Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Muhammad Nur
PNS Kementerian Keuangan

PNS Kementerian Keuangan

Bertahan dari Resesi dengan Pemberdayaan UMKM

Kompas.com - 01/10/2022, 08:17 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

BADAI seolah belum juga berhenti menghantam negeri ini. Pandemi Covid-19 belum juga berlalu walaupun jumlah suspek semakin melandai.

Belum juga pandemi menjadi endemi, dunia kembali terhentak ketika Bank Dunia menyatakan prediksinya bahwa pada tahun 2023 sebagian besar negara-negara di dunia akan terdampak oleh resesi ekonomi. Sebuah ujian besar tentunya, apalagi bagi negara-negara berkembang.

Di tengah upaya untuk bangkit dari perlambatan pertumbuhan ekonomi sebagai dampak pandemi, ancaman resesi ekonomi kembali hadir di depan mata.

Secara umum, resesi ekonomi dimaknai sebagai penurunan aktivitas ekonomi dan signifikan dan stagnan dalam beberapa waktu yang relatif lama (Detik.com, 28 September 2022).

World Economy Forum menyatakan bahwa penyebab resesi yang mengancam mulai tahun 2023 mendatang karena terjadinya peningkatan inflasi yang signifikan, serta penurunan upah riil yang konsisten (Liputan6.com, 30 September 2022).

Banyak negara akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang cenderung stagnan, bahkan menurun signifikan.

Hal serupa sebagaimana dinyatakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa studi Bank Dunia mengenai pengetatan kebijakan moneter bank sentral di berbagai negara akan memicu adanya resesi tahun 2023 (Kompas.com, 29 September 2022).

Resesi ekonomi dikatakan berdampak kepada banyak sektor, seperti pemerintahan, perusahaan, maupun bagi para pekerja.

Dengan adanya ancaman resesi pula, maka ekspor bisa menjadi lesu dan bisa memangkas PDB negeri ini (cnbcindonesia.com, 30 September 2022).

Selain itu, potensi terjadinya PHK karyawan juga bisa terjadi di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional. Perlambatan ekonomi ini dapat membuat sektor riil menahan kapasitas produksinya (Kompas.com, 29 September 2022).

Maka, sudah selaiknya kita mempersiapkan diri menghadapi resesi ekonomi yang sudah di depan mata ini. Bagaimana caranya?

Perencanaan investasi beresiko rendah

Di tengah ketidakpastian pertumbuhan ekonomi, maka individu disarankan untuk menambah simpanan uang tunai atau meningkatkan likuiditas keuangan sebagai dana darurat.

Selain itu, individu juga tetap memerlukan investasi, namun disarankan kepada instrumen investasi berisiko rendah. Pilihan lain adalah mencari instrumen investasi yang dapat dicairkan dengan mudah (Kompas.com, 29 September 2022).

Berikutnya, investasi dalam bentuk logam mulia (terutama emas) dapat pula menjadi pilihan yang baik. Kekhawatiran pasar terhadap resesi telah memicu penguatan harga emas (cnnindonesia.com, 30 September 2022).

Karena adanya penurunan nilai dollar AS, maka banyak pelaku pasar yang mulai beralih ke aset aman, yaitu emas.

Dengan adanya resesi, maka terjadi penurunan kinerja instrumen investasi, sehingga investor (termasuk individu) akan cenderung menempatkan dananya ke instrumen yang aman dan beresiko rendah (Kompas.com, 29 September 2022).

Mendorong belanja negara

Dari perspektif pemerintah, belanja negara dapat menjadi instrumen pendorong utama dalam menghadapi resesi ekonomi.

Presiden Jokowi menyatakan bahwa anggaran pemerintah harus digunakan untuk hal produktif serta menghasilkan output yang jelas dan terukur, terutama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi (Merdeka.com, 29 September 2022).

Sementara itu, Menteri Keuangan menyatakan bahwa penerimaan negara yang kuat serta belanja yang dilakukan secara hati-hati dapat menahan Indonesia dari gejolak resesi ekonomi yang mengancam (Merdeka.com, 29 September 2022).

Hal ini didukung dengan adanya surplus APBN pada Agustus 2022 sebesar Rp 342,1 triliun dan SILPA sebesar Rp 394,2 triliun, di mana telah terjadi pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 58,1 persen (sebesar Rp. 1.171,8 triliun) serta PNBP sebesar Rp 386 triliun (cnbcindonesia.com, 26 September 2022).

Sedangkan dari sisi belanja negara, realisasi belanja negara telah mencapai 53,3 persen atau Rp. 1.657 triliun per Agustus 2022.

Menteri Keuangan juga menyatakan bahwa Indonesia telah mengantisipasi perkembangan dinamis ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi sampai dengan kuartal III dikatakan tumbuh semakin baik.

Hal ini karena adanya konsumsi rumah tangga yang relatif baik, kinerja ekspor yang masih kuat, serta investasi yang semakin pulih (Merdeka.com, 29 September 2022).

Maka, belanja negara kemudian akan menjadi salah satu instrumen dan faktor pendorong yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pemerintah juga berupaya keras untuk menjaga stabilitas harga.

UMKM gelandang bertahan

Di tengah ancaman resesi ekonomi global, UMKM terbukti dapat bertahan dari gejolak.

Pengalaman membuktikan bahwa di masa-masa sulit seperti krisis ekonomi 1998, resesi tahun 2008 dan 2012, serta pandemi Covid-19 tahun 2020, UMKM menjadi sektor yang mampu bertahan di masa sulit.

Kita memang tidak bisa mengatakan bahwa semua UMKM dapat bertahan, namun setidaknya sebagian besar UMKM bisa bertahan di masa-masa krisis.

Sementara itu, justru banyak perusahaan besar yang melakukan PHK besar-besaran, bahkan gulung tikar akibat dari gejolak ekonomi global tersebut.

Hal senada juga dinyatakan oleh PT Bank BNI, bahwa UMKM memiliki peran penting daam menangkal resesi, terutama ditengah meningkatnya suku bunga acuan dan inflasi.

Dengan jumlah berkisar 64,3 juta UMKM, maka sektor ini menjadi sektor penting penopang perekonomian nasional.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyatakan bahwa memperkuat UMKM merupakan salah satu cara antisipasi yang baik dalam menghadapi serangan badai resesi.

Fokus utama yang diperlukan pada sektor UMKM ini pada pembedayaan SDM, berinvestasi pada edukasi, serta memaksimalkan pemberdayaan UMKM di desa (Kompas.com, 29 September 2022).

Namun demikian, untuk dapat mengelola dan meningkatkan peran UMKM agar terus tumbuh dan berkembang, maka pemerintah juga harus memiliki kebijakan dan regulasi yang tepat, terutama berkaitan dengan akses permodalan.

Dalam konteks ini, pemerintah juga perlu menggandeng pihak perbankan, swasta, BUMN, serta Lembaga Keuangan Non-Bank (LKBB) agar semua pihak tersebut dapat membuat skema-skema permodalan yang mudah diakses oleh para pelaku usaha UMKM.

Dukungan pemerintah diperlukan dalam konteks ini, misalnya, dengan memberikan subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta kemudahan perijinan dan sertifikasi produk UMKM.

Untuk subsidi bunga KUR, hingga Mei 2022 saja, pemerintah telah menganggarkan Rp 8,3 triliun (Kontan.com, 24 Mei 2022).

Sedangkan untuk tahun 2022, secara total pemerintah menganggarkan lebih dari Rp 24 triliun (cnnindonesia.com, 11 Agustus 2022).

Selain itu, skema Kredit Ultra Mikro (UMi) yang dikelola oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP) juga menjadi salah satu alternatif instrumen permodalan yang memudahkan para pelaku UMKM dalam mengakses modal, terutama bagi pelaku usaha yang relatif feasible, namun belum bankable (Kompas.com, 9 September 2022).

Dalam skema ini, lembaga penyalur UMi seperti Pegadaian dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) serta beberapa koperasi besar juga diwajibkan untuk memberikan pendampingan kepada para pelaku usaha, seperti peningkatan kapasitas SDM, perijinan dan sertifikasi produk, serta peningkatan skala usaha dan manajemen produknya.

Optimalkan dana desa 

Langkah berikutnya untuk dapat bertahan diri dari resesi adalah dengan mengoptimalkan pemanfataan Dana Desa untuk usaha-usaha produktif (Kompas.com, 9 September 2022).

Usaha-usaha produktif seperti pinjaman modal berupa bibit dan pupuk kepada petani, penyertaan modal di usaha penggemukan sapi, atau pipanisasi air bersih ala PDAM juga dapat dilaksanakan oleh pihak desa dengan memanfaatkan dana desa.

Berikutnya yang dapat dilakukan pada konteks ini oleh perangkat desa beserta warganya adalah juga dengan mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), utamanya agar dapat memicu dan memacu warganya untuk mau dan mampu berusaha.

Setiap BUMDes nantinya juga dapat bekerja sama dengan UMKM di desa itu, misal, dalam hal pemasaran dan promosi produk, atau termasuk juga ke dalam proses investasi/permodalan dari BUMDes kepada UMKM.

Maka pada konteks ini, UMKM yang dimulai dari unit terkecil di desa-desa tentu akan menjadi penggerak roda perekonomian yang relatif tangguh.

Sebagaimana dinyatakan sebelumnya bahwa UMKM adalah sektor yang relatif mampu bertahan kuat di masa krisis.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com