Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Tidak Ada Negara yang Kendalikan Inflasi seperti RI

Kompas.com - 11/10/2022, 14:26 WIB
Yohana Artha Uly,
Aprillia Ika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeklaim, tak ada negara yang melakukan pengendalian inflasi secara detail seperti yang Indonesia lakukan. Menurutnya, hal itu pula yang membuat inflasi Indonesia cukup terkendali dibandingkan sejumlah negara lainnya.

Ia menjelaskan, lonjakan inflasi yang terjadi secara global membuat setiap negara berupaya mengendalikan kenaikan harga. Umumnya, negara-negara menekan inflasi dengan kebijakan kenaikan suku bunga acuan oleh bank sentral.

Namun, itu merupakan kebijakan pengendalian inflasi secara makro, yang menurut Jokowi perlu dibarengi pula dengan kebijakan pengendalian secara mikro.

Baca juga: Jokowi Sebut Inflasi RI Masih Terjaga meski Harga BBM Naik karena Pengendalian Harga Pangan

Maka, dalam hal ini, pemerintah melalui instrumen fiskalnya memberikan bantuan sosial (bansos) untuk menjaga daya beli masyarakat, serta mewajibkan pemerintah daerah (pemda) menggunakan sebagian anggaran untuk pengendalian inflasi.

"Seperti inflasi, itu enggak ada negara yang melakukannya seperti kita. Inflasi biasanya dikendalikan dengan menaikkan suku bunga oleh bank sentral. Tapi kita tidak hanya urusan kenaikan suku bunga, dalam praktik nyata kita juga masuk ke sumbernya, yaitu kenaikan (harga) barang dan jasa," katanya dalam acara Investor Daily Summit 2022 di JCC, Jakarta, Selasa (11/10/2022).

Baca juga: Gara-gara Krisis dan Inflasi, Jokowi: 28 Negara Antre Jadi Pasien IMF

Bansos BBM

Ia mengungkapkan, pemerintah telah menganggarkan subsidi energi mencapai Rp 502,6 triliun di tahun ini. Selain itu, seiring dengan adanya kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) Solar dan Pertalite, juga diberikan tambahan bansos sekitar Rp 24,17 triliun.

Bansos itu mencakup pula kebijakan pemerintah pusat yang mewajibkan pemerintah daerah (pemda) membelanjakan 2 persen dari anggaran dana transfer umum (DTU) dan anggaran dari belanja tak terduga untuk pengendalian inflasi di daerahnya.

Ia mencontohkan, langkah pengendalian itu dapat dilakukan pemda dengan menyubsidi ongkos logistik pengiriman bahan pangan dari satu daerah ke daerah lainnya.

Baca juga: Jokowi: Saya Beri Waktu 2 Tahun Lagi, Setop Impor Aspal

Halaman:


Terkini Lainnya

Angkutan Lebaran 2024, Kemenhub Siapkan Sarana dan Prasarana Transportasi Umum

Angkutan Lebaran 2024, Kemenhub Siapkan Sarana dan Prasarana Transportasi Umum

Whats New
Reksadana Saham adalah Apa? Ini Pengertiannya

Reksadana Saham adalah Apa? Ini Pengertiannya

Work Smart
Menhub Imbau Maskapai Tak Jual Tiket Pesawat di Atas Tarif Batas Atas

Menhub Imbau Maskapai Tak Jual Tiket Pesawat di Atas Tarif Batas Atas

Whats New
Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

Whats New
Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Whats New
Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Whats New
HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

Whats New
BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

Work Smart
Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Whats New
Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com