Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 01/11/2022, 18:05 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Hendro Sugiatno mengatakan, rencana pemberian subsidi untuk pembelian kendaraan listrik atau electric vehicle (EV), masih dibahas oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves).

Hendro mengatakan, konsep subsidi untuk kendaraan listrik tersebut tidak berasal dari Kemenhub.

"Subsidi atau insentif itu bukan dari Kemenhub, itu dari Kemenkeu, akan ada kelompok kerja terhadap kendaraan listrik dan sedang dalam proses pembahasan tentang intensif bagi kendaraan listrik roda dua dan empat termasuk konversi dan sedang dalam pembahasan yang dikoordinator di Kemenko Marves menghitungnya," kata Hendro dalam diskusi bertajuk Implementasi Kendaraan Listrik di Gedung Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa (1/11/2022).

Baca juga: Daftar Harga Terbaru BBM Pertamina dan Shell, Berlaku 1 November

Hendro mengatakan, pemberian subsidi kendaraan listrik ini akan segera dilakukan pemerintah untuk mengimbangi harga penjualan kendaraan listrik di negara-negara Asia Tenggara.

Ia mengatakan, dengan adanya subsidi, masyarakat diharapkan dapat terdorong untuk beralih menggunakan kendaraan listrik.

"Karena kita juga enggak mau bahwa di negara-negara tetangga kita harga kendaraan listrik murah sedangkan kita mahal, makanya kita bagaimana insentif itukan salah satu upaya mendorong ketersedian dan kemampuan masyarakat untuk membeli kendaraan listrik," ujarnya.

Baca juga: Adaro Cetak Rekor Laba Bersih, Ini Penyebabnya


Lebih lanjut, Hendro mengatakan, hingga saat ini, mekanisme pemberian subsidi ini masih dibahas.

Ia mengatakan, pemerintah kemungkinan tidak memberikan subsidi pada produk jadi, namun memberikan subsidi terhadap komponen-komponen impor.

"Paling tidak subsidi tidak pada produk jadi, tapi bisa dalam bentuk komponen impor yang disubsidi sehingga murah dan diharapkan kalau jadi, itu dapat menurunkan harga jualnya," ucap dia.

Baca juga: Hadapi Risiko Resesi, Indo Premier Sekuritas Gelar Edukasi Investor Melalui FestiFund 2022

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER MONEY] KAI Permak Kereta Ekonomi | Emak-emak 'Menjerit' Harga Telur Ayam Mahal

[POPULER MONEY] KAI Permak Kereta Ekonomi | Emak-emak "Menjerit" Harga Telur Ayam Mahal

Whats New
Gapeka 2023 Diberlakukan 1 Juni, Ini Dampaknya ke Perjalanan KRL Jabodetabek

Gapeka 2023 Diberlakukan 1 Juni, Ini Dampaknya ke Perjalanan KRL Jabodetabek

Whats New
Demi Pariwisata, Bupati Sumenep Rayu Maskapai Buka Penerbangan ke Daerahnya

Demi Pariwisata, Bupati Sumenep Rayu Maskapai Buka Penerbangan ke Daerahnya

Whats New
Cara Top Up DANA lewat Livin Mandiri dan ATM dengan Mudah

Cara Top Up DANA lewat Livin Mandiri dan ATM dengan Mudah

Spend Smart
BEI: Total Right Issue Mencapai Rp 22,8 Triliun hingga Mei 2023

BEI: Total Right Issue Mencapai Rp 22,8 Triliun hingga Mei 2023

Whats New
Paling Lambat 31 Desember 2026, Pengadilan Pajak Harus Sepenuhnya di Bawah MA

Paling Lambat 31 Desember 2026, Pengadilan Pajak Harus Sepenuhnya di Bawah MA

Whats New
Pada Triwulan Pertama 2023, Pelindo Multi Terminal Catat Kinerja Positif

Pada Triwulan Pertama 2023, Pelindo Multi Terminal Catat Kinerja Positif

Whats New
Bappenas Prediksi di 2045 RI Bakal jadi Negara dengan Penduduk Terbanyak ke-6 di Dunia

Bappenas Prediksi di 2045 RI Bakal jadi Negara dengan Penduduk Terbanyak ke-6 di Dunia

Whats New
Pembukaan Keran Ekspor Pasir Laut Dinilai hanya Pertimbangkan Kepentingan Bisnis

Pembukaan Keran Ekspor Pasir Laut Dinilai hanya Pertimbangkan Kepentingan Bisnis

Whats New
Luhut: Saya Suka dengan China karena Transfer Teknologinya

Luhut: Saya Suka dengan China karena Transfer Teknologinya

Whats New
Bappenas Ungkap Alasan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Terjebak di Level 5 Persen

Bappenas Ungkap Alasan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Terjebak di Level 5 Persen

Whats New
Bersiap IPO, VKTR Berencana Dukung Transportasi Bebas Emisi di IKN

Bersiap IPO, VKTR Berencana Dukung Transportasi Bebas Emisi di IKN

Whats New
Simak Perbedaan Asuransi Pendidikan dan Tabungan Pendidikan

Simak Perbedaan Asuransi Pendidikan dan Tabungan Pendidikan

Whats New
Soal Subsidi Kendaraan Listrik yang Dikritik, Luhut: Kita Tidak Berikan Insentif, Jangan Keliru

Soal Subsidi Kendaraan Listrik yang Dikritik, Luhut: Kita Tidak Berikan Insentif, Jangan Keliru

Whats New
Sandiaga Uno: Bali dan Bromo Paling Diminati Wisatawan Lokal saat Libur Panjang

Sandiaga Uno: Bali dan Bromo Paling Diminati Wisatawan Lokal saat Libur Panjang

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+