Mengapa PKI dan Komunis di Seluruh Dunia Identik dengan Palu Arit?

KOMPAS.com - Gerakan 30 September (G30S) atau dikenal dengan sebutan G30S PKI merupakan bagian dari sejarah Indonesia. Menurut pemerintah Orde Baru, gerakan kudeta ini didalagi oleh Partai Komunis Indonesia (PKI).

Peristiwa kelam ini juga masih begitu melekat di ingatan masyarakat Indonesia, meski telah lama berlalu. Menurut berbagai sumber, jumlah korban tewas dari G30S, termasuk peristiwa pembersihan simpatisan PKI, mencapai jutaan orang.

Kala itu, PKI yang merupakan salah satu partai tertua dan terbesar di Indonesia ini yang berhasil meraih 16,4 persen suara dan menempati posisi keempat di bawah PNI, Masyumi, dan NU.

Bicara PKI dan paham komunis, selalu lekat dengan palu arit. Logo itu sejatinya dipakai di seluruh partai komunis di seluruh dunia, mengapa demikian?

Baca juga: Mengapa Hitler Menolak Melunasi Utang Jerman ke Negara Sukutu?

Dikutip dari Investopedia, komunis adalah ideologi ekonomi dan politik yang menerapkan sistem tanpa kelas, di mana alat produksi dimiliki secara komunal yang diatur oleh negara.

Dalam komunis, kepemilikan alat produksi secara pribadi tidak ada, atau kalaupun ada, sangat dibatasi. Dengan kata lain, negara komunis adalah negara yang menjalankan sistem komunal atau kepemilikan bersama dalam kepemilikan alat produksi.

Alat produksi di sini adalah seperti lahan pertanina, lahan perkebunan, mesin industri, hingga pengelolaan sumber daya alam.

Komunisme juga adalah kondisi di mana harga barang, upah buruh, dan jumlah produksi lebih banyak diatur oleh negara. Meski masyarakat juga ikut menentukan, meski dalam pembatasan ketat.

Baca juga: Kisah Hitler Bangun Ekonomi Jerman yang Hancur Lebur usai Perang

Namun demikian saat ini, dari sisi ekonomi, bisa dikatakan tak ada negara yang benar-benar secara ketat menerapkan ekonomi komunis. Komunis kini lebih identik dengan ideologi dan sistem partai tunggal.

Arti logo palu arit

Sebagaimana penjelasan di atas, komunis adalah cita-cita membentuk masyarakat tanpa kelas. Di mana semua kepemilikan alat produksi dikuasai negara. Kepemilikan individu tetap diakui, namun dengan batasan.