Menakar Langkah Menhub Mencari Operator Terminal Peti Kemas Patimban

MENTERI Perhubungan Budi Karya Sumadi, atau secara informal sering dipanggil BKS, diberitakan tengah membujuk pelayaran asal Denmark Maersk Line agar mau menjadi operator terminal peti kemas di Pelabuhan Patimban.

Merespons ajakan ini, perusahaan pelayaran tersebut akan melakukan studi kelayakan terlebih dahulu.

Tidak dijelaskan berapa lama studi itu akan dilakukan dan kapan keputusan jadi tidak atau tidaknya mereka terlibat di pelabuhan yang terletak di Kabupaten Subang, Jawa Barat.

Apa yang dilakukan oleh BKS itu menarik dikomentari karena sepertinya yang bersangkutan mengalami kepanikan.

Jangan-jangan sampai konstruksi terminal peti kemas Pelabuhan Patimban selesai dikerjakan tidak ada yang dapat mengoperasikannya. Begitulah yang saya persepsi.

Tidak ada yang salah dengan apa yang dia lakukan. Dengan pinjaman dari pemerintah Jepang yang bernilai triliun rupiah untuk membangun pelabuhan Patimban, yang bersangkutan jelas berkepentingan mencarikan operator terminal untuk pelabuhan itu.

Dia harus berbuat sesuatu untuk itu, bagaimanapun caranya. Tidak dapat menemukan operator/mitra operator yang tepat, maka pelabuhan tersebut bisa jadi berakhir mangkrak.

Ihwal langkah “kepala ke kaki, kaki ke kepala” sang menteri dapat dilihat saat Pelabuhan Patimban akan bidding operator terminal kendaraan.

BKS melarang (kala itu) PT Pelabuhan Indonesia II ikut serta sehingga yang ikut penawaran hanya dua korsorsium, CT Corp dan Samudera Indonesia.

Praktik itu jelas melanggar aturan yang berlaku karena setidaknya harus ada tiga peserta dalam setiap proses bidding. Namun BKS tetap tancap gas.