RI-China Masih Negosiasi soal Biaya Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Ini Penyebabnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi mengungkapkan, pembengkakan biaya atau cost overrun pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung masih dalam negosiasi.

Ia mengatakan, hal ini disebabkan karena terjadinya perbedaan perhitungan pembengkakan biaya antara pihak Indonesia dan China.

"Sekali lagi ya ini masih negosiasi pemerintah Indonesia dengan Tiongkok," kata Dwiyana di Stasiun Tegalluar Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Kabupaten Bandung, Kamis (13/10/2022).

Baca juga: Jokowi Belum Bisa Pastikan Xi Jinping Akan Tinjau Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Dwiyana mengatakan, perbedaan perhitungan terjadi karena kedua pihak memiliki asumsi yang berbeda soal jumlah cost overrun.

"Contohnya konsultan Tiongkok menghitung biaya GSMR untuk 900 megahertz itu free charge, enggak ada biaya di Tiongkok, pemerintah sana menyediakan frekuensi itu dedicated untuk kereta api," ujarnya.

Sementara itu, kata Dwiyana, frekuensi 900 megahertz untuk GSMR di Indonesia sudah dipakai industri telekomunikasi untuk jaringan seluler sehingga KCIC bekerja sama dengan Telkomsel.

"Di situ ada investasinya, hampir sekitar Rp 1,3 triliun untuk clearence frekuensi dan lainnya sehingga tidak mengganggu antara frekuensi telekomunikasi dengan kami," ujarnya.

Lebih lanjut, Dwiyana berharap negosiasi terkait pembengkakan biaya dapat segera terselesaikan agar tak mengganggu proses penyelesaian Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

"Kita harapkan secepatnya negosiasi diskusi terkait cost overrun sehingga enggak menganggu progres kereta cepat," ucap dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pembengkakan biaya pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung harus ditanggung bersama-sama oleh Indonesia dan China sesuai dengan porsi kepemilikan saham.

"Pada cost overrun yang kemudian berimplikasi bahwa Indonesia yang punya porsi (kepemilikan saham) 60 persen dan China 40 persen, maka kenaikan cost overrun juga harus ditanggung 60:40," ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, Kamis (25/8/2022).

"Tidak semuanya, tapi sebagian dalam bentuk modal baru, ditambah adanya pinjaman. Ini yang sekarang kami sedang rundingkan," lanjutnya.

Ia menyatakan, nilai pasti dari pembengkakan biaya proyek tersebut akan muncul setelah rampungnya audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Menurutnya, proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung harus diteruskan, ketimbang jadi proyek yang mangkrak.

"Kalau sudah jadi proyeknya, sudah ada terowongannya dan akan jadi, ya harus jadikan saja karena enggak mungkin akan menjadi mangkrak, tidak akan memberikan hasil positif terhadap ekonomi," kata Sri Mulyani.

Baca juga: Jokowi Optimistis Kereta Cepat Jakarta-Bandung Beroperasi pada Juni 2023