LKPP: Percepatan Realisasi Pengadaan Produk Dalam Negeri Dipercaya Mampu Hindari Resesi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau LKPP Hendrar Prihadi mengatakan, Presiden Jokowi berulangkali menyampaikan agar pemerintah perlu melakukan percepatan realisasi belanja produk dalam negeri dan koperasi.

Untuk itu, pemerintah menggelar Temu Bisnis secara berkala dengan menggandeng 10 kementerian/lembaga dengan anggaran terbesar. Rencananya pemerintah akan kembali menggelar Temu Bisnis Tahap V di Januari 2023 dengan TNI sebagai tuan rumah.

Hal tersebut ia kemukakan dalam rapat koordinasi bersama TNI dan Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves), Senin (24/10/2022).

Baca juga: Tiga Jurus Baru LKPP Dorong Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

"Keberhasilan penanganan pandemi Covid-19 bisa sangat cepat karena ada keterlibatan TNI di dalamnya. Untuk itu, kami juga mengharapkan bantuan TNI untuk menyelenggarakan kegiatan Temu Bisnis V yang rencananya akan digelar Januari 2023. Percepatan realiasasi pengadaan PDN melalui UMKM dan Koperasi dipercaya dapat menghindarkan kita dari krisis/resesi yang sedang melanda dunia," katanya lewat siaran pers LKPP.

Dalam kesempatan itu, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menyambut baik rencana tersebut. Andika bilang agar dapat terselenggara dengan baik maka perlu persiapan yang matang, dengan melakukan rapat koordinasi dengan LKPP dan Kemenkomarves yang dilaksanakan hari ini.

"Saya ingin dapat guidance, dengan seawal mungkin agar pelaksanaan kegiatan Temu Bisnis nantinya juga dapat berjalan dengan lebih baik. Kami mohon arahan, referensi seperti yang diselenggarakan Polri kemarin," tutur Andika.

Baca juga: Kepala LKPP Temui Kadin Bujuk untuk Ikut Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Sementara itu, Deputi Bidang Hukum dan Penanganan Permasalahan Hukum LKPP Setya Budi Arijanta menyampaikan, untuk memberikan nilai manfaat yang lebih baik, diusulkan dalam pertemuan tersebut TNI melakukan komitmen konsolidasi pengadaan untuk Tahun Anggaran 2023.

"Jika ada salah satu atau beberapa kebutuhan di TNI yang bisa dikonsolidasikan, nanti akan kami dampingi,misal seperti makan minum, seragam atau barang lainnya. Harapannya bisa seperti konsolidasi laptop kemarin yang menghemat anggaran hingga Rp 1,8 triliun," ujar Setya.

Baca juga: LKPP Diminta Genjot Penggunaan Produk Dalam Negeri lewat Katalog Elektronik