indonesia Siap Menjaring Potensi Asuransi Kendaraan Listrik Tahun Depan

Zurich Indonesia Siap Menjaring Potensi Asuransi Kendaraan Listrik Tahun Depan

Whats New
Jelang Pengumuman Inflasi, IHSG Masih Berpotensi Tertekan

Jelang Pengumuman Inflasi, IHSG Masih Berpotensi Tertekan

Whats New
Pengusaha: Pelabelan Galon Mengandung BPA Bikin Industri Jadi Sehat

Pengusaha: Pelabelan Galon Mengandung BPA Bikin Industri Jadi Sehat

Whats New
Hati-hati, Jokowi Sebut Investasi Tahun Depan Lebih Sulit

Hati-hati, Jokowi Sebut Investasi Tahun Depan Lebih Sulit

Whats New
Daftar Harga BBM Terbaru di Semua Provinsi, Berlaku per 1 Desember

Daftar Harga BBM Terbaru di Semua Provinsi, Berlaku per 1 Desember

Whats New
Sebut Pertumbuhan Ekonomi Maluku Utara Tertinggi Sedunia, Jokowi: Karena Hilirisasi

Sebut Pertumbuhan Ekonomi Maluku Utara Tertinggi Sedunia, Jokowi: Karena Hilirisasi

Whats New
Jokowi Tak Bermaksud Menakut-nakuti Rakyat soal Resesi Global 2023

Jokowi Tak Bermaksud Menakut-nakuti Rakyat soal Resesi Global 2023

Whats New
Pentingnya Layanan Identitas Digital yang Mumpuni dalam Ekosistem Keuangan

Pentingnya Layanan Identitas Digital yang Mumpuni dalam Ekosistem Keuangan

Whats New
Rekomendasi Rakornas Investasi: Tetap Pertahankan Hilirisasi

Rekomendasi Rakornas Investasi: Tetap Pertahankan Hilirisasi

Whats New
Kejar Investasi Rp 1.200 Triliun, Bahlil Minta Sri Mulyani Tambah Dana DAK

Kejar Investasi Rp 1.200 Triliun, Bahlil Minta Sri Mulyani Tambah Dana DAK

Whats New
Balas Kekalahan di WTO, Jokowi Berencana Naikkan Pajak Ekspor Nikel

Balas Kekalahan di WTO, Jokowi Berencana Naikkan Pajak Ekspor Nikel

Whats New
Dongkrak Wisatawan di Labuan Bajo, Injourney Bakal Gelar Konser Malam Tahun Baru

Dongkrak Wisatawan di Labuan Bajo, Injourney Bakal Gelar Konser Malam Tahun Baru

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.