Wakaf, Pengetatan Moneter, dan Keberlanjutan Utang

BABAK baru pengetatan moneter baru saja dimulai. Melonjaknya inflasi mendorong berbagai bank sentral di dunia serempak menaikkan suku bunga acuan.

Mengikuti tren pengetatan moneter di Amerika Serikat (AS) dan negara-negara Eropa, bank-bank sentral di Asia seperti Korea Selatan dan Thailand ikut menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin. Bank sentral Filipina juga ikut menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin Agustus lalu.

Bank Indonesia (BI) dalam Rapat Dewan Gubernur BI Bulan September 2022 (22/9/2022) juga memutuskan menaikkan suku bunga acuan BI 7 Day Reverse Repo Rate sebesar 50 basis poin (bps) menjadi 4,25 persen dengan suku bunga deposito (deposit facility) naik menjadi 3,5 persen dan suku bunga pinjaman (lending facility) menjadi 5 persen.

Baca juga: Sri Mulyani Waspadai Lonjakan Inflasi Imbas Ketidakpastian Global

Kenaikan suku bunga acuan akan berimbas pada beban ganda yang harus ditanggung masyarakat di kehidupan sehari-harinya, karena harus mengeluarkan biaya hidup yang lebih mahal. Belum lagi inflasiakibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan harga pangan.

Padahal ekonomi belum sepenuhnya pulih seperti masa sebelum pandemi Covid-19. Naiknya suku bunga acuan menciptakan kenaikan suku bunga pinjaman yang membuat masyarakat membayar bunga menjadi lebih mahal.

Di sisi pemerintah, ketika kebijakan moneter diperketat untuk menahan laju inflasi, biaya utang negara akan meningkat, mempersempit ruang fiskal pemerintah dan meningkatkan kerentanan utang, terutama negara dengan ekonomi berkembang.

Laporan Crisis Upon Crisis yang dirilis International Monetary Fund (IMF) pada September 2022 menyatakan bahwa akan semakin banyak negara yang mengalami tekanan utang (debt distress) pada 2022 akibat pengetatan moneter. Tekanan utang adalah kondisi di mana negara tidak mampu membayar utang-utangnya, sehingga membutuhkan restrukturisasi atau kebijakan keringanan tertentu dari pihak pemberi pinjaman.

Negara yang mengalami kondisi tersebut berpotensi kehilangan akses pasar dan menderita beban pembayaran utang lebih tinggi, yang akhirnya merugikan pertumbuhan ekonomi dan investasi di wilayahnya.

Tahun 2022 ini sudah ada sekitar 13 persen negara berpendapatan rendah (low-income countries) yang mengalami tekanan utang (debt distress).

Kabar baiknya, menurut data Low-Income Countries Debt Sustainability Analysis (LIC DSA) IMF, sampai Agustus 2022 belum ada negara di kawasan Asia Tenggara yang mengalami tekanan utang. Namun, ada sejumlah negara tetangga yang tercatat berisiko mengalami kondisi tersebut, yakni Kamboja, Myanmar, Laos, dan Timor Leste.

Yang perlu diwaspadai kenaikan suku bunga secara terus-menerus memiliki efek seigniorage negatif, yang dapat memicu membengkaknya anggaran operasional bank sentral dan berpotensi menimbulkan masalah politik dalam kebijakan moneter. Yang terpenting, jika seigniorage negatif muncul, pemerintah harus menahan diri untuk tidak mengubahnya menjadi isu politik.

Mengurangi Ketergantungan Utang

Pengetatan moneter yang berlebihan dapat memicu stagnasi dan ketidakstabilan ekonomi. Tingkat utang yang meningkat ini akan memperlambat perekonomian dalam jangka panjang.

Maka, pembiayaan wakaf hadir sebagai komplemen antara kebijakan fiskal, makroprudensial, dan moneter yang sangat efektif setelah periode inflasi dan suku bunga tinggi.

Wakaf memoderasi interaksi kebijakan yang menjadi elemen penting untuk menavigasi kebijakan di saat-saat sulit, terutama dalam menghadapi goncangan inflasi dan ketidakseimbangan sistem keuangan saat ini.

Wakaf tidak hanya dapat mengikis beban bunga dan mengurangi belanja barang publik yang menggunakan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), tetapi pada saat yang sama memenuhi kebutuhan sosial masyarakat. Hal ini berbeda dengan program penghematan yang dilakukan di beberapa negara Eropa yang mengalami krisis utang pada tahun 2008.

Baca juga: Resmi, Sertifikat 5 Juta Bidang Tanah Wakaf NU Diurus Kementerian ATR/BPN

Pengurangan pengeluaran dan kenaikan pajak telah menyebabkan kenaikan tingkat pengangguran, layanan kesehatan yang mahal, dan lain-lain. Tidak berlebihan untuk menyatakan bahwa wakaf memiliki potensi dalam membantu pemerintah mencapai keberlanjutan utang dengan mengurangi pengeluaran publik.

Selain itu, pelaksanaan wakaf tidak serta merta mengurangi penerimaan pemerintah. Alasannya, motivasi sumbangan wakaf juga berasal dari semangat spiritualitas dan keadilan sosial.

Dalam pandangan kepraktisan, wakaf juga dapat mencegah pemerintah dari membengkaknya pinjaman masa depan dalam jumlah besar karena membiayai sebagian besar pengeluaran negara.

Ada dua jalur agar wakaf dapat menekan beban bunga akibat pengetatan moneter sehingga beban utang semakin berkurang.

Pertama, sudah saatnya wakaf berperan lebih besar membiayai proyek-proyek besar dengan skema yang lebih variatif sehingga alokasi APBN lainnya dapat dialihkan untuk membiayai beban bunga dan pokok utang pemerintah.

Untuk itu diversifikasi skema wakaf penting dilakukan, dan tidak terpaku dengan beberapa skema saja, di antaranya adalah skema wakaf saham, model wakaf takaful, wakaf langsung, wakaf tunai, dan model wakaf reksa dana.

Kedua, pemerintah secara perlahan bisa mengurangi pinjaman dalam jumlah besar di masa depan karena pembiayaan internal dari wakaf bisa menjadi substitusi pembiayaan jangka panjang.

Baca juga: Dana Wakaf Bisa Dimanfaatkan untuk Pembangunan IKN Nusantara

Secara intuitif pengelolaan keuangan negara, sangat mungkin pemerintah mampu memoderasi tarif pajak secara signifikan di masa depan.

Karena itu, pembiayaan wakaf memiliki potensi dalam mengurangi ketergantungan utang karena didasari atas prinsip altruistik, di mana masyarakat berwakaf murni dengan tujuan membantu tanpa mengharapkan imbalan, tanpa menambah beban.

Hal ini menunjukkan bahwa wakaf dapat berperan besar menjadi sektor yang berpengaruh signifikan dalam dinamika kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan keuangan publik.