Temuan BPK: Biaya Transfer BI Fast Tidak Transparan dan Akuntabel

Kompas.com - 05/10/2022, 15:10 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan terdapat permasalahan pada biaya transfer BI Fast. Sistem pembayaran ritel nontunai yang digagas Bank Indonesia (BI) ini dinilai tidak transparan dan akuntabel.

Temuan ini tertuang dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) Semester I Tahun 2022 yang diterbitkan oleh BPK RI.

Dalam laporannya, BPK menulis BI telah menetapkan biaya transaksi kredit individual BI FAST melalui Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor 23/7/KEP.DpG/2021 tentang Penetapan Biaya Transaksi dalam Penyelenggaraan BI Fast.

Baca juga: Biaya Transfer BI Fast Bisa Lebih Murah dari Rp 2.500

Namun, BI belum memiliki pedoman baku untuk menghitung biaya transfer dana dan belum memiliki peraturan mengenai tata cara pengenaan biaya transfer dana sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana.

"Akibatnya, biaya transfer BI Fasttidak transparan dan akuntabel," tulis BPK di IHPS Semester I 2022, dikutip Rabu (5/10/2022).

Adapun saat ini biaya transfer antarbank menggunakan BI Fast hanya Rp 2.500 per transaksi ke seluruh bank yang terdaftar dalam sistem BI Fast. Besaran biaya transfer tersebut lebih murah dibandingkan biaya transfer antarbank pada umumnya yakni Rp 6.500 per transaksi.

Dengan adanya temuan tersebut, BPK memberikan rekomendasi kepada Gubernur BI Perry Warjiyo untuk memerintahkan Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran (DKSP) berkoordinasi dengan Kepala Departemen Hukum (DHK) untuk menyusun kebijakan harga sistem pembayaran termasuk transfer dana, sesuai dengan amanat Pasal 68 UU Nomor 3 Tahun 2011.

Terkait temuan ini, Kompas.com sudah berupaya meminta konfirmasi Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono namun masih belum ditanggapi.

Baca juga: Jumlah Peserta Terus Bertambah. Transaksi Per Hari BI Fast Tembus 1,83 Juta

Temuan lain BPK terhadap BI

Selain temuan tersebut, BPK juga melaporkan adanya permasalahan pada Peraturan Dewan Gubernur (PDG) BI Nomor 18/9/PDG/2016.

Aturan tersebut menyebutkan, untuk pengadaan barang dan jasa dengan nilai lebih dari Rp 250 juta, penyedia wajib memberikan jaminan pelaksanaan sebesar 5 persen dari nilai kontrak induk dan untuk pengadaan dengan nilai penawaran lebih rendah dari 80 persen harga perkiraan sendiri (HPS), maka nilai jaminan dihitung lebih dengan menggunakan dasar penghitungan.

Halaman:


Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.