Muhammad Nur
PNS Kementerian Keuangan

PNS Kementerian Keuangan

Mencegah Kehilangan Perpajakan dari Pengelolaan Dana Desa

Kompas.com - 04/10/2022, 10:46 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

DANA desa mulai digelontorkan tahun 2015. Namun hingga kini, masih banyak kendala dan tantangan yang dihadapi demi lancarnya program pembangunan dari pinggiran ini.

Walaupun telah lebih dari Rp 400 triliun dana dicairkan sejak tahun 2015 hingga 2021, nyatanya masih banyak permasalahan yang menimpa program dana desa. Korupsi aparatur desa adalah salah satu contoh tidak efektifnya pengelolaan dana desa.

Ada pula masalah inefisiensi dan inefektivitas pelaksanaan kegiatan di desa, yang ujung-ujungnya hanya menjadi pemborosan anggaran semata.

Baca juga: KPK Sebut Korupsi Dana Desa Masuk 3 Kasus Terbanyak dalam Korupsi Pengelolaan Keuangan

Masalah lain yang tak kalah penting adalah adanya potensi kehilangan (loss) penerimaan negara dari pengelolaan dana desa.

Berdasarkan data dari setkab.go.id dan djpk.kemenkeu.go.id, alokasi dana desa tahun 2020 dan 2021 sebesar Rp 72 triliun untuk 74 ribu lebih desa di seluruh Indonesia. Sementara tahun 2022 ini, alokasi dana desa menurun menjadi Rp 68 triliun.

Berapa potensi penerimaan pajak yang hilang dari pengelolaan dana desa yang tidak tepat? Cukup besar.

Dana sesa untuk apa?

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai potensi loss penerimaan pajak dari dana desa, kita perlu mengetahui secara umum penggunaan dana desa. Dalam Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2021, secara garis besar dinyatakan bahwa dana desa diprioritaskan untuk:

  1. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa (penanggulangan kemiskinan; pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan BUMDes; serta pengembangan usaha ekonomi produktif).
  2. Program prioritas nasional sesuai kewenangan desa (pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan TIK; pengembangan desa wisata; penguatan ketahanan pangan; pencegahan stunting; serta pengembangan desa inklusif).
  3. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam sesuai kewenangan desa (termasuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan melalui BLT Dana Desa).

Khusus berkaitan dengan aspek perpajakan, dana desa dapat digunakan untuk program Karya Tunai Desa. Salah satu bentuk program itu adalah pembangunan fisik dengan mengoptimalkan sumber daya lokal desa.

Terkait aspek perpajakan dana desa dinyatakan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, bahwa setiap pengeluaran kas desa yang menyebabkan beban atas anggaran belanja desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai perpajakan yang berlaku.

Artinya dapat dikatakan bahwa hampir pada setiap program dan kegiatan yang dilakukan oleh desa yang dananya bersumber dari dana desa, terdapat potensi penerimaan pajak, baik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maupun Pajak Penghasilan (PPh – pasal 21, pasal 22, pasal 23, dan pasal 24 ayat 2), termasuk juga bea materai.

Baca juga: Ironi Korupsi Dana Desa

Halaman:


Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.