Menyikapi Wacana PNS Diganti Robot

WACANA penggantian PNS dengan robot sudah sering kita dengar atau baca di media beberapa waktu belakangan ini. Mungkin bukan secara literal seorang PNS akan digantikan oleh robot seperti yang ada dalam film-film.

Robot dalam wacana ini mungkin lebih kepada model pelayanan publik berbasis teknologi informasi, utamanya artificial intelligence (AI).

Salah satu yang menjadi alasan dari perubahan model pelayanan publik tersebut adalah adanya tuntutan dan ekspektasi pelayanan publik yang cepat dan profesional.

Untuk mendukung hal itu, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan seperti penyederhanaan birokrasi dan sistem kerja ASN, perubahan jabatan administratif menjadi fungsional, serta pembangunan SDM dan infrastruktur, simplifikasi regulasi, serta transformasi ekonomi (cnbcindonesia.com, 22 Juli 2022).

Secara sekilas mungkin kita akan mengira bahwa dengan menggantikan PNS dengan “robot” maka negara dapat menghemat anggaran untuk membayar gaji PNS yang jumlahnya sudah mencapai 3,9 juta orang menurut data BKN pada tahun 2022 (Buku Statistik ASN Juni 2022, diakses dari www.bkn.go.id).

Lalu seiring dengan semakin berkurangnya atau menyusutnya jumlah PNS, muncul wacana mengenai “kiamat PNS” (cnbcindonesia.com, 26 November 2021).

Dalam menanggapi wacana tersebut, setidaknya kita dapat melihat dari beberapa perspektif seperti kesiapan SDM, isu keamanan data dan kesiapan infrastruktur digital, dan yang juga tidak kalah penting adalah perspektif regulasi dan perubahan mindset.

Kesiapan SDM

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor kunci dari keberhasilan sebuah organisasi. Secanggih apapun mesin atau teknologi dirancang, sejatinya SDM-lah yang memegang peranan penting di dalamnya, mulai dari desain rancang bangun hingga bahasa pemrogramannya.

Dengan adanya pergeseran pola kerja, simplifikasi proses bisnis atau produksi, serta kemajuan teknologi informasi, toh nyatanya tidak mengurangi secara keseluruhan peran dari manusia dalam setiap proses tersebut.

Demikian halnya yang terjadi dalam sektor pemerintahan. Pelayanan publik saat ini masih didominasi oleh SDM.

Kehadiran berbagai aplikasi atau IT untuk percepatan pelayanan publik sebagaimana disebutkan di atas, masih memerlukan SDM pada beberapa level pekerjaan, baik dari sisi teknis maupun dalam hal pembuatan keputusan serta kebijakan dan regulasi.

Berikutnya mengenai kesiapan SDM mungkin kita dapat mengamati fenomena generasi muda di negeri ini.

Saat ini banyak generasi muda kita yang lebih asyik dengan dunianya sendiri, dunia maya. Bermain game online, media sosial, dan sederet fasilitas internet mungkin dapat melalaikan mereka.

Bonus demografi yang sudah sering dibahas, mungkin hanya sekadar menjadi wacana semata.

Memang saat ini, kita masih relatif menjadi objek dan konsumen dari produk teknologi dan budaya dari luar.

Tidak ada yang salah memang, namun bukankah akan lebih hebat jika generasi muda kita-lah yang menjadi para kreator dan “pemain” di industri teknologi itu?

Setiap tantangan justru seringkali menghadirkan peluang. Demikian halnya dengan kemajuan teknologi informasi.

Pesatnya perkembangan tentu harus disikapi dengan bijak, baik oleh para generasi muda maupun oleh para pemangku kepentingan di segenap sektor di negeri ini.