Ada Pajak Minimum Global, Insentif Pajak Diminta Lebih Selektif

Keempat, insentif berupa pemulihan biaya aset berwujud juga tidak terlalu terpengaruh kebijakan GloBE.

Kelima, pemberian insentif dalam bentuk perlakuan hibah tunai dan pajak yang dapat dikembalikan sebagai pendapatan juga cenderung tidak terpengaruh.

Meski dampak tax holiday tidak terlalu besar, OECD tetap menyarankan setiap negara untuk hati-hati menggulirkan insentif pajak ini karena ada kemungkinan timbul dampak di sisi fiskal, khususnya bagi negara-negara berkembang.

Komitmen Presidensi G20 Indonesia

Terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam forum pertemuan para menteri keuangan dan gubernur bank sentral (FMCBG) keempat dari negara-negara anggota G20 di Washington DC, Amerika Serikat, menyampaikan terima kasih atas komitmen implementasi paket pajak internasional dua pilar G20/OECD. 

Pertemuan keempat FMCBG yang berlangsung pada 12-13 Oktober 2022 ini mengusung enam agenda, yaitu:

1. Ekonomi global
2. Arsitektur keuangan internasional
3. Peraturan sektor keuangan
4. Investasi infrastruktur
5. Keuangan berkelanjutan
6. Perpajakan berkelanjutan

Paket pajak internasional dua pilar G20/OECD, sebut Sri Mulyani, adalah kesepakatan bersejarah. Menurut Sri Mulyani, seperti dikutip dari siaran pers Kementerian Keuangan, negara-negara anggota G20 mendukung pekerjaan yang tengah berlangsung pada pilar satu dan menyambut penyelesaian GloBe Mode Rules pada pilar dua. 

"(Dukungan ini) membuka jalan bagi implementasi yang konsisten pada level dunia sebagai pendekatan umum, dan menantikan penyelesaian Kerangka Implementasi GloBE," kata Sri Mulyani, Kamis (13/10/2022) waktu setempat.

Untuk penyelesaian pilar satu, para anggota G20 menyerukan OECD/G20 Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), dengan menandatangani Konvensi Multilateral pada paruh pertama 2023.

Adapun untuk pilar dua, saat ini masih terus berlanjut negosiasi atas aturan subjek pajak (subject to tax rule/STTR), yang akan memungkinkan pembangunan instrumen multilateral untuk implementasinya.

Menurut Sri Mulyani yang memimpin FMCBG keempat ini bersama Gubernur Bank Indonesi (BI) Perry Warjiyo, anggota G20 juga menegaskan tujuan kelompok negara-negara ini untuk memperkuat agenda pajak dan pembangunan.