Bayang-bayang Stagflasi Global dan Stabilitas Sistem Keuangan Nasional

Risiko sistem keuangan masih jauh?

Prediksi pertumbuhan ekonomi global yang diperkirakan melandai lebih rendah dari proyeksi sebelumnya dan meningkatnya risiko stagflasi dan ketidakpastian pasar keuangan global perlu menjadi perhatian dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Lebih dari itu, meskipun stabilitas sistem keuangan tetap terjaga, dampak luka memar (scarring effect) akibat pandemi Covid-19 yang berkepanjangan terhadap sektor keuangan cukup signifikan.

Baca juga: Stabilitas Sistem Keuangan RI Masih Terjaga, BI Ungkap Penopangnya

Pandemi menimbulkan scarring effect pada beberapa korporasi dan membayangi pekerja sektor informal dan kurang terampil (low-skilled) yang rata–rata berpendidikan rendah, sehingga menimbulkan potensi risiko terhadap ketahanan sistem keuangan.

Dampak jangka menengah-panjang tersebut memerlukan reformasi struktural dan upaya perbaikan yang komprehensif. Walaupun sejumlah faktor menghantui risiko pada stabilitas sistem keuangan, optimisme di sektor keuangan masih terus berlanjut.

Sistem keuangan Indonesia relatif kuat dengan terjaganya sisi permodalan dan likuiditas perbankan. Permodalan tetap kuat dengan risiko kecukupan modal yang ditinjau dari capital adequacy ratio (CAR) Agustus 2022 masih tinggi, yaitu 25,12 persen.

Kemudian, non performing loan (NPL) tercatat 2,88 persen, yang menunjukkan risiko kredit bermasalah masih rendah.

Dari sisi likuiditas masih lebar. Dana pihak ketiga (DPK) masih tumbuh sebesar 6,77 persen pada September 2022. Posisi ini masih aman walaupun terjadi sedikit penurunan dari bulan sebelumnya akibat peningkatan konsumsi masyarakat, belanja modal korporasi, dan preferensi pebempatan dana pada aset keuangan lainnya.

Secara keseluruhan sinyal positif dari dapur ekonomi nasional memberikan ceruk bahwa stabilitas sistem keuangan masih terjaga dengan baik dan risiko stagflasi belum terlalu tampak.

Namun Bank Indonesia dan pemerintah juga harus terus waspada dengan beberapa ancaman, terutama pada sektor eksternal. Sinergi kebijakan menjadi kunci dari stabilnya sistem keuangan, yang diwujudkan melalui bauran kebijakan nasional yang akomodatif.

Sejalan dengan bauran kebijakan nasional, bauran kebijakan Bank Indonesia (BI) pada 2023 harus terus mendorong pemulihan ekonomi nasional dan menjaga stabilitas. Hal ini antara lain dilakukan dengan didukung stabilisasi nilai tukar rupiah, kebijakan makroprudensial akomodatif, dan percepatan digitalisasi sistem pembayaran.