Partisipasi UMKM RI dalam Rantai Pasok Global Masih Minim

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan partisipasi UMKM Indonesia dalam rantai pasok global masih minim.

Ia mendorong pelaku UMKM bermitra dengan usaha besar agar bisa masuk dalam rantai pasok global. Sementara dari keseluruhan perusahaan besar, sebanyak 25,6 persen di antaranya telah berpartisipasi dalam rantai produksi global.

"Hal ini sangat timpang karena mayoritas UMKM adalah pelaku usaha mikro. Saat ini, partisipasi UMKM dalam global value chain baru 4,1 persen dari jumlah unit usaha," katanya di acara Panel Diskusi Kadin Indonesia bertema Rantai Nilai dan Ekosistem UMKM, di Jakarta, Senin (3/10/2022).

Baca juga: Ini Strategi YDBA Dorong UMKM Lokal Go Global

Dibandingkan dengan negara-negara lain, UMKM Indonesia masih tertinggal dalam rantai pasok global. Di negara tetangga persentasenya sudah lebih besar di antaranya di Malaysia sudah mencapai 46,2 persen, Thailand 29,6 persen, Vietnam 20,1 persen, dan Filipina 21,4 persen.

Teten mengatakan masih ada tantangan lain bagi UMKM go global. Tantangan itu yakni masih rendahnya kemitraan strategis, tingginya biaya logistik, rendahnya daya saing, serta rendahnya pemenuhan sertifikasi internasional para pelaku usaha di Tanah Air.

Teten bilang kemitraan sangat dibutuhkan untuk mendorong UMKM semakin berkembang. Di dalamnya mencakup adanya alih keterampilan dan teknologi, hingga pendampingan produk UMKM.

"Kemitraan saat ini sifatnya masih pembinaan, belum terintegrasi dalam rantai pasok industri. Bukan konsep bapak asuh lagi. Yang kita harapkan, UMKM masuk rantai pasok industri seperti di Jepang, Korsel, dan China," ujarnya.

Baca juga: Bertahan dari Resesi dengan Pemberdayaan UMKM

Selain itu, usaha besar juga wajib mendahulukan usaha mikro dan kecil, dalam waralaba, penyediaan lokasi, dan dalam distribusi memberikan hak khusus memasarkan barang dan jasa.

Dari kemitraan itu terdapat insentif yang mendukung UMKM dan usaha besar. Mulai dari pengurangan pajak dan retribusi daerah, bantuan modal dan riset kepada UMK serta koperasi, dan pelatihan vokasi.

Selain itu kata Tetan, usaha menengah dan besar akan dapat insentif pengurangan pajak dan restribusi daerah, dan super deduction tax atas pendampingan vokasi.

"Pemerintah juga memberikan kemudahan pembiayaan untuk rantai pasok UMK dan Koperasi melalui KUR klaster dan LPDB-KUMKM," ucap Teten.

Baca juga: Ini Cara Seedbacklink Bantu UMKM Masuk ke Platform Digital