Pakai Uang Rakyat, Kemenkeu Tegur BUMN agar Hati-hati Investasi Properti

KOMPAS.com - Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rionald Silaban meminta seluruh badan usaha milik negara (BUMN) lebih cermat saat berinvestasi, terutama saat menanamkan modal di sektor properti.

Langkah caermat investasi properti itu diperlukan lantaran dana yang didapat beberapa BUMN juga berasal dari negara, yakni melalui penyertaan modal negara (PMN), yang tentunya menggunakan uang rakyat.

"Kami minta BUMN jika berinvestasi, pastikan investasi tersebut bermanfaat, karena saya sangat menghindari jika ada yang minta PMN," ujar Rionald dikutip dari Antara, Jumat (28/10/2022).

Investasi di sektor properti salah satunya bisa dilakukan BUMN melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).

Baca juga: Zulhas Klaim Minyak Goreng Langsung Turun begitu Dirinya Jadi Mendag

Pada 2022, pemerintah memberikan PMN kepada tujuh BUMN sebesar Rp 38,5 triliun. Alokasi ini merupakan bentuk dukungan pemerintah kepada BUMN yang mendapat penugasan dalam rangka pembangunan infrastruktur prioritas.

Hal itu ditujukan untuk meningkatkan daya saing nasional serta diharapkan dapat mendukung pemulihan ekonomi nasional sebagai dampak pandemi Covid-19.

Secara perinci, PMN 2022 diberikan kepada PT Waskita Karya sebesar Rp3 triliun untuk mendukung penyelesaian ruas Tol Kayu Agung-Palembang-Betung dan Bogor-Ciawi-Sukabumi.

Kemudian kepada PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) Rp 1,08 triliun untuk mendukung penjaminan untuk 19 proyek infrastruktur.

Baca juga: Biaya Kereta Cepat Bengkak, Erick Thohir: Harga Baja Naik Luar Biasa

PT Sarana Multigriya Finanasal (SMF) juga diberikan PMN 2022 senilai Rp 2 triliun untuk mendukung pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan target 200 ribu unit (porsi 25 persen).

Modal pemerintah turut diberikan kepada PT Adhi Karya sebesar Rp 1,97 triliun untuk investasi pada jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulonprogo, Yogyakarta-Bawen, dan SPAM Regional Karian-Serpong.

Selanjutnya, suntikan negara diberikan kepada PT Hutama Karya sebesar Rp 23,85 triliun untuk melanjutkan pembangunan delapan ruas Tol Trans Sumatera (JTTS), yang memiliki output bagi masyarakat berupa penurunan waktu tempuh dan biaya logistik.

Perum Perumnas juga mendapatkan PMN sebesar Rp 1,56 triliun pada 2022 untuk peningkatan kapasitas usaha dalam melanjutkan program pemerintah yakni pengadaan satu juta rumah, serta mendukung penyediaan perumahan rakyat untuk MBR.

Baca juga: Zulhas Klaim Minyak Goreng Langsung Turun begitu Dirinya Jadi Mendag

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) turut mendapatkan PMN Rp 5 triliun untuk pembangunan proyek-proyek ketenagalistrikan (transmisi, gardu induk, dan distribusi listrik desa) serta mendukung pengembangan lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP), yaitu Danau Toba, Mandalika, Labuan Bajo, Borobudur, dan Likupang.