Ditjen Pajak Sita 4 Truk BBM Milik Perusahaan Berkasus Penggelapan Pajak

Kompas.com - 06/10/2022, 06:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim penyidik Direktorat Penegakan Hukum Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) menyita 4 truk tangki bahan bakar minyak (BBM) di Palembang, Sumatera Selatan pada Kamis (16/9/2022) lalu.

Penyitaan tersebut terkait dengan kasus penggelapan pajak di dua perusahaan di Palembang, yaitu PT GIPE dan PT DPM. Keempat truk yang disita nantinya akan dijadikan sebagai barang bukti di persidangan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak, Neilmaldrin Noor menyebutkan tersangka dalam kasus ini merupakan pria yang berinisial DT alias D.

DT diduga kuat menggelapkan pajak dengan modus penggunaan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya.

“Ia melakukan perbuatan pidana tersebut saat menjabat sebagai kepala cabang PT GIPE dan sebagai pengendali PT DPM Palembang,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (5/10/2022).

Baca juga: Kemenhub Angkat Bicara Soal Kecelakaan Maut Truk BBM di Cibubur

Menurutnya, akibat perbuatan pidana pajak yang dilakukan oleh DT sejak Januari 2017 hingga Desember 2018 melalui PT GIPE dan PT DPM tersebut, negara dirugikan hingga Rp 24,4 miliar.

Kini DT dijerat Pasal 39A huruf a jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

DT dapat diancam pidana penjara paling singkat dua tahun hingga paling lama enam tahun serta dapat didenda minimal dua kali hingga enam kali jumlah pajak dalam faktur pajak.

Baca juga: Ditjen Pajak Kaji Rencana Penunjukan Tokopedia dkk Jadi Pemungut Pajak

Namun demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 44B UU KUP, tersangka masih berkesempatan untuk menggunakan haknya agar penyidikan dapat dihentikan dengan cara melunasi kerugian pada pendapatan negara beserta sanksi.

"Hal tersebut sejalan dengan tujuan utama penegakan hukum pidana pajak yaitu tidak hanya memberikan efek jera dan gentar, tetapi juga untuk memulihkan kerugian pada pendapatan negara," pungkas Neilmaldrin.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Harga BBM Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex Resmi Naik, Simak Rinciannya

Harga BBM Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex Resmi Naik, Simak Rinciannya

Whats New
BTN Segera Rights Issue, Simak Rekomendasi Saham BBTN

BTN Segera Rights Issue, Simak Rekomendasi Saham BBTN

Earn Smart
Cerita Mereka yang Raup Jutaan Rupiah lewat Bagi-bagi 'Link'

Cerita Mereka yang Raup Jutaan Rupiah lewat Bagi-bagi "Link"

Smartpreneur
OJK Terbitkan Aturan Permohonan Pailit dan Penundaan Bayar Utang Perusahaan Efek

OJK Terbitkan Aturan Permohonan Pailit dan Penundaan Bayar Utang Perusahaan Efek

Whats New
Beban Keuangan Meningkat, Laba Bersih INDF Menyusut

Beban Keuangan Meningkat, Laba Bersih INDF Menyusut

Whats New
Zurich Indonesia Siap Menjaring Potensi Asuransi Kendaraan Listrik Tahun Depan

Zurich Indonesia Siap Menjaring Potensi Asuransi Kendaraan Listrik Tahun Depan

Whats New
Jelang Pengumuman Inflasi, IHSG Masih Berpotensi Tertekan

Jelang Pengumuman Inflasi, IHSG Masih Berpotensi Tertekan

Whats New
Pengusaha: Pelabelan Galon Mengandung BPA Bikin Industri Jadi Sehat

Pengusaha: Pelabelan Galon Mengandung BPA Bikin Industri Jadi Sehat

Whats New
Hati-hati, Jokowi Sebut Investasi Tahun Depan Lebih Sulit

Hati-hati, Jokowi Sebut Investasi Tahun Depan Lebih Sulit

Whats New
Daftar Harga BBM Terbaru di Semua Provinsi, Berlaku per 1 Desember

Daftar Harga BBM Terbaru di Semua Provinsi, Berlaku per 1 Desember

Whats New
Sebut Pertumbuhan Ekonomi Maluku Utara Tertinggi Sedunia, Jokowi: Karena Hilirisasi

Sebut Pertumbuhan Ekonomi Maluku Utara Tertinggi Sedunia, Jokowi: Karena Hilirisasi

Whats New
Jokowi Tak Bermaksud Menakut-nakuti Rakyat soal Resesi Global 2023

Jokowi Tak Bermaksud Menakut-nakuti Rakyat soal Resesi Global 2023

Whats New
Pentingnya Layanan Identitas Digital yang Mumpuni dalam Ekosistem Keuangan

Pentingnya Layanan Identitas Digital yang Mumpuni dalam Ekosistem Keuangan

Whats New
Rekomendasi Rakornas Investasi: Tetap Pertahankan Hilirisasi

Rekomendasi Rakornas Investasi: Tetap Pertahankan Hilirisasi

Whats New
Kejar Investasi Rp 1.200 Triliun, Bahlil Minta Sri Mulyani Tambah Dana DAK

Kejar Investasi Rp 1.200 Triliun, Bahlil Minta Sri Mulyani Tambah Dana DAK

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.