Tahun 2021, produksi perikanan nasional (tangkap dan budidaya) sebesar 23,16 juta ton. Komposisinya 13,24 juta ton ikan (57,17 persen) dan 9,92 juta ton (42,83 persen) rumput laut (KKP 2021). Berarti ada defisit 1,31 juta ton.
Apakah memenuhinya dari impor atau bagaimana? Semua indikator ini menjadi patokan Indonesia mengantisipasi krisis pangan di tengah ancaman resesi ekonomi global, khususnya ikan.
Presiden Jokowi telah mewanti-wanti seluruh aparatur negara soal ketidakpastian dan resesi ekonomi global.
Mengantisipasi krisis pangan akibat ancaman resesi ekonomi dunia tahun 2023, pemerintah mesti menyiapkan strategi jitu.
Pasokan pangan pokok beras maupun non beras pastinya aman. Bila mendadak terjadi fenomena luar biasa, rakyat Indonesia, khususnya di pedesaan, masih memiliki lumbung pangan berbasiskan kearifan lokal. Problemnya, bagaimana suplai pangan protein?
Bila resesi ekonomi benar-benar terjadi bakal menyapu dan menggulung semua aktivitas peternakan, dan perikanan (tangkap dan budidaya) sebagai tangki suplai pangan protein. Belum lagi ditambah perubahan iklim dengan segala dampaknya.
Sejatinya, kita masih punya cadagan pangan protein ikan di lautan maupun terestrial. Problemnya, tak semua rakyat Indonesia mengonsumsi ikan. Mereka akrab mengonsumsi daging, tahu dan tempe.
Padahal, ikan merupakan komoditas pangan sehat dan mencerdaskan bagi balita karena kandungan omega-3.
Strateginya; pertama, mengembangkan kebijakan “pertukaran” dan “subtitusi” pangan antardaerah berbasis komoditas pangan.
Daerah surplus mensuplai yang defisit. Pemerintah memasukan sebagai kebijakan politik anggarannya baru dalam APBN/APBD.
Bagaimana dengan distribusi komoditas ikan terkait rantai pasok dingin? Tugas pemerintah pusat menyiapkan instrumen kelembagaannya di level suprastruktural. Apakah itu peraturan pemerintah atau peratuan presiden.
Di level praksis, tol laut bisa menjadi salah satu alternatifnya. Asalkan, antardaerah bersepakat bergotong royong dan punya komitmen bersama.
Kedua, setiap daerah kabupaten/kota membangun gerakan kedaulatan pangan protein ikan. Nelayan skala kecil, pembudidaya ikan, perikanan adat sebagai ujung tombaknya.
Pemerintah pusat dan daerah memberi dukungan kelembagaan berupa kebijakan afirmatif yang berpihak.
Praksinya, menjamin pasokan, akses dan keterjangkauan harga BBM subsidi (tangkap) dan pakan ikan (budidaya).