Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pendataan Penerima BSU Perlu Diperbaiki, Pemerintah Harus "Jemput Bola"

Kompas.com - 31/10/2022, 10:29 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang belum merata menjadi salah satu alasan terjadinya kasus pemotongan gaji karyawan Waroeng Spesial Sambal (SS) yang ramai beberapa waktu belakangan.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) selama ini mengambil data peserta penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan sehingga pekerja yang tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan tidak menjadi penerima BSU meski syarat-syarat BSU lainnya telah dipenuhi.

Ekonom sekaligus Direktur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira mengatakan, proses pendataan penerima BSU itulah yang harus segera diperbaiki agar penyaluran BSU dapat merata dan sesuai target.

Baca juga: BSU Tahap 7 Cair 2 November, Cek Status Penerima lewat Aplikasi Pospay

Terlebih di tengah ancaman resesi ekonomi global, risiko gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dapat terjadi lebih besar sehingga program BSU ini sangat dibutuhkan para pekerja.

"BSU yang inklusif yang merata, dengan nominal yang tentu jauh lebih besar orangnya, ini bisa menjadi bantalan sosial menghadapi tekanan ekonomi. Jadi soal pendataan ini urgen untuk dibereskan segera," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Minggu (30/10/2022).

Dia menjelaskan, untuk memperbaiki pendataan penerima BSU ini, pemerintah tidak boleh hanya bergantung pada data BPJS Ketenagakerjaan. Pasalnya, tidak semua pekerja terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.

Baca juga: Gaji Penerima BSU Dipotong Perusahaan, Jangan Ragu Lapor ke Disnaker


Misalnya pada pekerja sektor formal, tidak semua memiliki BPJS Ketenagakerjaan karena bisa saja pekerja tidak didaftarkan oleh perusahaan, terhalang masa kerja, dan alasan lainnya.

Belum lagi pekerja informal berjumlah lebih dari 80 juta pekerja dan disinyalir banyak yang tidak memiliki BPJS Ketenagakerjaan. Padahal pekerja informal ini merupakan kalangan yang rentan karena besaran upahnya di bawah upah minimum.

"Jadi solusinya pemerintah ini harus jemput bola, tidak bisa hanya mengandalkan data BPJS Ketenagakerjaan. Karena nanti akan bias hanya melindungi pekerja di sektor tertentu, salah satunya adalah sektor manufaktur. Tapi di sektor usaha lainnya ini harus ada usaha jemput bola," ungkapnya.

Baca juga: Soal Waroeng SS, Kenapa Perusahaan Tak Dilibatkan dalam Verifikasi Penerima BSU?

Untuk itu, pemerintah dapat mengerahkan Dinas Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk bekerja sama mendata ulang pekerja-pekerja yang masuk dalam kategori penerima BSU dalam hal besaran gajinya.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menhub: LRT Velodrome-Manggarai Ditargetkan Rampung di September 2024

Menhub: LRT Velodrome-Manggarai Ditargetkan Rampung di September 2024

Whats New
3 Strategi Kemenperin Kejar Target Transaksi Belanja Produk Dalam Negeri Rp 250 Triliun

3 Strategi Kemenperin Kejar Target Transaksi Belanja Produk Dalam Negeri Rp 250 Triliun

Rilis
KLHK Luncurkan Amdalnet untuk Permudah Perizinan Lingkungan

KLHK Luncurkan Amdalnet untuk Permudah Perizinan Lingkungan

Whats New
Bappenas: Pertumbuhan Ekonomi Tak Berbanding Lurus dengan Penurunan Kemiskinan karena Disrupsi Pekerjaan Pasca Pandemi

Bappenas: Pertumbuhan Ekonomi Tak Berbanding Lurus dengan Penurunan Kemiskinan karena Disrupsi Pekerjaan Pasca Pandemi

Whats New
Kemenhub Alokasikan Anggaran Rp 774 Miliar untuk Subsidi Angkutan Perintis 2023

Kemenhub Alokasikan Anggaran Rp 774 Miliar untuk Subsidi Angkutan Perintis 2023

Whats New
Uji Coba Bayar Tol Tanpa Berhenti di Tol Bali-Mandara Hanya Untuk Kendaraan Roda Empat

Uji Coba Bayar Tol Tanpa Berhenti di Tol Bali-Mandara Hanya Untuk Kendaraan Roda Empat

Whats New
Posisi Utang Pemerintah Rp 7.733 Triliun, Porsi Asing Semakin Sedikit

Posisi Utang Pemerintah Rp 7.733 Triliun, Porsi Asing Semakin Sedikit

Whats New
Indeks Persepsi Korupsi RI Menurun, Kepala Bappenas: Ini Alarm bagi Kita Semua

Indeks Persepsi Korupsi RI Menurun, Kepala Bappenas: Ini Alarm bagi Kita Semua

Whats New
Selain ASN, TNI dan Polri Kini Wajib Lapor Harta Kekayaan

Selain ASN, TNI dan Polri Kini Wajib Lapor Harta Kekayaan

Whats New
Ada MinyaKita, Omzet Produsen Minyak Goreng Premium Turun Drastis

Ada MinyaKita, Omzet Produsen Minyak Goreng Premium Turun Drastis

Whats New
Temukan 500 Ton MinyaKita Belum Didistribusikan, Mendag Zulhas Minta Segera Disebar ke Pasar di Wilayah Jawa

Temukan 500 Ton MinyaKita Belum Didistribusikan, Mendag Zulhas Minta Segera Disebar ke Pasar di Wilayah Jawa

Whats New
Pemerintah akan Tarik Utang Rp 696,4 Triliun di 2023

Pemerintah akan Tarik Utang Rp 696,4 Triliun di 2023

Whats New
Disinggung Jokowi soal Pendanaan Smelter, Bos BCA: Pembangunannya Membutuhkan Dana Besar

Disinggung Jokowi soal Pendanaan Smelter, Bos BCA: Pembangunannya Membutuhkan Dana Besar

Whats New
Harga Bitcoin dan Ethereum Menguat Lebih dari 30 Persen sejak Awal 2023

Harga Bitcoin dan Ethereum Menguat Lebih dari 30 Persen sejak Awal 2023

Whats New
Menteri PPN: RI Butuh Waktu 22 Tahun untuk Jadi Negara Berpendapatan Tinggi

Menteri PPN: RI Butuh Waktu 22 Tahun untuk Jadi Negara Berpendapatan Tinggi

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+