Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sejarah Ekonomi China, Mengaku Komunis, tapi Sering Dianggap Kapitalis

Kompas.com - 01/10/2022, 12:01 WIB

KOMPAS.com - Isu kebangkitan komunisme di Indonesia selalu jadi perdebatan. Fenomena kembali munculnya Partai Komunis Indonesia (PKI) seringkali semakin menguat setiap menjelang 30 September.

Padahal, gerakan komunis di Indonesia sudah diberangus di era Orde Baru. Alasan pemerintah saat itu, PKI dianggap jadi dalang percobaan kudeta serta ideologinya yang dinilai tak sesuai dengan Pancasila.

Selain dikaitkan dengan politik dan ideologi, komunisme juga berkaitan dengan erat dengan sistem ekonomi yang dijalankan negara. Lalu apa sebenarnya sistem ekonomi sosialis-komunis dan bagaimana penerapannya?

Sebenarnya tak ada cetak biru yang disepakati seluruh negara komunis di dunia bagaimana sistem ekonomi sosialis-komunis seharusnya diterapkan.

Baca juga: Mengapa PKI dan Komunis di Seluruh Dunia Identik dengan Palu Arit?

Setiap negara yang masih menganggap diri sebagai pemerintahan komunis saat ini seperti Kuba, China, atau Korea Utara, memiliki penafsiran yang berbeda-beda bagaimana seharusnya ekonomi berasaskan komunisme dan sosialisme dijalankan.

China contohnya. Negara ini bisa dikatakan merupakan negara yang benar-benar menerapkan ekonomi proletar di periode awal atau di era Mao Zedong (dibaca Mao Tse Tung) berkuasa.

Mengutip "The Economy of Communist China 1949-1969" karangan Cheng Chu-yuan, kebijakan ekonomi yang dijalankan pemerintah China saat ini sudah jauh berbeda dengan apa yang diterapkan oleh Mao Zedong, presiden pertama RRC sekaligus peletak dasar komunisme di China.

Setelah menyingkirkan nasionalis Kuomintang dan memproklamirkan RRC pada 1 Oktober 1949, Mao langsung menerapkan kebijakan ekonomi yang berasaskan sosialisme-komunisme. Di mana prinsipnya, hampir semua tanah dan fasilitas produksi adalah milik negara.

Baca juga: Kisah Hitler Bangun Ekonomi Jerman yang Hancur Lebur usai Perang

Ekonomi komunis ala China

Di periode awal, Mao yang juga Ketua Umum Partai Komunis China (PKC) meluncurkan kebijakan yang dikenal dengan Gerakan Seratus Bunga, Gerakan Lompatan Jauh, dan memperkenalkan Revolusi Kebudayaan.

Mao Zedong ingin menciptakan ekonomi China yang makmur dengan menggabungkan ide-ide ekonomi proletar dari Karl Marx, Lenin, dan Stalin.

Pandangan yang terkenal dengan nama Maoisme itu pada dasarnya membawa Cina menjadi negara komunis gaya baru. Berbeda dengan ajaran revolusi Karl Marx yang menekankan kaum proletariat sebagai penggerak revolusi.

Menurut versi Mao, pergerakan revolusi sejatinya berasal dari kaum petani, bukan kaum pekerja. Sehingga sistem komunis yang dijalankan di China berbeda dengan yang ada di Uni Soviet, tetangganya yang komunis tapi juga kerap dianggap rival abadi. 

Baca juga: PG Colomadu, Simbol Kekayaan Raja Jawa-Pengusaha Pribumi era Kolonial

Mao lantas membagi kebijakan ekonominya dalam dua periode. Pertama program industrialisasi tahun 1949-1957 dengan mengalihkan banyak sumber daya di sektor pertanian menuju industrialisasi. Baru kemudian sepenuhnya menjadi negara industri maju yang didukung pertanian yang kuat.

Langkah pertama yang diambil Mao yakni mencanangkan kebijakan landreform law dengan mengeluarkan Hukum Penertiban Tanah, di mana pemerintah China membagi penduduk pedesaan dalam 4 kelompok antara lain tuan tanah (pemilik banyak tanah tapi tidak menggarap sendiri).

Kelompok kedua yakni petani kaya (pemilik tanah namun tak sebanyak petani tuan tanah). Lalu kelompok ketiga yakni petani menengah bagi petani pemilik tanah yang menggarap tanahnya sendiri, dan keempat petani miskin yang tidak memiliki tanah sama ssekali.

Pada periode tahun 1950, semua tanah disita untuk negara untuk kemudian dibagikan secara merata kepada petani penggarap. Untuk merealisasikannya, kader-kader PKC disebar di pedesaan untuk mendata pembagian tanah.

Baca juga: Mengapa Hitler Menolak Melunasi Utang Jerman ke Negara Sukutu?

Bagi pemilik tanah yang enggan melepaskan tanahnya, akan dicap sebagai pembangkang. Tak sedikit tuan tanah dan keluarganya yang mengalami kekerasan hingga pembunuhan selama periode Revolusi Kebudayaan.

Lompatan Jauh dan kelaparan

Sementara itu, mengutip Buku "Republik Rakyat China 1949-Sekarang" yang ditulis Michael Wicaksono, tujuan Mao meluncurkan Lompatan Jauh ke Depan melalui industrialisasi tak lain untuk menyamai negara-negara kapitalis. Program industrialisasi harus dicapai dalam 10 tahun.

Para petani dikirim ke pusat-pusat industri untuk bekerja di sana untuk meningkatkan kapasitas produksi, terutama industri baja dan industri berat lainnya.

Namun upaya Mao Zedong tersebut justru berbuah petaka. Bukannya membuat ekonomi China membaik pasca-perang sipil dan penjajahan Jepang, kebijakan ekonomi Lompatan Jauh ke Depan ini justru membuat rakyat kelaparan.

Baca juga: Sejarah Uang di Nusantara: Era Majapahit, VOC, Belanda, hingga Jepang

Penyebabnya tak lain karena banyak lahan pertanian yang tidak tergarap karena petani penggarap dipaksa bekerja di pabrik. Awalnya, para petinggi PKC mengira kalau program tersebut berjalan baik-baik saja.

Pengetasan kelaparan sebenarnya sudah dilakukan pemerintah dengan membentuk banyak kantin-kantin komune di pedesaan, namun upaya tersebut tak efektif. Pemerintah RRC baru menyadari kegagalan ketika negara sudah terlanjur dilanda kelaparan parah.

Membasmi burung pipit

Selain berkurangnya petani, banyak kebijakan lain yang berkontribusi pada kekurangan pangan. Salah satunya kebijakan perburuan burung pipit di seluruh negeri.

Mao Zedong memiliki cara ekstrem untuk menangani krisis pangan yang pernah melanda Negeri Tirai Bambu pada 1958. Dia memerintahkan pemusnahan burung gereja.

Ia menganggap bahwa burung gereja merupakan hama. Mao menilai, burung yang dikenal juga sebagai burung pipit itu terlalu banyak memakan gandum dan membuat warga China kelaparan.

Baca juga: Pernah Dijajah Jepang, Bagaimana Indonesia Menuntut Ganti Rugi?

Masalah justru muncul kemudian. Ketiadaan buruk pipit sebagai predator alami, membuat hama seperti belalang mengalami ledakan populasi.

Bencana kelaparan membuat posisi Mao di PKC terancam. Mao kemudian terpaksa mundur dari jabatannya setelah China dilanda kelaparan besar. Kebijakan Lompatan Jauh kemudian dilanjutkan oleh penggantinya Liu Shaoqi yang lebih cenderung lebih moderat.

Deng Xiaoping berkuasa

Di bawah Liu Shiaqi, pemulihan ekonomi mulai menunjukan hasil yang positif. Namun tak berselang lama, situasi politik dan ekonomi negara sempat kembali karut-marut setelah Mao Zedong dan para pendukungnya kembali menggelorakan Revolusi Kebudayaan di tahun 1966.

Gerakan ini menitikberatkan penghormatan nilai-nilai kebangsaan yang bersifat proletar dan sosialis dan menentang semua bentuk kapitalisme.

Baca juga: Mengenal Porkas, Judi Lotre yang Pernah Dilegalkan Soeharto

Di periode inilah banyak ilmuan, pengajar, budayawan, dokter, pengacara, teknisi, dan kaum intelektual lainnya yang dijebloskan ke penjara, bahkan dibunuh karena dituduh sebagai kontra-revolusioner. Akibatnya, China mengalami kekosongan banyak tenaga ahli.

Kekacauan di China baru mereda saat Deng Xiaoping mengambil alih kekuasaan di PKC. Dia mulai melakukan stabilisasi politik dan ekonomi negara. Perlahan, dia melakukan banyak perbaikan di China.

Berbeda dengan Mao, Deng Xiaoping cenderung pragmatis. Dia bahkan mengadopsi model kapitalisme barat dengan membantu percepatan ekonomi China dengan membangun kawasan ekonomi khusus di Shanghai, Ghuangdong, dan Shenzen.

Belakangan, keberhasilannya pembangunan ekonominya tersebut menjadikan Deng Xiaoping kemudian dikenal sebagai bapak modernisasi China. Sistem ekonomi kapitalisme yang dianut China saat ini tak lain merupakan warisan dari Deng Xiaoping.

Baca juga: Kekayaan Pablo Escobar, Raja Kokain dan Robin Hood Kolombia

Kendati demikian, China juga sejatinya tak benar-benar menjalankan ekonomi pasar bebas. Investasi swasta memang diberikan banyak insentif dan kebebasan, namun negara masih memegang kontrol yang paling dominan.

Kontrol ekonomi pemerintah China dilakukan melalui ribuan perusahaan BUMN mereka. Sebagaimana diketahui, China adalah negara dengan jumlah BUMN terbanyak di dunia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Daftar 10 Saham yang Paling Banyak Diborong Asing Kemarin

Daftar 10 Saham yang Paling Banyak Diborong Asing Kemarin

Whats New
Cara Dapat Diskon Tiket Kereta Api Khusus Alumni Unair

Cara Dapat Diskon Tiket Kereta Api Khusus Alumni Unair

Spend Smart
The Fed Kembali Naikkan Suku Bunga, Kali Ini Hanya 25 Bps

The Fed Kembali Naikkan Suku Bunga, Kali Ini Hanya 25 Bps

Whats New
Sinergi Dirjenbun Kementan dan Bupati Kediri Perkuat Pengembangan Perkebunan di Kediri

Sinergi Dirjenbun Kementan dan Bupati Kediri Perkuat Pengembangan Perkebunan di Kediri

Rilis
5,47 Juta Turis Asing Berkunjung Sepanjang 2022, Terbanyak dari Malaysia

5,47 Juta Turis Asing Berkunjung Sepanjang 2022, Terbanyak dari Malaysia

Whats New
Erick Thohir ke Himbara: Kerja Harus 'Sat Set', Dorong Digitalisasi

Erick Thohir ke Himbara: Kerja Harus "Sat Set", Dorong Digitalisasi

Whats New
Pergerakan IHSG Diproyeksi Stagnan, Cermati Saham-saham Berikut

Pergerakan IHSG Diproyeksi Stagnan, Cermati Saham-saham Berikut

Whats New
Catatan BPS, Pemerintah Harus Cermat Tetapkan Kebijakan agar Tak Kerek Inflasi

Catatan BPS, Pemerintah Harus Cermat Tetapkan Kebijakan agar Tak Kerek Inflasi

Whats New
Tekan Impor Susu, Erick Thohir Ajak Kerja Sama Frisian Flag

Tekan Impor Susu, Erick Thohir Ajak Kerja Sama Frisian Flag

Whats New
Bocoran Luhut soal Subsidi Motor Listrik dan Diskon PPN Mobil Listrik

Bocoran Luhut soal Subsidi Motor Listrik dan Diskon PPN Mobil Listrik

Whats New
PR Kementerian ATR Selesaikan 20.000 Lebih Bidang Tanah Sengketa dan Konflik

PR Kementerian ATR Selesaikan 20.000 Lebih Bidang Tanah Sengketa dan Konflik

Whats New
Erick Thohi Pasang Target Investasi Kementerian BUMN Rp 127 Triliun

Erick Thohi Pasang Target Investasi Kementerian BUMN Rp 127 Triliun

Whats New
BPS: Pengaruh Kenaikan Tarif Cukai ke Inflasi Rokok Bertahan Lama

BPS: Pengaruh Kenaikan Tarif Cukai ke Inflasi Rokok Bertahan Lama

Whats New
Schneider Electric Targetkan 40 Persen Pemimpin Perempuan di Tingkat Manajemen

Schneider Electric Targetkan 40 Persen Pemimpin Perempuan di Tingkat Manajemen

Whats New
Pasca-penerbitan UU PPSK, PDB Sektor Koperasi Ditargetkan Minimal Mencapai 7 Persen

Pasca-penerbitan UU PPSK, PDB Sektor Koperasi Ditargetkan Minimal Mencapai 7 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+