Pemerintah Pulihkan Ratusan Izin Pertambangan yang Sempat Bermasalah

Kompas.com - 26/09/2022, 18:40 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan, pemerintah telah memulihkan ratusan izin usaha pertambangan (IUP) yang sebelumnya dicabut karena bermasalah. Pemulihan dilakukan setelah perusahaan mengajukan keberatan dan melakukan perbaikan.

Ia menjelaskan, pada awal tahun pemerintah telah mencabut 2.078 izin pertambangan perusahaan karena tidak berkegiatan meski sudah diberikan izin usaha atau tidak pernah menyampaikan rencana kerja dan anggaran belanja (RKAB) sejak tahun 2017.

Namun, pemerintah tetap membuka ruang untuk perusahaan-perusahaan tersebut melakukan penyelesaian permasalahan, termasuk mengajukan keberatan. Kini sudah memasuki tahap ketiga pemulihan izin pertambagan yang dilakukan oleh pemerintah.

Baca juga: Bahlil: Konyol, Sebagian Izin Usaha Pertambangan Digadaikan di Bank

"Kami lakukan pemulihan, yang melakukan keberatan itu kurang lebih sekitar 700 perusahaan. Itu sudah kami proses di satgas, di mana dari 213 perusahaan yang awal kami melakukan pengecekan atas keberatan, itu yang lolos 83-90 izin dan kami sudah pulihkan di tahap pertama," jelasnya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Investasi/BKPM, Jakarta, Senin (26/9/2022).

Kemudian pada tahap kedua ada sekitar 219 IUP yang sedang dalam proses evaluasi. Bahlil mengatakan, sejauh ini sebanyak 115 IUP yang telah memenuhi syarat pemulihan, meski demikian proses pemulihannya masih berlangsung.

"Izin ini lebih banyak galian C, ini adalah pengusaha UMKM yang ada di daerah, kemudian urukan, dan batu-batu ciping," kata dia.

Baca juga: Penegakkan Hukum, Kunci Atasi Praktik Pertambangan Tak Berizin

Lalu untuk sekitar 300 IUP lainnya yang mengajukan keberatan, akan dilakukan evaluasi pada tahap ketiga. Dia bilang, evaluasi tahap ketiga kemungkinan baru akan rampung pada Oktober 2022 mendatang.

Ia menegaskan, pengurusan pemulihan izin pertambangan oleh pemerintah tidak bisa 'dilobi-lobi'. Bahlil menekankan, pengusaha bisa langsung mendatangi pemerintah untuk mengajukan keberatan, namun dipastikan akan diproses secara adil.

"Jangan dengar orang lain yang bisa mengatakan bahwa 'nanti bisa diurus dengan cara B, cara B' itu jangan percaya pengusaha. Silahkan saja datang ke satgas, kalau memang benar punya (bukti yang menyatakan keberatan), pasti akan dikembalikan (perizinannya), Tetapi kalau enggak benar, mau dengan cara apapun, itu saya yakinkan enggak akan bisa, karena kami akan sangat fair di satgas ini," pungkasnya.

Baca juga: Pemerintah Cabut 2.065 Izin Usaha Pertambangan Seluas 3,1 Juta Hektar

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bapenda DKI Jakarta Buka Lowongan Kerja, Simak Posisi dan Syaratnya

Bapenda DKI Jakarta Buka Lowongan Kerja, Simak Posisi dan Syaratnya

Work Smart
Catat Kinerja Positif, Pupuk Kaltim Siap Tembus Pasar Global

Catat Kinerja Positif, Pupuk Kaltim Siap Tembus Pasar Global

Whats New
Investasi Migas Berbiaya Tinggi, Investor Butuh Kepastian Hukum

Investasi Migas Berbiaya Tinggi, Investor Butuh Kepastian Hukum

Whats New
Survei Nielsen: Vidio, Disney Hotstar, dan Netflix Paling Banyak Diakses di Mobile Streaming

Survei Nielsen: Vidio, Disney Hotstar, dan Netflix Paling Banyak Diakses di Mobile Streaming

Whats New
LPS Koperasi Bakal Dibahas dalam RUU Perkoperasian, Ini Alasannya

LPS Koperasi Bakal Dibahas dalam RUU Perkoperasian, Ini Alasannya

Whats New
KPPU Menang Kasasi di MA, PT Sinar Ternak Sejahtera Wajib Bayar Denda Rp 10 Miliar

KPPU Menang Kasasi di MA, PT Sinar Ternak Sejahtera Wajib Bayar Denda Rp 10 Miliar

Whats New
MIND ID Luncurkan Buku Membangun Peradaban

MIND ID Luncurkan Buku Membangun Peradaban

Whats New
Permudah Pekerja Migran Kirim Uang ke RI, RemitPro dapat Penghargaan dari BI

Permudah Pekerja Migran Kirim Uang ke RI, RemitPro dapat Penghargaan dari BI

Whats New
Pengusaha Ritel Pastikan Stok Pangan Jelang Nataru Aman dan Harga Stabil

Pengusaha Ritel Pastikan Stok Pangan Jelang Nataru Aman dan Harga Stabil

Whats New
Mahfud MD: Buruh dan Pengusaha Saling Membutuhkan, Keduanya Setara

Mahfud MD: Buruh dan Pengusaha Saling Membutuhkan, Keduanya Setara

Whats New
Wika Gedung Target Pembangunan Rumah Susun Pekerja Konstruksi IKN Rampung Paling Lama Awal Januari 2023

Wika Gedung Target Pembangunan Rumah Susun Pekerja Konstruksi IKN Rampung Paling Lama Awal Januari 2023

Whats New
Usai Modus Penipuan J&T, Kini Viral Modus Penipuan Mengatasnamakan PLN

Usai Modus Penipuan J&T, Kini Viral Modus Penipuan Mengatasnamakan PLN

Whats New
GOTO: Tidak Ada Peserta ESOP yang Menjual Saham Rp 2 ke Pasar

GOTO: Tidak Ada Peserta ESOP yang Menjual Saham Rp 2 ke Pasar

Whats New
Bapanas Bantah Isu Impor Beras Bakal Rugikan Petani

Bapanas Bantah Isu Impor Beras Bakal Rugikan Petani

Whats New
Hasil Survei: Promosi Tak Lagi Jadi Penentu Utama Konsumen Pilih E-Commerce

Hasil Survei: Promosi Tak Lagi Jadi Penentu Utama Konsumen Pilih E-Commerce

Spend Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.