Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Yohanes Berchman Suhartoko
Dosen

Dosen dan Peneliti Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta

Refleksi Keberadaan BI, OJK, LPS dan Efektivitas Mekanisme Transmisi Moneter dalam RUU PPSK

Kompas.com - 31/10/2022, 10:00 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

BEBERAPA waktu lalu pada awal pandemi Covid-19, lingkungan keuangan dan moneter di Indonesia diwarnai suatu isu yang cukup signifikan dalam membawa kondisi organisasi Bank Indonesia ke depan.

Isu ini muncul berkaitan dengan pembicaraan berbagi beban yang cukup alot antara pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.

Apakah sekadar upaya untuk mendorong BI mau berbagi beban, sehingga dikemukakan isu rancangan undang-undang mengenai BI yang baru.

Rancangan UU yang belum menjadi pembahasan di DPR telah menyentuh substansi keberadaan BI. Rancangan perubahan UU mengenai BI saat itu menimbulkan pro kontra, karena menyangkut aspek yang sangat esensial, yaitu penurunan independensi Bank Indonesia dalam hal proses dan pelaksanaan kebijakan moneter.

Otoritas BI dalam kebijakan moneter direduksi cukup signifikan yang tercermin dalam pembentukan Dewan Moneter.

Dewan Moneter akan terdiri dari Menteri Keuangan, Menteri Perekonomian, Gubernur BI, Deputi Gubernur Senior BI, dan Ketua Dewan Komisioner OJK.

Selain kelima unsur tersebut, anggota Dewan Moneter juga dapat ditambah dengan anggota penasihat yang diambil dari menteri presiden.

Keberadaan Dewan Moneter ini akan memberikan ruang yang cukup luas bagi eksekutif untuk mengontrol kebijakan moneter.

Seiring cairnya koordinasi berbagi beban penanganan Covid-19, isu mengenai UU BI yang baru menghilang dalam diskusi dan perdebatan di masyarakat.

Pada September 2022 lalu, kembali muncul diskusi dan perdebatan kembali mengenai keberadaan BI. Hal ini berkaitan dengan Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) alias Omnibus Law Keuangan resmi dilanjutkan menjadi RUU usulan DPR RI.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PT INKA Multi Solusi Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan SMK, Simak Persyaratannya

PT INKA Multi Solusi Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan SMK, Simak Persyaratannya

Work Smart
BEI Belum Terima Dokumen Pengajuan IPO RANS Entertainment

BEI Belum Terima Dokumen Pengajuan IPO RANS Entertainment

Whats New
BKN: Pengumuman Hasil Seleksi PPPK Guru 2022 Ditunda

BKN: Pengumuman Hasil Seleksi PPPK Guru 2022 Ditunda

Whats New
Pertamina Geothermal IPO, Simak Jadwal Pelaksanaannya

Pertamina Geothermal IPO, Simak Jadwal Pelaksanaannya

Whats New
INDEF Berharap Jokowi Usulkan Kandidat Calon Gubernur BI Lebih dari Satu Nama

INDEF Berharap Jokowi Usulkan Kandidat Calon Gubernur BI Lebih dari Satu Nama

Whats New
Hasil Rapat dengan Jokowi, Bos Bulog: Jangan Ada Harga Beras Mahal

Hasil Rapat dengan Jokowi, Bos Bulog: Jangan Ada Harga Beras Mahal

Whats New
Langka, Mendag Larang Penjualan Minyakita di Supermarket dan 'Online'

Langka, Mendag Larang Penjualan Minyakita di Supermarket dan "Online"

Whats New
Daftar 10 Investasi Ilegal yang Ditemukan SWI pada Januari 2023

Daftar 10 Investasi Ilegal yang Ditemukan SWI pada Januari 2023

Whats New
Beri Layanan Pelumas Ber-TKDN untuk Industri Pertambangan, PanaOil Raih Penghargaan IMSA 2022

Beri Layanan Pelumas Ber-TKDN untuk Industri Pertambangan, PanaOil Raih Penghargaan IMSA 2022

Whats New
Cara Bayar Tilang Elektronik Melalui Bank BRI

Cara Bayar Tilang Elektronik Melalui Bank BRI

Work Smart
Soal Isu Jadi Menteri Pertanian, Buwas: Saya Itu Orang yang Tidak Ingin Dapat Jabatan

Soal Isu Jadi Menteri Pertanian, Buwas: Saya Itu Orang yang Tidak Ingin Dapat Jabatan

Whats New
Luhut: Masalah Pembengkakan Biaya Kereta Cepat Diselesaikan Pekan Depan di Beijing

Luhut: Masalah Pembengkakan Biaya Kereta Cepat Diselesaikan Pekan Depan di Beijing

Whats New
Diberi Gaji Rp 172 Juta Lebih Per Bulan, Kepala Otorita IKN: Saya 'No Comment'

Diberi Gaji Rp 172 Juta Lebih Per Bulan, Kepala Otorita IKN: Saya "No Comment"

Whats New
Agar Bisa Bersaing dengan Swasta, 2 BUMN Layanan Pelabuhan Lakukan Kerja Sama

Agar Bisa Bersaing dengan Swasta, 2 BUMN Layanan Pelabuhan Lakukan Kerja Sama

Whats New
Bandara Internasional Bakal Dikurangi Jadi 15, Erick Thohir: Yang Lain Hanya Boleh Layani Haji dan Umrah

Bandara Internasional Bakal Dikurangi Jadi 15, Erick Thohir: Yang Lain Hanya Boleh Layani Haji dan Umrah

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+