Keadilan Pekerja Saat Tren PHK dan Kehilangan Penghasilan

Di sisi pengeluaran, dalam mekanisme manajemen krisis pemerintah memberi dukungan lebih berupa subsidi upah dan bantuan sosial.

Sedangkan di sisi pendapatan pemerintah memastikan bahwa individu dan perusahaan secara otomatis membayar pajak lebih sedikit ketika ekonomi melambat.

Tetapi, selama ini stabilisator otomatis mungkin tidak tersedia atau mungkin tidak cukup dalam menghadapi krisis besar, terutama di negara-negara berkembang di mana informalitas pekerjaan masih tersebar luas.

Dalam situasi tersebut, tindakan diskresioner dapat secara fleksibel menyesuaikan bantuan dengan situasi tertentu.

Ukuran penstabil otomatis dapat diukur melalui simulasi mikro yang mengukur seberapa baik sistem pajak dan tunjangan yang ada menahan guncangan terhadap pendapatan pasar rumah tangga (pendapatan sebelum pajak dan transfer).

Pendekatan ini memungkinkan analisis rinci berdasarkan karakteristik rumah tangga, tetapi tidak memperhitungkan efek umpan balik pada pendapatan agregat ketika kebijakan berubah.

Stabilisasi pendapatan penduduk termiskin menunjukkan bahwa kebijakan sebagian besar memang ditujukan kepada mereka yang paling membutuhkan bantuan, bukan justru menjadi alasan perusahaan bertindak semena-mena terhadap pekerja rentan.

Selain itu, respons fiskal yang beragam selama pandemi membuka alasan baru untuk mendukung rumah tangga saat terjadi PHK dan kehilangan penghasilan.

Berbagai analisis juga mendukung desain kebijakan retensi pekerjaan yang benar-benar bisa berpihak pada pekerja rentan.

Maka, pemerintah perlu mempersiapkan strategi pelengkapnya. Pertama, skema retensi pekerjaan dapat menjadi bagian yang lebih menonjol dari perangkat ketahanan pekerja untuk masa depan krisis, bersama dengan langkah-langkah dukungan subsidi upah maupun tunjangan sejenis yang meringankan beban berat pekerja.

Kedua, setelah arsitekturnya diterapkan, skema dapat memberikan penyangga yang tepat waktu dan efektif serta mengurangi dampak buruk akibat hilangnya pendapatan tenaga kerja, terutama bagi pekerja yang rentan seperti pekerja muda dan pekerja berketerampilan rendah.

Untuk itu, tindakan-tindakan arogan dan tidak berempati terhadap pekerja jelas tidak dapat dibenarkan dan perlu mendapat sanksi tegas bagi perusahaan yang memperlakukan pekerja secara tidak adil.

Sebab, kebijakan diskresioner inilah yang menjadi tumpuan pemerintah di banyak negara untuk memberikan dukungan penuh kepada rumah tangga yang terdampak cukup berat selama masa krisis berlangsung.