Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Independensi Lembaga Pengawas dalam UU PDP Jadi Sorotan

Kompas.com - 27/09/2022, 19:00 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Aprillia Ika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Center for Digital Society Faiz Rahman menyoroti independensi lembaga pengawas dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP).

Faiz mengatakan, pada Pasal 58 dalam UU PDP disebutkan bahwa penyelenggaraan perlindungan data pribadi dilaksanakan oleh lembaga yang ditetapkan dan bertanggung jawab kepada presiden.

"Ini sebenarnya mempertaruhkan public trust karena ketika kita bicara kelembagaan, di UU PDP itu yang diharapkan sebenarnya lembaga negara yang memang punya power lebih di luar kekuasaan eksekutif," kata Faiz dalam diskusi secara virtual, Selasa (27/9/2022).

Baca juga: Marak Kasus Kebocoran Data, BSSN: Keamanan Siber Tanggung Jawab Semua Pihak

Faiz mempertanyakan, apakah lembaga pengawas ini merupakan lembaga pengawas non-kementerian (LPNK) atau lembaga jenis lainnya.

Selain itu, kata dia, dalam Pasal tersebut tidak ada penegasan terkait independensi lembaga pengawas tersebut.

"Padahal lembaga ini independensinya akan sangat menentukan bagaimana nanti jadi elemen penting di PDP seperti di sektor pemerintah mengingat ada kebocoran data terjadi di lembaga pemerintah dan swasta juga dalam beberapa tahun juga ada," ujarnya.

Lebih lanjut, Faiz berharap lembaga pengawas ini memiliki kekuatan di luar eksekutif dan tidak berdiri di dua kaki.

"Jadi lembaga ini tidak berdiri di dua kaki atau berdiri satu sebagai pengawas dan mengawasi lembaga pemerintah juga," ucap dia.

Baca juga: Indonesia Akhirnya Punya UU PDP Setelah Penantian 6 Tahun

 


Diketahui, DPR telah melakukan pengesahan RUU PDP menjadi UU PDP dalam Rapat Paripurna Kelima Masa Persidangan I Tahun sidang 2022-2023.

Pengesahan RUU PDP menjadi beleid baru itu dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus.

Sebelumnya Wakil Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari menuturkan beleid baru dapat menjadi payung hukum masyarakat terkait perlindungan data pribadi.

"RUU tentang PDP benar-benar jadi landasan hukum yang kuat dan memastikan bahwa negara menjamin dan memastikan perlindungan data pribadi warganya," ujar dia.

Baca juga: Perumusan Aturan Turunan UU Perlindungan Data Pribadi Perlu Libatkan Swasta

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menteri PPN Sebut Masih Ada Pejabat Eselon I Terima Bansos

Menteri PPN Sebut Masih Ada Pejabat Eselon I Terima Bansos

Whats New
Saham Bank-bank Besar Terkoreksi, OJK: Lumrah dan Sejalan dengan Mekanisme Pasar

Saham Bank-bank Besar Terkoreksi, OJK: Lumrah dan Sejalan dengan Mekanisme Pasar

Whats New
E-commerce Makin Ngetren, Ini Wujud Transformasi Perusahaan Jasa Logistik

E-commerce Makin Ngetren, Ini Wujud Transformasi Perusahaan Jasa Logistik

Whats New
Emiten Kertas TKIM Bakal Tebar Dividen Rp 77,8 Miliar

Emiten Kertas TKIM Bakal Tebar Dividen Rp 77,8 Miliar

Whats New
Kembangkan Energi Bersih, Pertamina NRE Siapkan Investasi 6,2 Miliar Dollar AS pada 2029

Kembangkan Energi Bersih, Pertamina NRE Siapkan Investasi 6,2 Miliar Dollar AS pada 2029

Whats New
Link Cek Hasil Seleksi Administrasi Sekolah Kedinasan 2024

Link Cek Hasil Seleksi Administrasi Sekolah Kedinasan 2024

Whats New
INKP Bakal Tebar Dividen Rp 273,5 Miliar

INKP Bakal Tebar Dividen Rp 273,5 Miliar

Whats New
AI Jadi 'Sephia' di Tempat Kerja: Benci tapi Rindu

AI Jadi "Sephia" di Tempat Kerja: Benci tapi Rindu

Whats New
P2MI: Masyarakat Jangan Lagi Termakan Pesan Berantai soal Daftar Makanan dan Bumbu Masak Tidak Halal

P2MI: Masyarakat Jangan Lagi Termakan Pesan Berantai soal Daftar Makanan dan Bumbu Masak Tidak Halal

Whats New
Strategi Pupuk Indonesia Tingkatkan Penyerapan Pupuk Bersubsidi

Strategi Pupuk Indonesia Tingkatkan Penyerapan Pupuk Bersubsidi

Whats New
PYFA Resmi Akuisisi 100 Persen Saham Perusahaan Farmasi Australia

PYFA Resmi Akuisisi 100 Persen Saham Perusahaan Farmasi Australia

Whats New
Waspada, Ini 15 Ciri-ciri Atasan Pelaku 'Micromanagement'

Waspada, Ini 15 Ciri-ciri Atasan Pelaku "Micromanagement"

Work Smart
Gandeng Baznas, Mitratel Salurkan Hewan Kurban ke Wilayah Terluar Indonesia

Gandeng Baznas, Mitratel Salurkan Hewan Kurban ke Wilayah Terluar Indonesia

Whats New
Pemerintah Bangun Pipa Gas Bumi Cirebon-Semarang II Senilai Rp 3 Triliun

Pemerintah Bangun Pipa Gas Bumi Cirebon-Semarang II Senilai Rp 3 Triliun

Whats New
Rupiah Melemah Lagi di Atas 16.400, Simak Kurs Dollar AS di 5 Bank Besar Indonesia

Rupiah Melemah Lagi di Atas 16.400, Simak Kurs Dollar AS di 5 Bank Besar Indonesia

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com