Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Inflasi Terus Meningkat, Mendagri: Memang Sudah Diprediksi...

Kompas.com - 03/10/2022, 19:50 WIB
Rully R. Ramli,
Akhdi Martin Pratama

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Indeks harga konsumen (IHK) yang merupakan indikator penghitung inflasi terus merangkak naik. Tercatat pada September kemarin, tingkat inflasi mencapai 1,17 persen secara bulanan (month to month/mtm).

Lonjakan inflasi pada bulan kemarin itu utamanya disebabkan oleh kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Ini tercermin dari tingginya andil komoditas bensin dan solar terhadap tingkat inflasi.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menilai, realisasi inflasi tersebut masih 'ringan'. Kenaikan IHK sendiri sudah diprediksi oleh pemerintah, setelah harga Pertalite, Solar, dan Pertamax disesuaikan pada awal September.

Baca juga: Inflasi Capai Level Tertinggi Sejak Desember 2014, Nilai Tukar Rupiah Tembus Rp 15.300 per Dollar AS

"Memang sudah diprediksi kenaikan harga BBM akan menaikan harga barang dan jasa, inflasi," ujar dia, dalam konferensi pers BPS, Senin (3/10/20222).

Namun demikian, Tito menyebutkan, laju inflasi tersebut harus menjadi perhatian berbagai pihak terkait. Ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurutnya tingkat inflasi secara nasional bisa ditekan dengan fokus pengendalian IHK pada tingkat daerah. Oleh karenanya, pemerintah daerah didorong untuk berpartisipasi secara aktif untuk mengendalikan harga komoditas di masing-masing daerah.

"Akan ada iklim kompetiif di antara rekan-rekan kepala daerah, bersinergi dengan unsur dearh masing-masing, untuk menekan inflasi daerah masing-masing," katanya.

Baca juga: Kenaikan Harga BBM Jadi Biang Kerok Inflasi Sentuh Level Tertinggi sejak Desember 2014

Guna meredam tingkat inflasi, mantan Kapolri itu mengungkapkan, terdapat sejumlah instrumen keuangan yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, seperti memanfaatkan APBD. Sebagaimana diketahui, pemerintah daerah telah diperkenankan untuk memanfaatkan 2 persen dari Dana Transfer Umum (DAU) untuk penanganan inflasi.

Kemudian, pemerintah daerah juga dapat memanfaatkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT). Pasalnya, sampai dengan Oktober 2022, alokasi anggaran BTT masih mencapai Rp 7 triliun.

"Sebagian mungkin bisa dialokasikan untuk menjaga kemungkinan terjadinya bencana, termasuk bencana alam, tapi sebagian lagi, realisasi belanja yang riil adalh untuk mengendalikan inflasi masing-masing," tutur Tito Karnavian.

Terakhir, pimpinan daerah pada tingkat desa dapat memanfaatkan anggaran dana desa. Sesuai dengan Kepmendes PDTT, sekitar 30 persen dari sisa dana desa dapat dialokasikan sebagai jaring pengaman sosial.

"Kalau semua daerah bisa mengendalikan inflasi masing-masing, maka otomatis angka nasional juga akan bisa dikendalikan," ucap Tito Karnavian.

Baca juga: Kunci Mengendalikan Inflasi, BI: Inflasi Pangan Harus Dijaga di 5 Persen

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kedapatan 'Illegal Fishing,' KKP Tangkap Kapal Asing Berbendera Malaysia di Selat Malaka

Kedapatan "Illegal Fishing," KKP Tangkap Kapal Asing Berbendera Malaysia di Selat Malaka

Whats New
Terapkan Tarif Dinamis, Kereta Cepat Whoosh Layani 2 Juta Penumpang

Terapkan Tarif Dinamis, Kereta Cepat Whoosh Layani 2 Juta Penumpang

Whats New
Kemenkop UKM Gelar Inabuyer Expo Mei 2024, Targetkan Kerja Sama UMKM hingga Rp 2 Triliun

Kemenkop UKM Gelar Inabuyer Expo Mei 2024, Targetkan Kerja Sama UMKM hingga Rp 2 Triliun

Whats New
Bumi Resources dan Anak Usaha Lakukan Reklamasi Lahan Pascatambang di Kalsel dan Kaltim

Bumi Resources dan Anak Usaha Lakukan Reklamasi Lahan Pascatambang di Kalsel dan Kaltim

Whats New
Luhut: Belanja Produk Dalam Negeri Tahun 2023 Serap 1,82 Juta Tenaga Kerja

Luhut: Belanja Produk Dalam Negeri Tahun 2023 Serap 1,82 Juta Tenaga Kerja

Whats New
Pelaku Usaha: Industri Kripto RI Tidak dalam Posisi Sehat

Pelaku Usaha: Industri Kripto RI Tidak dalam Posisi Sehat

Whats New
Induk Shopee dan SeaBank Cetak Laba untuk Pertama Kali

Induk Shopee dan SeaBank Cetak Laba untuk Pertama Kali

Whats New
Klaim Asuransi Tumbuh 10,5 Persen, Allianz Life Sebut Ada Overutilisasi dari Rumah Sakit

Klaim Asuransi Tumbuh 10,5 Persen, Allianz Life Sebut Ada Overutilisasi dari Rumah Sakit

Whats New
Harga Bitcoin Tembus Rp 1 Miliar, Indodax: Memicu Lahirnya 'OKB'

Harga Bitcoin Tembus Rp 1 Miliar, Indodax: Memicu Lahirnya "OKB"

Whats New
Sri Mulyani Pastikan THR PNS, TNI-Polri Cair 100 Persen

Sri Mulyani Pastikan THR PNS, TNI-Polri Cair 100 Persen

Whats New
Brantas Abipraya Buka Lowongan Kerja Management Trainee, Simak Syaratnya

Brantas Abipraya Buka Lowongan Kerja Management Trainee, Simak Syaratnya

Work Smart
Kemenhub Kaji Kenaikan Tarif KRL, Pengamat Berikan 5 Catatan

Kemenhub Kaji Kenaikan Tarif KRL, Pengamat Berikan 5 Catatan

Whats New
Soal Aksi Boikot Produk Pro Israel, Hippindo: Itu Rugikan Bangsa Sendiri

Soal Aksi Boikot Produk Pro Israel, Hippindo: Itu Rugikan Bangsa Sendiri

Whats New
Pendanaan Industri Perusahaan Pembiayaan Masih Didominasi Pinjaman Bank

Pendanaan Industri Perusahaan Pembiayaan Masih Didominasi Pinjaman Bank

Whats New
Peritel: Aneka Diskon Ramadhan Bisa Dongkrak Gairah Belanja Masyarakat

Peritel: Aneka Diskon Ramadhan Bisa Dongkrak Gairah Belanja Masyarakat

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com