Aplikator Pastikan Akan Patuh Pada Aturan Kemenhub Soal Tarif Ojol

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah resmi mengundangkan Keputusan Menteri Perhubungan RI No KP 564 Tahun 2022 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor.

Terkait hal itu, aplikator ride hailing Grab dan Gojek memastikan akan tunduk pada aturan tarif ojol tersebut.

President of Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata mengatakan, Grab sepenuhnya patuh pada aturan Kemenhub dan mendukung berbagai langkah pemerintah dalam menggerakkan roda perekonomian, termasuk dengan menjaga agar iklim transportasi online tetap tumbuh.

Baca juga: DPR Soroti Potongan Pajak ke Pengemudi Ojol

"Kami juga terus berkoordinasi dengan Kementerian terkait mengenai peraturan baru tersebut agar seluruh amanat dari peraturan dapat kami jalankan dengan baik," ujarnya dalam siaran persnya, Selasa (8/11/2022).

Menurut dia, pemberlakuan kenaikan tarif ojol perlu diukur dengan matang. Hal ini juga direvisi dalam KP 667/2022 yang disahkan September 2022.

"Di sini kami menilai bahwa kenaikan biaya jasa disini terbilang cukup wajar untuk mengantisipasi kenaikan BBM atau inflasi," ungkapnya.

Dia mengaku, pihaknya akan intensif berdiskusi dengan Kemenhub agar peraturan tersebut dalam dilaksanakan dengan baik sehingga memberi manfaat bagi semua pihak.

Hal ini juga diamini oleh aplikator Gojek. Direktur Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk, Sinto Nugroho mengatakan, rentang pendapatan driver per kilometer naik seiring dengan aturan baru tarif ojol dari Kemenhub.

"Kami mengapresiasi dan mendukung langkah Kemenhub yang memastikan keberlangsungan pendapatan mitra pengemudi dengan penetapan tarif ini. Ini juga sudah menyesuaikan dengan kondisi perekonomian terkini dimana ada kenaikan BBM, inflasi dan penurunan daya beli," ujar Sinto.

Kenaikan tarif pun, kata dia, telah didiskusikan dengan semua pihak, tidak hanya aplikator namun juga dengan perwakilan driver. Bahkan pengemudi sudah memberikan dukungan kepada Kemenhub terkait dengan kebijakan kenaikan tarif.

Baca juga: Soal Tarif Baru Ojol, Maxim: Ada Aplikator Lain Pasang Komisi Tak Sesuai Aturan Kemenhub

"Ini jadi jalan tengah yang fair sehingga mereka bisa terus mencari nafkah dan pendapatan driver terus terjaga," ujarnya.

"Kita sama-sama amanah, sama-sama kerja. Jangan sampai mengurangi rezeki orang lain. Kami sepakat dengan KP 667, bahwa tidak dikurangi sama sekali. Tidak pernah kami menyentuh yang sudah ditentukan tarif atas dan tarif bahwa dari pemerintah," sambung dia.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae mengatakan, transportasi online sudah menjadi salah satu kebutuhan masyarakat. Sehingga tarif ojol yang dikenakan harus memberikan rasa keadilan baik bagi masyarakat pengguna transportasi, perusahaan penyedia aplikasi, maupun mitra pengemudi.

Dia berharap, dengan perubahan tarif diharapkan akan mampu meningkatkan layanan yang diberikan pemberi jasa sekaligus juga diharapkan mendukung kesejahteraan pengemudi ojol.

Selain itu dia juga berharap dengan adanya dukungan dari aplikator diharapkan bisa menerapkan program jaminan kesejahteraan para mitra pengemudi untuk jangka panjang.

"Bukan hanya jaminan keselamatan kerja, tapi juga jaminan kesehatan dan kesejahteraan manakala mitra pengemudi sudah tidak lagi produktif bekerja," ungkap dia.

Oleh karenanya, langkah perusahaan aplikasi ojek online yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam program manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Hari Tua (JHT) bagi mitra pengemudi, perlu diapresiasi.

Ia pun berharap layanan kesehatan pengemudi melalui program BPJS Kesehatan untuk mitra pengemudi dapat terus ditingkatkan.

"Kita juga berharap agar sosialisasi terus dilakukan sehingga mitra pengemudi dapat memanfaatkan program BPJS Ketenagakerjaan sebaik-baiknya," kata dia.

Sebagai informasi, kenaikan biaya jasa layanan pada KP 667/2022 tersebut paling tinggi sebesar 33,43 persen yang terdapat pada zona 3 seperti di Kalimantan, Sulawesi, Nusra, Maluku, dan Papua. Sedangkan di Zona 2 kenaikan sebesar 13,33 persen untuk wilayah Jabodetabek.

Kemudian untuk Zona 1 sebesar 14,29 persen untuk wilayah Sumatera, Jawa (ex Jabodetabek) dan Bali.

Baca juga: Mengenal Ojol Maxim, Pengusik Hegemoni Gojek dan Grab