Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Dwi Harivarman
ASN Kanwil DJPb Provinsi NTT

ASN Kementerian Keuangan

Akselerasi Realisasi APBN sebagai Peredam Guncangan Ekonomi dan Bantalan Sosial Dampak Inflasi

Kompas.com - 19/10/2022, 12:08 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di masa pandemi, pada 2022 telah tersedia alokasi anggaran bantuan sosial (bansos) Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) untuk perlindungan masyarakat sebesar Rp 154,76 triliun, penanganan kesehatan Rp 122,54 triliun, dan penguatan pemulihan ekonomi sebesar Rp 178,32 triliun, dengan realisasi hingga 16 September 2022 sudah mencapai Rp 214,9 triliun atau 47,2 persen.

Selain melalui belanja PC-PEN, upaya pemerintah untuk mengantisipasi risiko kenaikan inflasi di semester II 2022 adalah melalui pemberian bantuan sosial kepada masyarakat dengan mengalihkan belanja subsidi BBM sebesar Rp 24,17 triliun untuk menjaga daya beli masyarakat.

Bantalan sosial yang disiapkan pemerintah tersebut akan disalurkan dalam tiga bentuk, yaitu:

  1. Bantuan langsung tunai (BLT) kepada 20,65 juta kelompok atau keluarga penerima manfaat (KPM) dengan nilai bantuan per KPM sebesar Rp 600 ribu, yang disalurkan Kementerian Sosial dalam dua termin pembayaran melalui kantor pos di seluruh Indonesia;
  2. Pemberian bantuan subsidi upah sebesar Rp 600 ribu untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan, dengan total anggaran sebesar Rp 9,6 triliun;
  3. Pengalokasian 2 persen dari Dana Transfer Umum oleh Pemerintah Daerah untuk membantu sektor transportasi di wilayah masing-masing.

Tingkat pertumbuhan ekonomi yang positif pada semester I 2022 harus dapat dipertahankan dan bahkan ditingkatkan, untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Untuk itu akselerasi realisasi belanja negara APBN harus terus dilakukan, dengan sinergi dan kerja sama dari semua stakeholders.

Dengan belanja APBN sebagai instrumen pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat serta mendorong pertumbuhan konsumsi rumah tangga, diharapkan efek dari risiko kenaikan inflasi dapat diatasi dan proses pemulihan ekonomi nasional dapat terus menguat hingga akhir tahun 2022 serta menjadi bekal untuk menghadapi risiko kondisi resesi ekonomi global tahun 2023.

Baca juga: DPR Sahkan UU APBN 2023, Pertumbuhan Ekonomi Ditargetkan 5,3 Persen

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Whats New
Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Whats New
Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com