Pemerintah Kaji Usulan soal Opsi Tarif Masuk Taman Nasional Komodo

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah bakal mengkaji usulan pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif terkait dengan opsi tiket masuk Taman Nasional Komodo.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengatakan pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif meminta agar biaya konservasi yang sebelumnya dijadikan dasar dalam kenaikan tarif masuk ke Taman Nasional Komodo, dapat menjadi opsi yang bisa dipilih oleh wisatawan.

"Kita dihadapkan pada keputusan kebijakan biaya konservasi tersebut dan kita sudah saring masukan dari pelaku parekraf dan intinya harapannya agar disiapkan sistem atau skema opsional, bukan mengacu pada sistem yang mewajibkan tapi memberikan opsi atau voluntary base untuk biaya tambahan konservasi," kata dia dalam siaran pers, Selasa (1/11/2022).

Baca juga: Kunjungan Wisatawan ke Labuan Bajo NTT Ditargetkan 1,5 Juta per Tahun

Sandiaga mengatakan usulan masyarakat tersebut akan segera dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait untuk dapat dikaji.

Lebih lanjut, Sandiaga mengaku mendengar langsung dari pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif di Labuan Bajo karena mereka belum mendapat pemesanan wisata dari wisatawan setelah tanggal 1 Januari 2023.

"Ini harus dikaji dan disosialisasikan masih ada waktu dua bulan, tapi kita ingin para pelaku parekraf mantap, paket yang ditawarkan ini adalah paket yang sesuai dengan kekuatan pasar, buying power dari pasar," imbuh dia.

Baca juga: Mayoritas Saham Terkoreksi, IHSG Parkir di Zona Merah

Kemudian, Sandi mengungkapkan tahun depan Indonesia menghadapi berbagai ancaman mulai dari resesi hingga perlambatan ekonomi.

"Ini harus kita antisipasi jangan sampai mempengaruhi kunjungan wisatawan ke Labuan Bajo," kata dia.

Baca juga: Inflasi Oktober 2022 Capai 5,71 Persen, Sektor Transportasi Jadi Penyumbang Terbesar

Selain itu Sandi bilang, pihaknya akan melaukan finalisasi dan diskusi dengan pemangku kepentingan di KLHK maupun Pemda dan pengelola Taman Nasional Komodo.

Sementara Direktur Utama Badan Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) Shana Fatina pada kesempatan yang sama mengatakan, pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif di Labuan Bajo sebagian besar merekomendasikan agar kenaikan tarif TN Komodo kembali dipertimbangkan dan kemudian dibuat sistem opsional.

Wisatawan diharapkan dapat memilih untuk berkontribusi lebih untuk biaya konservasi atau tidak.

Baca juga: Kemenhub Alihkan Trayek Kapal Ternak Camara Nusantara 5, Ini Alasannya

"Karena kaitannya melihat hingga tahun depan ini masih banyak calon wisatawan yang ragu untuk memutuskan datang ke Labuan Bajo. Opsi dari teman-teman asosiasi, komunitas, baik pelaku industri maupun masyarakat langsung, mereka merekomendasikan kalau bisa dibuat opsional sehingga kita bisa bangkit dulu, pulih dari pandemi," ujar dia.

"Kemudian sambil melihat mekanisme dan tidak menutup kemungkinan buat teman-teman yang ingin berkontribusi lebih besar lagi untuk konservasi dengan kegiatan. Tapi tidak bersifat wajib, hanya opsional," timpal dia.

Sebelumnya, pada Agustus lalu, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyebutkan tarif baru untuk masuk ke kawasan wisata Pulau Komodo dan Pulau Padar, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, sebesar Rp 3,75 juta per pengunjung berlaku mulai 1 Januari 2023.

Baca juga: PTPP Bangun Istana dan Kantor Presiden di IKN Senilai Rp 2,9 triliun