Biaya Kereta Cepat Bengkak, Erick Thohir: Harga Baja Naik Luar Biasa

KOMPAS.com - Biaya pembangunan Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCKB) membengkak dari rencana awal. Saat ini biaya diperkirakan pembangunan tembus 7,9 miliar dollar AS atau Rp 118,5 triliun (asumsi kurs Rp 15 ribu per dollar AS).

Total biaya pembangunan terbaru ini meningkat atau mengalami cost overrun dari yang ditetapkan sebelumnya. Dalam proposal penawaran yang disampaikan pemerintah China pada 2015 lalu, Beijing menawarkan biaya pembangunan proyek yang hanya 5,13 miliar dollar AS.

Tawaran itu lebih murah jika dibandingkan Jepang yang menawarkan 6,2 miliar dollar AS. Bunga utang dari China juga mahal yakni 2 persen per tahun, lebih tinggi dari Jepang yang menawarkan bunga 0,1 persen per tahun.

Menteri BUMN Erick Thohir menyebut, salah satu faktor dominan pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung adalah lonjakan harga besi baja.

Baca juga: Luhut Bilang, Tak Masalah APBN Dipakai untuk Proyek Kereta Cepat

Dia mengasumsikan, apabila tidak dibangun saat ini juga, maka pembangunan kereta cepat akan semakin besar di masa mendatang.

"Cost overrun itu kalau dihitung total masih lebih murah dibangun hari ini. Karena harga baja naiknya luar biasa, dan juga yang lain-lainnya juga naik," kata Erick Thohir dikutip pada Sabtu (22/10/2022).

"Jadi, pembangunan kereta cepat sudah berjalan, dimaksimalkan, toh bagaimana kita bisa menghemat BBM, yang Jakarta Bandung itu berjam-jam sekarang hanya 36 menit," ujar dia lagi.

Meski demikian, Erick Thohir tidak merinci nominal atau pinjaman untuk menutupi nilai pembengkakan biaya proyek PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) .

Baca juga: Beroperasi Juni 2023, Ini Harga Tiket Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Mantan Bos Inter Milan itu mengatakan, pemerintah dari China dan Indonesia akan bersama-sama memenuhi cost structure tersebut.

Ingkar janji

Sementara itu, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut penggunaan uang negara untuk membiayai proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung bukanlah hal yang perlu dipermasalahkan.

Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung selama ini dibiayai utang dari China Development Bank (CDB). Namun belakangan, biaya proyek membengkak sangat tinggi sehingga APBN dirasa harus turun tangan.

Jika tak ada suntikan uang pajak rakyat, maka proyek penghubung Halim-Padalarang itu terancam mangkrak lantaran arus kas PT Kereta Cepat Indonesia (KCIC) tak mencukupi.

"Jadi kalaupun APBN nanti mensubsidi ke KAI, saya kira masih masuklah," kata Luhut.

Baca juga: Jonan Dulu Bilang, Jakarta-Bandung Terlalu Pendek untuk Kereta Cepat

Luhut menilai, pada dasarnya APBN masih memiliki kemampuan terlibat dalam pendanaan proyek kereta peluru yang menghubungkan dua kota berjarak 150 kilometer tersebut.

Meski mendapat kucuran APBN, Luhut berkali-kali menegaskan bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sejauh ini murni bisnis tanpa campur tangan keuangan negara alias business to business (B to B).

Proyek kereta peluru yang menghubungkan Tegalluar dan Halim ini digarap oleh konsorsium yang terdiri dari beberapa perusahaan milik negara dan perusahaan dari China, untuk kemudian membentuk perusahaan patungan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

"(Kereta Cepat) ini kita bikin kerja sama dengan China, semua masih B to B," tegas Luhut.

Terbaru, pemerintahan Presiden Jokowi kembali berencana menyuntik uang rakyat ke mega proyek tersebut sebesar Rp 3,2 triliun melalui skema penyertaan modal negara (PMN) ke PT KAI (Persero).

Baca juga: Keruwetan Kereta Cepat dan Sikap Keberatan Jonan saat Jadi Menhub

Penggunaan uang APBN untuk mendanai proyek ini sejatinya mengingkari janji Presiden Jokowi. Ini lantaran kepala negara sebelumnya berkali-kali menegaskan kalau proyek ini tak akan menggunakan uang pajak sepeser pun.

Sebagai informasi saja, uang pajak rakyat dipakai dalam upaya mengatasi masalah pembengkakan biaya (cost-overrun) pada proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung,

KAI merupakan lead consortium dari PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), atau pemegang saham pemerintah Indonesia di PT Kereta Cepat Indonesia-China atau KCIC.

Secara rinci, kepemilikan saham KCIC oleh Indonesia sebesar 60 persen, sedangkan China sebesar 40 persen.

Baca juga: Sederet Alasan Jonan Menolak Proyek Kereta Cepat Saat Jadi Menhub

Sebelumnya, pemerintah dan DPR RI juga sudah setuju untuk menggunakan dana APBN sebesar Rp 4,1 triliun yang dipakai untuk mengatasi pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung.

Dengan demikian, jika rencana PMN baru ini juga disetujui, Presiden Jokowi bakal mengucurkan uang rakyat ke proyek kerja sama Indonesia-China itu dengan total sebesar Rp 7,3 triliun.

(Penulis: Kiki Safitri, Yohana Artha Uly | Editor: Akhdi Martin Pertama, Erlangga Djumena)