Stafsus Erick Thohir: PMN Rp 41,3 Triliun Bukan untuk Perusahaan Rugi

JAKARTA, KOMPAS.com – Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, Penyertaan Modal Negara (PMN) tidak untuk perusahaan yang rugi. Menurut Arya, tiga tahun yang lalu tidak ada perusahaan BUMN yang diberikan anggaran jika rugi.

“Tiga tahun terakhir, enggak ada namanya BUMN yang diberikan anggaran kalau dia rugi. Mungkin ada satu atau dua, seperti Garuda, Jiwasraya, setelah itu hampir enggak ada BUMN yang rugi diberikan PMN,” kata Arya di Kementerian BUMN, Kamis (29/9/2022).

Arya menjelaskan, selama tiga tahun BUMN berkontribusi Rp 1.200 triliun kepada negara berupa pajak, PNBP, dan dividen. Namun, perusahaan BUMN tugasnya tidak hanya mencari keuntungan saja, tapi ada penugasan khusus yang tidak mungkin dilakukan swasta.

“BUMN bukan perusahaan khusus, bukan spesial, ada penambahan modal. Kalau di BUMN tugasnya tidak hanya mencari untung, tapi ada penugasan khusus. Swasta hanya berkontribusi pada pajak, sementara BUMN disamping pajak, ada juga PNBP dan dividen,” ungkap dia.

Baca juga: Jokowi Perintahkan BUMN Beli Produk Petani Lokal, Ini Respons Stafsus Erick Thohir

Tahun ini anggaran PMN yang diberikan negara adalah Rp 41,3 triliun atau turun dari usulan sebelumnya. Adapun dana ini akan dialokasikan untuk penugasan beberapa perusahaan plat merah seperti Hutama Karya Rp 28,9 triliun untuk penugasan jalan tol trans sumatera.

“Ya kalau jalan tol enggak dibangun, kami enggak dapat PMN. Itu ditugaskan negara, yang dikerjakan oleh Hutama Karya,” lanjut dia.

Selain itu, PT PLN (Persero) juga mendapat penugasan untuk membangun jaringan listrik di desa. Adapun anggaran PMN untuk PLN sebesar Rp 10 trliun. Selanjutnya Defend ID juga mendapat penugasan seperti radar, pesawat, dan amunisi. Pun demikian dengan AirNav untuk pembaruan alat senilai Rp 6 miliar.

“Jadi total Rp 41,31 triliun ini semuanya penugasan. Ini semua penugasan dan kalau enggak ada tugas kami enggak perlu PMN ini. Kami memang dimasukkan dalam cadangan investasi Rp 5,7 triliun, yang belum dialokasikan, kita masih tunggu rapat DPR, Kemenkeu dan lainnya,” lanjut dia.

Baca juga: Soal Isu Pertalite Lebih Boros, Stafsus Erick Thohir: Itu Hoaks