Program Kartu Prakerja Lanjut Tahun Depan, Peserta Bakal Terima Insentif Rp 4,2 Juta

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan melanjutkan Program Kartu Prakerja pada 2023. Program ini akan lebih difokuskan pada bantuan peningkatan kemampuan dan produktivitas angkatan kerja.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Cipta Kerja dalam Rapat Komite Cipta Kerja, Senin (3/10/2022).

“Program Kartu Prakerja akan lebih fokus pada peningkatan kompetensi angkatan kerja sebagaimana konsep awal program ini dicanangkan sebelum era pandemi Covid-19," ujarnya seperti dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, Selasa (4/10/2022).

Baca juga: Inflasi September Tertinggi Sejak 2014, Ekonom Sebut Bukan Skenario Terburuk

Dalam rapat tersebut, para anggota komite sepakat untuk memulai skema normal pada tahun depan. Selain itu, pemerintah akan melanjutkan skema semi bantuan sosial hingga akhir kuartal IV-2022 dengan besaran bantuan pelatihan dan insentif sama dengan sebelumnya.

Airlangga menyebutkan, pemerintah akan menambah anggaran sebesar Rp 5 triliun dengan target 1,5 juta orang. Lebih lanjut kata Airlangga, terkait dengan pelaksanaan skema normal pemerintah akan melakukan penyesuaian besaran bantuan yang diterima peserta senilai Rp 4,2 juta per individu.

Dengan rincian berupa bantuan biaya pelatihan sebesar Rp 3,5 juta, insentif pasca-pelatihan Rp 600.000 yang akan diberikan sebanyak 1 kali, serta insentif survei sebesar Rp 100.000 untuk dua kali pengisian survei.

Program Kartu Prakerja tersebut akan diimplementasikan secara daring, luring, maupun bauran. Selain itu, penerima bantuan sosial (bansos) dari kementerian/lembaga lainnya seperti bantuan yang disalurkan Kementerian Sosial, Bantuan Subsidi Upah (BSU), atau Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) diperbolehkan menerima manfaat dari Kartu Prakerja.

Baca juga: 23 Hotel di Bali Siap Sambut Delegasi KTT G20

Terakhir, kata Airlangga, untuk mendukung pelaksanaan skema normal tersebut, Komite Cipta Kerja juga meminta kerja sama dan pendampingan antara Kejaksaan Agung, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja yang sudah berlangsung sejak 2020 agar tetap dilanjutkan.

Pada tahun ini, Kartu Prakerja telah memberikan manfaat bagi 3,46 juta penerima dari 514 kabupaten/kota di Indonesia dengan total penerima sejak awal pelaksanaan program hingga mencapai 14,9 juta penerima.

Sebanyak 53,6 persen peserta Kartu Prakerja di tahun 2022 di antaranya berasal dari 212 kabupaten/kota target penurunan kemiskinan ekstrem serta mencakup calon pekerja migran Indonesia (PMI).

Baca juga: Kemenaker Gelar Job Fair Virtual di 3 Provinsi, Catat Tanggalnya