Pesantren Bisa Mandiri secara Ekonomi lewat Kopontren

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koperasi dan UKM (Menkop-UKM) Teten Masduki menyebut pemerintah akan membantu pondok pesantren (ponpes) agar dapat mandiri secara ekonomi.

Hal tersebut disampaikan dalam sambutannya pada acara Memperinganti Hari Santri Nasional dan Kick Off Satu Abad NU di PonPes Wisata An-Nur 2 Al-Murtadlo.

“Strategi untuk mewujudkan kemandirian ekonomi ponpes tersebut salah satunya melalui Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren),” kata dia dalam siaran pers, dikutip Jumat (21/10/2022).

Baca juga: Bahlil Jajal Bus Listrik untuk KTT G20 di Bali

Ia mengatakan ponpes dapat menjadi pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan bidang keuangan seperti Bank Wakaf Mikro, BMT (Baitul Maal Wa Tamwil) maupun ultra mikro lainnya.

Beberapa program yang dilakukan Kemenkop-UKM dalam pengembangan ekonomi berbasis Kopontren, misalnya pembiayaan dana bergulir dengan tingkat bunga sangat rendah yaitu 3 persen flat.

Selain itu, Teten bilang, pemerintah juga menyediakan pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) klaster. Tahun ini pagu anggaran KUR yang disiapkan pemerintah sebesar Rp 373,17 triliun.

Baca juga: Petani Sebut Produksi Beras di Tahun Depan Akan Menurun, Kenapa?

Rencananya, tahun depan plafon KUR akan dinaikkan menjadi Rp 400 triliun.

"Kami akan membuat piloting di sini untuk pengembangan KUR klaster karena pondok pesantren itu bisa jadi tempat usaha tidak hanya tempat untuk cari ilmu, di sini bisa jadi klaster ekonomi pesantren," ucap dia.

Selain itu, Ponpes melalui kopontrennya dapat memanfaatkan program Perhutanan Sosial, caranya para santri atau masyarakat yang tergabung dalam koperasi dapat memanfaatkan lahan milik pemerintah untuk dikelola.

Baca juga: RANS Entertainment Buka Lowongan Kerja Personal Asisten, Ini Kualifikasinya

Dengan pengelolaan hutan untuk kegiatan produktif, diharapkan ekonomi masyarakat akan tumbuh lebih baik.

"Dengan program perhutanan sosial, pemerintah memberi kemudahan akses bagi rakyat kecil untuk mendapat lahan 2 hektare per orang (untuk dikelola). Setidaknya ada 12,7 juta hektare yang disediakan jadi saya kira ini bisa dimanfaatkan oleh para santri dan kyai untuk mendorong ekonomi di sekitar pesantren," katanya.

KemenKopUKM juga mendorong pengembangan ekonomi syariah di lingkungan pesantren melalui Badan Layanan Umumnya, LPDB-KUMKM. Lembaga ini didirikan salah satunya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi syariah di lingkungan pesantren.

"Kita harus menjadi kekuatan syariah di dunia, juga harus menjadi kekuatan industri halal dunia. Oleh sebab itu kita bersama salah satunya, Bank Indonesia sudah merancang kekuatan ekonomi syariah melalui modest fashion yang diharapkan bisa mendorong Indonesia menjadi kiblat fashion dunia," tandas dia.

Baca juga: Tingkatkan Pendapatan Mitra Lewat Ekonomi Berkelanjutan, Ini yang Dilakukan Bukalapak