Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Berpotensi Jadi Skema Ponzi, OJK Tegas Menolak Pencabutan PKU Kresna Life

Kompas.com - 04/11/2022, 10:45 WIB
Isna Rifka Sri Rahayu,
Aprillia Ika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak dapat memenuhi permintaan pencabutan pembatasan kegiatan usaha (PKU) untuk seluruh kegiatan usaha dari PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life).

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, jika PKU dicabut maka dikhawatirkan akan terjadi skema ponzi yang akan merugikan calon nasabah atau pemegang polis baru.

Skema ponzi dalam hal ini premi dari pemegang polis baru dapat berpotensi digunakan perusahaan untuk membayar kewajiban kepada pemegang polis sebelumnya yang sudah jatuh tempo.

"OJK tidak dapat memenuhi permintaan pencabutan PKU tanpa komitmen penguatan permodalan dengan pertimbangan pencabutan PKU berpotensi membahayakan kepentingan calon pemegang polis baru," ujarnya saat konferensi pers RDK OJK 2022, Kamis (4/11/2022).

Baca juga: Kresna Life Minta Cabut Sanksi PKU, OJK: Berbahaya untuk Calon Nasabah Baru

Dia mengungkapkan, Kresna Life telah beberapa kali menyampaikan rencana penyehatan keuangan (RPK), terakhir kali dilakukan pada 29 Juli 2022.

Namun RPK yang diajukan tersebut dinilai belum menggambarkan rencana tindak lanjut yang komprehensif, terstruktur, dan terukur untuk menyelesaikan masalah.

"Pada dasarnya RPK Meminta pencabutan PKU tanpa rencana kerja dengan dasar dan aspek jelas," kata dia.

Baca juga: Duduk Perkara Kasus Kresna Life, Perusahaan Asuransi Jiwa yang Alami Gagal Bayar

 


Selain itu, RPK yang diajukan Kresna Life tidak memuat komitmen pemegang saham pengendali berupa upaya penguatan permodalan melalui sektor modal melalui para pemegang saham.

Kemudian RPK juga tidak memuat penyelesaian kewajiban yang menyeluruh sesuai dengan best interest dari para pemegang polis.

Sementara dari sisi kondisi keuangan perseroan, Risk Based Capital (RBC) Kresna Life saat ini jauh di bawah ketentuan yang dipersyaratkan dan bahkan defisit.

"OJK telah memberikan batasan waktu yang tegas terkait dengan pengerjaan RPK dan akan melakukan tindakan yang tegas jika RPK tidak dipenuhi sesuai batas waktu," tegasnya.

Baca juga: Dirut Kresna Life Jadi Tersangka, Bagaimana Nasib Dana Nasabah?

Halaman:


Terkini Lainnya

OJK: Kredit Macet 15 'Fintech Lending' di Atas 5 Persen

OJK: Kredit Macet 15 "Fintech Lending" di Atas 5 Persen

Whats New
Semakin Banyak Negara Adopsi ETF, Minat Aset Kripto Bakal Kembali Meningkat

Semakin Banyak Negara Adopsi ETF, Minat Aset Kripto Bakal Kembali Meningkat

Whats New
Penyeludupan Benih Lobster, Menteri KKP: Triliunan Rupiah Harta Bangsa Ini Melayang...

Penyeludupan Benih Lobster, Menteri KKP: Triliunan Rupiah Harta Bangsa Ini Melayang...

Whats New
Izin Usaha Dicabut, TaniFund Belum Punya Tim Likuidasi

Izin Usaha Dicabut, TaniFund Belum Punya Tim Likuidasi

Whats New
Perkuat Ekosistem Perhajian, BPKH Akan Bentuk 'Subholding Company' Anak Usaha

Perkuat Ekosistem Perhajian, BPKH Akan Bentuk "Subholding Company" Anak Usaha

Whats New
Jadi Salah Satu Pengawas BP Tapera, Ini yang Bakal Dilakukan OJK

Jadi Salah Satu Pengawas BP Tapera, Ini yang Bakal Dilakukan OJK

Whats New
Bidik Pendanaan Rp 1 Triliun, CIMB Niaga Finance Tawarkan Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar

Bidik Pendanaan Rp 1 Triliun, CIMB Niaga Finance Tawarkan Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar

Whats New
Integrasi Infrastruktur Pipa Perlancar Penyaluran Gas ke Industri dan Komersial di Jateng

Integrasi Infrastruktur Pipa Perlancar Penyaluran Gas ke Industri dan Komersial di Jateng

Whats New
Soal Komisaris Pertamina, Stafsus Erick: Jangan Curiga-curiga Dulu Lah...

Soal Komisaris Pertamina, Stafsus Erick: Jangan Curiga-curiga Dulu Lah...

Whats New
80 Juta Pekerjaan Akan Hilang Imbas AI, Kemenko Perekonomian: Pekerjaan di Sektor Administrasi Rentan

80 Juta Pekerjaan Akan Hilang Imbas AI, Kemenko Perekonomian: Pekerjaan di Sektor Administrasi Rentan

Whats New
Kecepatan Internet RI Peringkat Bawah di ASEAN, Bisa Hambat Pengembangan Ekonomi Digital

Kecepatan Internet RI Peringkat Bawah di ASEAN, Bisa Hambat Pengembangan Ekonomi Digital

Whats New
Politisi Gerindra Siti Nurizka Jadi Komut Pusri, Stafsus Erick Thohir: Sudah Mundur dari Anggota DPR

Politisi Gerindra Siti Nurizka Jadi Komut Pusri, Stafsus Erick Thohir: Sudah Mundur dari Anggota DPR

Whats New
Lesu, Boeing Cuma Dapat Pesanan 4 Pesawat Baru pada Mei 2024

Lesu, Boeing Cuma Dapat Pesanan 4 Pesawat Baru pada Mei 2024

Whats New
Mulai Juli, Ini Perubahan Tanggal Tagihan dan Jatuh Tempo Paylater BCA

Mulai Juli, Ini Perubahan Tanggal Tagihan dan Jatuh Tempo Paylater BCA

Whats New
Kemenhub dan Kedubes AS Gelar Workshop Keamanan Kapal dan Pelabuhan

Kemenhub dan Kedubes AS Gelar Workshop Keamanan Kapal dan Pelabuhan

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com