Bayang-bayang Stagflasi Global dan Stabilitas Sistem Keuangan Nasional

MENJELANG akhir tahun ini, prediksi kian marak bahwa ekonomi global akan memburuk.  Resesi ekonomi diramalkan akan terjadi tahun 2023.

Kondisi ekonomi yang akan memburuk itu dipicu oleh dampak scaring effect dari pandemi Covid-19 dan perang antara Rusia dengan Ukraina yang berkepanjangan. Ditambah pula dengan pengetatan moneter secara agresif oleh bank sentral sejumlah negara dengan perekonomian besar. Inflasi yang tinggi menjadi alasannya dilakukannya pengetatan moneter.

Apakah kondisi ini akan mengarah stagflasi (inflasi sangat tinggi dan berkepanjangan, yang ditandai dengan macetnya kegiatan perekonomian)?  Risiko stagflasi bisa menutup ruang pemulihan ekonomi dan mengganggu stabilitas keuangan. Walau risiko stagflasi punya konsekuensi yang berbeda-beda di setiap negara.

Baca juga: Simak 4 Tips Hadapi Dampak Inflasi dan Stagflasi Global

Perlu kecermatan untuk melihat perubahan gejala ekonomi yang terjadi. Kebijakan moneter di beberapa negara besar lebih ketat, sehingga menempatkan ekonomi global pada kondisi yang jauh lebih buruk dan tidak stabil.

Jika suatu negara tidak dapat berkomitmen untuk mengatasi masalah itu dengan benar, akan ada lebih banyak risiko dalam krisis berikutnya. Permasalahan stagflasi tidak hanya ditangani sendiri. Kolaborasi yang lebih baik dalam hal kebijakan, tidak hanya dalam skala nasional tetapi juga skala global.

Hal itu untuk tetap menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sistem keuangan.

Bagaimana kondisi Indonesia?

Untuk mengukur kemungkinan terjadinya stagflasi terutama untuk ekonomi Indonesia diperlukan kajian lebih matang. Secara data diketahui bahwa kondisi suram ekonomi global tidak terlihat pada kondisi ekonomi domestik.

Indikator eksternal Indonesia relatif kuat. Volatility index Indonesia senilai 30,49 atau masih dalam batas nilai indikatif 30. Level indeks Exchange Market Pressure (EMP) per September 2022 berada di angka 1.

Baca juga: Jokowi Yakin Ekonomi Indonesia Bisa Tumbuh di Atas 5 Persen di Kuartal Ketiga 2022

Dari sisi domestik, konsumsi masyarakat masih berada pada tren yang positif yaitu pada 124,7 pada Agustus yang menunjukkan level optimis. Dari sisi produksi juga berada pada jalur ekspansif. Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur pada Agustus 2022 mencapai level 51,7. Maknanya, ekonomi Indonesia berada pada level optimis dalam melanjutkan pemulihannya.

Dapur ekonomi Indonesia masih tergolong stabil dan risiko stagflasi di Indonesia masih jauh dari pandangan beberapa pihak yang pesimis.

Namun Indonesia tidak boleh terlena. Adanya sinyalemen ekspor Indonesia akan melambat dengan mulai lesunya perekonomian dunia kini. Kemudian tingginya inflasi dan pengetatan moneter berpotensi melemahkan permintaan agregat.

September ini, headline inflasi sebesar 5,95 persen tahun-ke-tahun (yoy), sedangkan inflasi inti sebesar 3,21 persen yoy, jauh di atas target nasional.

Nilai tukar rupiah terdepresiasi hingga menyentuh angka Rp 15.000 pada awal Oktober.

Pengetatan moneter di sejumlah negara bisa menjadi pemantik larinya modal keluar alias capital outflow sehingga membuat rupiah tertekan cukup dalam.

Tak pelak, BI cukup tepat mengambil langkah menaikkan suku bunga menjadi 4.75 persen pada 18 Oktober 2022. Selain untuk menjinakkan inflasi, dan menjaga stabilisasi nilai tukar, paling tidak BI juga memberikan policy stance yang jelas untuk menjaga ekspektasi para agen ekonomi.

Risiko sistem keuangan masih jauh?

Prediksi pertumbuhan ekonomi global yang diperkirakan melandai lebih rendah dari proyeksi sebelumnya dan meningkatnya risiko stagflasi dan ketidakpastian pasar keuangan global perlu menjadi perhatian dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Lebih dari itu, meskipun stabilitas sistem keuangan tetap terjaga, dampak luka memar (scarring effect) akibat pandemi Covid-19 yang berkepanjangan terhadap sektor keuangan cukup signifikan.

Baca juga: Stabilitas Sistem Keuangan RI Masih Terjaga, BI Ungkap Penopangnya

Pandemi menimbulkan scarring effect pada beberapa korporasi dan membayangi pekerja sektor informal dan kurang terampil (low-skilled) yang rata–rata berpendidikan rendah, sehingga menimbulkan potensi risiko terhadap ketahanan sistem keuangan.

Dampak jangka menengah-panjang tersebut memerlukan reformasi struktural dan upaya perbaikan yang komprehensif. Walaupun sejumlah faktor menghantui risiko pada stabilitas sistem keuangan, optimisme di sektor keuangan masih terus berlanjut.

Sistem keuangan Indonesia relatif kuat dengan terjaganya sisi permodalan dan likuiditas perbankan. Permodalan tetap kuat dengan risiko kecukupan modal yang ditinjau dari capital adequacy ratio (CAR) Agustus 2022 masih tinggi, yaitu 25,12 persen.

Kemudian, non performing loan (NPL) tercatat 2,88 persen, yang menunjukkan risiko kredit bermasalah masih rendah.

Dari sisi likuiditas masih lebar. Dana pihak ketiga (DPK) masih tumbuh sebesar 6,77 persen pada September 2022. Posisi ini masih aman walaupun terjadi sedikit penurunan dari bulan sebelumnya akibat peningkatan konsumsi masyarakat, belanja modal korporasi, dan preferensi pebempatan dana pada aset keuangan lainnya.

Secara keseluruhan sinyal positif dari dapur ekonomi nasional memberikan ceruk bahwa stabilitas sistem keuangan masih terjaga dengan baik dan risiko stagflasi belum terlalu tampak.

Namun Bank Indonesia dan pemerintah juga harus terus waspada dengan beberapa ancaman, terutama pada sektor eksternal. Sinergi kebijakan menjadi kunci dari stabilnya sistem keuangan, yang diwujudkan melalui bauran kebijakan nasional yang akomodatif.

Sejalan dengan bauran kebijakan nasional, bauran kebijakan Bank Indonesia (BI) pada 2023 harus terus mendorong pemulihan ekonomi nasional dan menjaga stabilitas. Hal ini antara lain dilakukan dengan didukung stabilisasi nilai tukar rupiah, kebijakan makroprudensial akomodatif, dan percepatan digitalisasi sistem pembayaran.