Profil Emir Moeis, Mantan Koruptor yang Jadi Komisaris Anak BUMN

Hakim menjelaskan, Emir Moeis menerima uang dari konsorsium Alstom yang ditransfer ke rekening perusahaan anak Emir yaitu PT Arta Nusantara Utama (ANU) secara bertahap.

"Total yang diterima terdakwa adalah 357.000 dollar AS. Maka, unsur menerima hadiah atau janji telah terpenuhi," ujar Hakim Soafialdi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (14/4/2014).

Mulanya, pada 28 Juni 2001 PT PLN mengumumkan prakualifikasi proyek pembangunan PLTU di Tarahan Provinsi Lampung yang dibiayai bersama-sama Japan Bank for International Cooperation dan Pemerintah Indonesia.

Baca juga: Deretan Pensiunan Jenderal Polisi yang Jadi Komisaris BUMN

Untuk mendapatkan proyek tersebut, konsorsium Alstom Power Inc yang terdiri dari Alstom Power Inc AS, Marubeni Corp Jepang, dan Alstom Power Energy System Indonesia (ESI) melakukan pendaftaran untuk menjadi salah satu peserta lelang.

Pada Agustus 2001, panitia lelang PLTU mengumumkan hasil evaluasi prakualifikasi. Konsorsium Alstom Power Inc memenuhi persyaratan.

Setelah itu, petinggi Alstom Power Inc, David Gerald Rothschild, melalui Development Director Alstom Power ESI, Eko Sulianto, menemui dia untuk meminta bantuan agar konsorsium Alstom Power Inc memenangi lelang proyek PLTU.

Emir Moeis disebut secara terbuka menanyakan keuntungan finansial apa yang akan didapatnya jika setuju membantu Alstom dalam memenangi proyek PLTU Tarahan. Akhirnya pada 6 Mei 2004, konsorsium Alstom Power Inc diputuskan sebagai pemenang lelang.

Baca juga: Biaya Kereta Cepat Bengkak, Erick Thohir: Harga Baja Naik Luar Biasa

Melanggar hukum?

Kementerian BUMN telah mengatur syarat calon komisaris anak usaha BUMN dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan BUMN.

Beberapa pasal dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-03/MBU/2012 sudah direvisi dalam aturan terbaru, yakni PermenBUMN Nomor PER-04/MBU/06/2020 yang ditandatangani Erick Thohir.

Dalam Pasal 4 diterangkan, salah satu syarat penunjukan calon komisaris pada anak BUMN adalah tidak melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam kurun waktu lima tahun sebelum pencalonan.

"Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan," bunyi Pasal 4 poin e.

Baca juga: Luhut Bilang, Tak Masalah APBN Dipakai untuk Proyek Kereta Cepat

Dalam aturan tersebut, syarat mencalon calon komisaris anak BUMN terbagi menjadi dua, yakni syarat formal dan materil.

Syarat formal anggota dewan komisaris anak BUMN yakni:

• Orang perseorangan
• Cakap melakukan perbuatan hukum
• Tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 tahun sebelum pencalonan
• Tidak pernah menjadi anggota direksi atau anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan/perum dinyatakan pailit dalam waktu 5 tahun sebelum pencalonan
• Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 tahun sebelum pencalonan

Sementara syarat materil anggota dewan komisaris anak BUMN yakni:

• Integritas moral termasuk tidak melakukan perbuatan menyimpang, cidera janji, dan sebagainya.
• Dedikasi
• Mamahami masalah manajemen perusahaan
• Memiliki pengetahuian memadai di bidang perusahaan
• Dapat menyediakan waktu untuk melaksanakan tugasnya
• Memiliki kemauan kuat untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan.

Aturan tersebut juga mengatur syarat lainnya pengangkatan komisaris anak BUMN seperti dilarang berasal dari pengurus parpol, bukan kepala daerah, dan tidak sedang menduduki jabatan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan.

Baca juga: Setiap Tanggal Berapa Petugas PLN Mencatat Meteran?