Marak PHK, Sri Mulyani Dorong Belanja Negara

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah bakal mendorong penggunan instrumen fiskal yakni belanja negara untuk merespons maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di beberapa sektor industri.

Menurutnya, anggaran belanja dan pendapatan negara (APBN) akan digunakan untuk menghadapi berbagai gejolak global agar tak berdampak pada ekonomi domestik. Terlebih masih sisa dua bulan terakhir untuk mendorong penggunaan belanja negara.

"Alokasi belanja negara yang diperkirakan akan mengalami peningkatan pada 2 bulan terakhir. Ini tentu akan meningkatkan kemampuan perekonomian untuk menahan gejolak. Sehingga menggunakan instrumen fiskal secara responsif dan tetap mengikuti siklus APBN," ujarnya dalam konferensi pers KSSK, Kamis (3/11/2022).

Baca juga: Soal Isu PHK 45.000 Pekerja Garmen dan Otomotif, KSPI: Itu Bohong

Adapun realisasi belanja negara hingga September 2022 tercatat mencapai Rp 1.913,9 triliun atau baru 61,6 persen dari pagu yang sebesar Rp 3.106,4 triliun. Artinya, pemerintah masih harus mendorong serapan belanja negara sekitar Rp 1.192,5 triliun.

Menurut Bendahara Negara itu, anggaran belanja negara yang masih tersisa akan dioptimalkan dan dimanfaatkan untuk keperluan pemberian bantuan sosial (bansos). Mulai dari berupa subsidi upah, BLT migor, dan program bansos lain yang sedang berjalan hingga akhir tahun ini.

"Jadi ini diharapkan akan memberikan tambahan bantalan sosial bagi masyarakat. Nanti akan kita lihat berapa banyak space (ruang) yang akan diakselerasi di dalam pembayaran berbagai bantuan sosial," kata Sri Mulyani.

Baca juga: Rupiah Melemah, Sri Mulyani: Masih Lebih Baik dari Malaysia dan Thailand

Di sisi lain, lanjutnya, pemerintah terus mendukung pemulihan ekonomi nasional melalui koordinasi antar kementerian/lembaga dalam mendorong geliat di berbagai sektor, seperti pariwisata maupun manufaktur.

"Untuk sektor manufaktur, berbagai stimulus yang selama ini diberikan supaya mereka pulih kembali, juga terus ditingkatkan," imbuhnya.

Menurut Sri Mulyani, dengan memanfaatkan belanja APBN, khususnya belanja pemerintah pusat yang masih tersisa sekitar 40 persen dari total alokasi yang dianggarkan pada tahun ini, maka akan memiliki daya dukung untuk mendorong agregat permintaan secara signifikan.

"Ini sifatnya sangat kuat. (Pemerintah) Pusat saja akan ada 40 persen dari alokasi anggaran yang akan dieksekusi kuartal terakhir ini, dan itu berarti aka menambah agregat demand (permintaan), demikian juga dengan langkah spesifik untuk menjaga daya beli ini akan terus kami eksekusi," papar dia.

Baca juga: Cegah PHK, Kemenaker Siap Dampingi Pengusaha dan Pekerja Cari Solusi Terbaik

Sementara itu, terkait arah kebijakan APBN di tahun 2023, ia memastikan, pemerintah dan DPR menyepakati postur APBN akan digunakan untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Di antaranya untuk mendukung sektor prioritas yakni pembangunan infrastruktur prioritas, program bansos, serta berbagai insentif fiskal.

"Anggaran bansos dan jaring pengaman sosial ini masih cukup signifikan, dan akan mempertahankan insentif yang memang sesuai dengan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan yakni targeted dan selektif dalam mendukung ekonomi berdaya tahan dan stabilitas keuangan tetap terjaga," pungkasnya.

Baca juga: Erick Thohir dan Sri Mulyani Masuk Daftar Tokoh Muslim Berpengaruh di Dunia Bisnis dan Ekonomi