Kemenhub Beberkan Strategi Dekarbonisasi Pelayaran di Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut membeberkan sejumlah strategi yang dilakukan dan disiapkan untuk mendukung upaya dekarbonisasi, khususnya pada sektor pelayaran nasional.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Arif Toha mengatakan, Indonesia terletak di lokasi yang strategis pada jalur perdagangan dunia.

Di mana 90 persen perdagangan internasional dilakukan melalui laut, dan 40 persen di antaranya melewati perairan Indonesia yang berpotensi menimbulkan pencemaran air yang sangat tinggi dari kapal.

"Saat ini terdapat 636 pelabuhan yang digunakan untuk melayani transportasi laut, 57 terminal yang merupakan bagian dari pelabuhan, dan 1322 rencana lokasi pelabuhan," ujarnya, dalam acara G20 Side Event: International Conference on Shipping Decarbonization in Indonesia, dikutip Sabtu (29/10/2022).

Baca juga: Kemenhub Gandeng BRIN Kembangkan Sarana Navigasi Smart Buoy

Oleh karenanya, langkah-langkah wajib untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) dari pelayaran internasional sebenarnya telah dimulai sejak 1 Januari 2013, dintaranya semua kapal baru di atas 400 gross ton harus dirancang untuk mencapai Energy Efficiency Design Index (EEDI) di bawah patokan standar yang dipersyaratkan.

Kemudian semua kapal wajib membawa dan menerapkan Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP) untuk semua kapal dengan menggunakan Energy Efficiency Operational Indicator (EEOI) sebagai alat monitoring dan sebagai benchmarking.

Baca juga: ELPI Buka Peluang Lulusan Poltekpel Surabaya Berkarir di Bisnis Pelayaran

Adapun mengacu ketentuan International Maritime Organization (IMO) yang berlaku, yaitu 2018 Initial IMO GHG Strategy, target emisi GRK dikurangi sebesar 40 persen pada tahun 2030 dan 70 persen pada tahun 2050.

IMO mengadopsi strategi awal pengurangan emisi GRK dari kapal, menetapkan visi yang menegaskan komitmen IMO untuk mengurangi emisi GRK dari pelayaran internasional dan menghapusnya secara bertahap.

"Sebagian negara menyatakan zero emission pada tahun 2050, namun terdapat beberapa negara juga yang menetapkan net zero emission pada tahun 2060 yaitu Indonesia, Rusia, China, Saudi Arabia, Ukraina, Sri Lanka, Nigeria dan Bahrain," kata Arif.