Hadapi Kondisi Perekonomian Global, Mendag Dorong Kolaborasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Perekonomian dunia masih dibayang-bayangi oleh berbagai ketidakpastian dari lonjakan inflasi serta pengetatan kebijakan moneter yang agresif. Kondisi menantang ini berpotensi berimbas kepada perekonomian nasional, yang sampai saat ini sebenarnya dinilai masih kuat.

Menghadapi kondisi tersebut, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menekankan pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan, khususnya untuk mendorong kinerja perdagangan. Pasalnya, perbaikan kinerja perdagangan dalam maupun luar negeri akan menopang kinerja berbagai industri seperti perbankan.

“Untuk terus mendorong kinerja perdagangan Indonesia kata kuncinya adalah kerja sama. Tantangan berat bagi perekonomian semua negara di dunia dapat dihadapi dengan kerja sama antara seluruh pihak," ujar dia dalam seminar Kebijakan Perdagangan, Stabilitas Harga, dan Kondisi Industri Perbankan, Rabu (2/11/2022).

Baca juga: Sandiaga Uno Ungkap Strategi Memikat Investor untuk Pelaku UMKM

"Tanpa kolaborasi kita akan mengalami kendala. Kerja sama juga diperlukan dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai negara maju di tahun 2045," tambahnya.

Penguatan kolaborasi menjadi selaras dengan fokus Kementerian Perdagangan (Kemendag) terkait penguatan peningkatan ekspor non migas. Ini dilakukan melalui kerja sama perdagangan melalui skema Preferential Trade Agreement (PTA), Free Trade Agreement (FTA), maupun Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA).

Kolaborasi itu dilakukan untuk memaksimalkan besarnya potensi ekspor negara non tradisional, seperti negara kawasan Afrika dengan penduduk lebih dari 1 miliar dan PDB sebesar 2,11 triliun dollar AS, memiliki potensi perdagangan 595,9 miliar dollar AS. Kemudian, kawasan Timur Tengah dengan penduduk 485 juta dan PDB 5,54 triliun dollar AS, dengan potensi perdagangan 1 triliun dollar AS.

Baca juga: Harga Pupuk dan Solar Naik, Laba Bersih Austindo Turun

Lebih lanjut pria yang akrab disapa Zulhas itu menyebutkan, International Monetary Fund (IMF/Dana Moneter Internasional) telah merilis revisi proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia, yaitu pada 2022 diperkirakan hanya tumbuh sebesar 3,2 persen dan akan melambat menjadi 2,7 persen pada 2023. Inflasi global juga diperkirakan mencapai 8,8 persen akibat kenaikan harga energi dan komoditas pangan.

“Di tengah tantangan global, kita patut bersyukur karena ekonomi Indonesia tumbuh 5,44 persen yoy pada kuartal II-2022. Neraca Perdagangan Indonesia juga surplus selama 29 bulan berturut-turut. Pada Januari-September 2022, surplus mencapai 39,87 miliar dollar AS,” tuturnya.

Selain itu di tengah lonjakan inflasi global, Zulhas bilang, harga barang kebutuhan pokok dalam negeri terpantau stabil. Ini terjadi meskipun harga bahan bakar minyak (BBM) telah meningkat.

Baca juga: Ini Tantangan bagi Swasta dalam Mengimplementasikan ESG

"Untuk minyak goreng curah yang menjadi tugas khusus dari Presiden RI, saat ini harganya sudah di bawah harga eceran tertinggi (HET), yaitu Rp13.800 per liter. Selain itu, Minyakita juga sudah tersedia di 34 provinsi termasuk Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat," ujarnya.

Pengendalian harga itu disebut selaras dengan prioritas Kemendag untuk melakukan stabilisasi dan menjaga ketersediaan bahan pokok.

“Ke depan, Kemendag juga akan membuka lebih banyak lagi kerja sama dengan institusi pendidikan dan perbankan yang dapat mendukung pelaksanaan strategi kebijakan perdagangan untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai negara maju di tahun 2045,” ucap Zulhas.

Baca juga: Mendag Sebut Perlu Kerja Sama untuk Atasi Risiko Gejolak Ekonomi Global