Gaji Penerima BSU Dipotong Perusahaan, Jangan Ragu Lapor ke Disnaker

JAKARTA, KOMPAS.com - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) buka suara terkait kejadian pemotongan gaji karyawan Waroeng Spesial Sambal (SS) lantaran karyawan mendapatkan Bantuan Subsidi Upah (BSU).

Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, perusahaan tidak sepatutnya melakukan pemotongan gaji secara sepihak kepada karyawannya.

Menurut dia, perusahaan dapat dikenakan sanksi penjara karena melanggar Undang-undang (UU) Ketenagakerjaan dan UU Hukum Pidana.

Baca juga: Soal Waroeng SS, Kenapa Perusahaan Tak Dilibatkan dalam Verifikasi Penerima BSU?

"Pengusaha dapat di penjara karena patut diduga melakukan penggelapan keuangan milik pekerja," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Minggu (30/10/2022).

Oleh karenanya, dia bilang, bagi pekerja yang dipotong gajinya secara sepihak oleh perusahaan harus berani melaporkan ke dinas ketenagakerjaan (disnaker) setempat.

"Sebaiknya pekerja melaporkan ke Disnaker setempat dan polsek setempat," kata dia.

Kendati demikian, dia mengaku hingga saat ini belum menemukan informasi akan adanya perusahaan yang memotong gaji karyawan yang menerima BSU, selain yang terjadi pada Waroeng SS.

Baca juga: Waroeng SS Potong Gaji Karyawan Penerima BSU, Kemenaker Kerahkan Pengawas

Dia mengusulkan kepada pemerintah agar menyalurkan BSU secara merata kepada seluruh pekerja agar tidak menimbulkan kecemburuan antar pekerja.

Pasalnya, saat ini syarat penerima BSU salah satunya ialah peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan, sedangkan tidak semua pekerja atu buruh terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.

"Usulan KSPI tentang BSU adalah seluruh buruh berupah minimum atau kurang, tanpa memandang peserta BPJS Ketenagakerjaan atau bukan, harus menerima BSU. Jadi tidak ada diskriminasi pekerja penerima BSU," paparnya.

Baca juga: Kemenaker Bakal Tegur Pemilik Waroeng SS yang Potong Gaji Karyawan Penerima BSU