Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenkeu Dorong Adanya UU yang Mengatur Profesi Penilai

Kompas.com - 14/10/2022, 17:42 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendorong adanya payung hukum setingkat undang-undang (UU) yang khusus mengatur profesi penilai. Hal ini dibutuhkan karena penilai memiliki peran strategis untuk memberikan opini nilai yang menjadi acuan dalam kegiatan transaksi jual beli aset.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban mengatakan, mengingat besarnya peran penilai maka pihaknya akan mengupayakan untuk diatur dalam UU. Pengaturan ini akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap profesi penilai dan opini nilai yang dihasilkan.

"Penilaian ini menjadi penting, sehingga kami akan mendorong supaya profesi penilai ini memiliki UU. Itu yang akan kami usahakan. Tentu kami akan mengikuti aturan dan prosesnya, karena ini harus masuk di program legislasi nasional," ujar dia dalam media briefing, Jumat (14/10/2022).

Baca juga: Jumlah Investor Pasar Modal Ditarget Tembus 10 Juta Sampai dengan Akhir Tahun Ini

Sementara itu, Direktur Penilaian Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu Arik Hariyono menjelaskan, terdapat sejumlah urgensi untuk adanya UU terkait profesi penilai. Di antaranya, untuk mendukung pembentukan pusat data transaksi properti dan untuk mendukung optimalisasi penerimaan negara.

Selain itu, untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Serta untuk mendukung upaya pencegahan krisis ekonomi, sebab transaksi keuangan dengan underlying asset dapat menunjukan nilai sebenarnya dan mengurangi kredit bermasalah.

"Dengan adanya peraturan akan menjadi lebih jelas dan transparan. Jadi adanya UU tidak hanya berpihak kepada kepentingan penilai saja, tetapi juga terhadap masyarakat," kata Arik.

Baca juga: SPKLU Pool Damri Kemayoran Resmi Beroperasi, Pengisian Daya Diklaim Sangat Cepat


Ia mengungkapkan, hingga saat ini total jumlah penilai di Indonesia mencapai 1.579 orang. Jumlah itu terdiri dari 521 penilai Direktorat Jenderal Pajak (DJP), 276 penilai DJKN, 26 penilai pemerintah daerah (pemda), dan 782 penilai publik.

Penilai berperan strategis dalam proses pengelolaan aset secara optimal dengan penyediaan opini nilai yang selanjutnya menjadi acuan dalam kegiatan transaksi jual beli aset. Selain itu, penilai mendukung penyajian neraca dalam nilai wajar sehingga mendukung tata kelola yang baik bagi institusi pemerintah maupun privat.

Penilai juga dapat berperan dalam mendukung optimalisasi aset idle atau aset strategis, misalnya dalam hal penyediaan infrastruktur yang dengan mekanisme kerja sama antara pemerintah dengan swasta. Pada perbankan, opini nilai atas aset agunan kreditur bisa menjadi pertimbangan untuk pemberian plafon pinjaman sehingga memitigasi kredit macet.

Baca juga: G20 Evaluasi Mata Uang Digital Bank Sentral Jadi Pembayaran Lintas Negara

Berdasarkan hal itu, profesi penilai mempunyai peran imparsial untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dengan tetap menjunjung hak setiap orang atas harta bendanya.

Namun, jika dibandingkan dengan profesi yang mendukung perbankan dan pasar modal, seperti advokat, notaris, akuntan, dan keinsinyuran yang usah diatur dalam UU khusus, hanya profesi penilai masih diatur secara parsial dalam beberapa UU.

Padahal di regional Asia Tenggara, beberapa negara tetangga sudah memiliki UU penilai, seperti Malaysia, Singapura, dan Vietnam. Oleh karena itu, Arik menekankan, perlunya Indonesia untuk memiliki UU yang mengatur mengenai profesi penilai.

"Keberadaan profesi penilai diperlukan. Maka pembentukan UU penilai menjadi suatu urgensi untuk dapat segera diwujudkan untuk pengelolaan kekayaan Indonesia bagi sebesar besar kemakmuran rakyat," tutupnya.

Baca juga: Menkeu-Gubernur Bank Sentral G20 Siapkan Aksi Konkret Hadapi Tantangan Ekonomi Global

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER MONEY] Garagara Bahasa, Para Bos Smelter Kena Tegur DPR Saat Rapat | Harga Gula Bakal Naik Jadi Rp 12.500 Per Kg

[POPULER MONEY] Garagara Bahasa, Para Bos Smelter Kena Tegur DPR Saat Rapat | Harga Gula Bakal Naik Jadi Rp 12.500 Per Kg

Whats New
Lowongan Kerja Otorita IKN untuk Posisi Kepala Biro atau Direktur, Cek Syarat dan Cara Daftarnya

Lowongan Kerja Otorita IKN untuk Posisi Kepala Biro atau Direktur, Cek Syarat dan Cara Daftarnya

Whats New
Kecepatan KCJB Bisa Ngebut 350 Km/jam, Luhut: Jakarta-Bandung 1 Jam

Kecepatan KCJB Bisa Ngebut 350 Km/jam, Luhut: Jakarta-Bandung 1 Jam

Whats New
Pemerintah Minta Publik Tak Berprasangka Buruk soal Ekspor Pasir Laut

Pemerintah Minta Publik Tak Berprasangka Buruk soal Ekspor Pasir Laut

Whats New
Hobi Pengusaha RI, Taruh Uang di Singapura, Lalu Investasikan ke Sini

Hobi Pengusaha RI, Taruh Uang di Singapura, Lalu Investasikan ke Sini

Whats New
Kata Bahlil, IKN Lanjut Terus, Kecuali Pengganti Jokowi Tidak Sejalan

Kata Bahlil, IKN Lanjut Terus, Kecuali Pengganti Jokowi Tidak Sejalan

Whats New
Perum Damri dan PPD Resmi Merger

Perum Damri dan PPD Resmi Merger

Whats New
Honest Financial: Transaksi Pakai Kartu Kredit Tanpa Nomor Aman dari Serangan Siber

Honest Financial: Transaksi Pakai Kartu Kredit Tanpa Nomor Aman dari Serangan Siber

Whats New
Meski Ibu Kota Negara Pindah, Pembangunan Kawasan MRT Jakarta Tetap Berlanjut

Meski Ibu Kota Negara Pindah, Pembangunan Kawasan MRT Jakarta Tetap Berlanjut

Whats New
Genjot Pembangunan IKN, Pemerintah Ajak Pengembang Perumahan Ikut Berinvestasi

Genjot Pembangunan IKN, Pemerintah Ajak Pengembang Perumahan Ikut Berinvestasi

Whats New
Pemerintah Janji Percepat Pembangunan 250 SPBU untuk Nelayan

Pemerintah Janji Percepat Pembangunan 250 SPBU untuk Nelayan

Whats New
Kualitas Udara di Berbagai Kota Memburuk, Pemerintah Diminta Lakukan Langkah-langkah Ini

Kualitas Udara di Berbagai Kota Memburuk, Pemerintah Diminta Lakukan Langkah-langkah Ini

Whats New
Profil TaniFund, Pinjol yang Disebut 'Angkat Tangan' Atasi Gagal Bayar

Profil TaniFund, Pinjol yang Disebut "Angkat Tangan" Atasi Gagal Bayar

Whats New
Survei Populix: Tingkat 'Live Streaming Shopping' Terus Meningkat

Survei Populix: Tingkat "Live Streaming Shopping" Terus Meningkat

Whats New
Masyarakat Indonesia Disebut Mulai Meninggalkan Uang Tunai, Apa Buktinya?

Masyarakat Indonesia Disebut Mulai Meninggalkan Uang Tunai, Apa Buktinya?

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com