Bos Kereta Cepat Pamer: Jakarta-Bandung Nanti Cuma 36 Menit

Hal ini sekaligus menepis tudingan adanya jebakan utang China dalam mega proyek tersebut. Kata Luhut, Kereta Cepat Jakarta-Bandung adalah investasi jangka panjang.

"(Kereta Cepat) ini kita bikin kerja sama dengan China, semua masih B to B," tegas Luhut.

Baca juga: Cara Transfer DANA ke ShopeePay dan Sebaliknya

Sesuai proposal dari pemerintah China, mega proyek ini mulanya diperhitungkan membutuhkan biaya Rp 86,5 triliun dan haram menggunakan duit APBN. Kini biaya proyek mengalami pembengkanan hingga triliunan rupiah dan boleh didanai uang negara.

Terbaru, pemerintahan Presiden Jokowi kembali berencana menyuntik uang rakyat ke mega proyek tersebut sebesar Rp 3,2 triliun melalui skema penyertaan modal negara (PMN) ke PT KAI (Persero).

Penggunaan uang APBN untuk mendanai proyek ini sejatinya mengingkari janji Presiden Jokowi. Ini lantaran kepala negara sebelumnya berkali-kali menegaskan kalau proyek ini tak akan menggunakan uang pajak sepeser pun.

Sebagai informasi saja, uang pajak rakyat dipakai dalam upaya mengatasi masalah pembengkakan biaya (cost-overrun) pada proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung,

KAI merupakan lead consortium dari PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), atau pemegang saham pemerintah Indonesia di PT Kereta Cepat Indonesia-China atau KCIC.

Baca juga: Setiap Tanggal Berapa Petugas PLN Mencatat Meteran?

Secara rinci, kepemilikan saham KCIC oleh Indonesia sebesar 60 persen, sedangkan China sebesar 40 persen.

Sebelumnya, pemerintah dan DPR RI juga sudah setuju untuk menggunakan dana APBN sebesar Rp 4,1 triliun yang dipakai untuk mengatasi pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung.

Dengan demikian, jika rencana PMN baru ini juga disetujui, Presiden Jokowi bakal mengucurkan uang rakyat ke proyek kerja sama Indonesia-China itu dengan total sebesar Rp 7,3 triliun.

Luhut bilang, tak menutup kemungkinan adanya peluang suntikan pendanaan dari APBN lagi dalam proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Ia menilai, pada dasarnya APBN masih memiliki kemampuan terlibat dalam pendanaan proyek kereta modern itu.

"Jadi kalaupun APBN nanti mensubsidi ke KAI, saya kira masih masuklah," kata Luhut.

Baca juga: Dulu Jokowi Berkali-kali Janji Kereta Cepat Haram Gunakan APBN

(Penulis: Haryanti Puspa Sari | Editor: Yoga Sukmana)