Migrasi Pengelolaan Kapal Negara ke Pihak Ketiga

BADAN Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) kembali menyita perhatian publik. Tidak seperti biasanya yang memancing reaksi panas, kali ini tone-nya rada positif.

Hanya orang-orang internal yang terkena imbas kebijakan lembaga itu yang bereaksi. Mereka ini PNS. Kayaknya tidak akan banyak masalah.

Lalu, apa sih yang dilakukan lembaga tersebut sehingga perlu dibuatkan satu karangan?

Adalah laporan dalam majalah mingguan Gatra edisi 6-12 Oktober 2022, yang mengilhaminya. Diberi judul “Saat Sang Dewa Laut Beralih Kelola”, BRIN diketahui telah mengalihkan pengelolaan kapal riset Baruna Jaya kepada PT Sinar Mas LDA Maritime (SLM).

Afiliasi Kelompok Sinar Mas itu berhak mengelola Baruna Jaya I, Baruna Jaya III, dan Baruna Jaya VIII setelah memenangkan tender proyek penyediaan jasa ship management armada kapal riset di satuan kerja Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi BRIN.

Pagu anggaran proyek pengelolaan kapal adalah sebesar Rp 50 miliar (termasuk di dalamnya biaya operasional kapal seperti penyediaan bahan bakar minyak yang dilakukan oleh BRIN).

Sementara batas Harga Penilaian Sendiri atau HPS untuk para calon penyedia jasa ship management atau pengelolaan kapal ini adalah sebesar Rp 19,1 miliar.

PT SLM memasukkan nilai HPS hampir mendekati batas yang ditentukan tersebut. Firma ini memasukkan Harga Penilaian Sendiri senilai Rp 19,1 miliar.

Pengelolaan tiga kapal riset BRIN tersebut telah dimulai sejak 1 April 2022. Selain perusahaan itu, tender pekerjaan ship management yang ditawarkan oleh BRIN diikuti pula PT Chitra Shipyard, Reksa Tarnindo Oliva, dan Multi Ocean Shipyard.

Sebelumnya, saat BPPT belum dilebur ke dalam BRIN, kapal riset Baruna Jaya pernah juga dikelola oleh pihak ketiga, dalam hal ini PT PAL.