Panja Resmi Dibentuk, RUU PPSK Akan Dibahas Kamis Sore

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi membentuk Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/11/2022).

Ketua Komisi XI Kahar Muzakir mengatakan, pihaknya sudah menunjuk anggota Komisi XI dari Fraksi PDI-P Dolfie sebagai Ketua Panja.

Kemudian, anggota panja RUU PPSK yang terdiri dari 6 orang (PDI-P), 4 orang (Golkar), 4 orang (Gerindra), dan 3 (Nasdem), 3 orang (PKB), 3 orang (PKS), 2 orang (PAN), dan 2 orang (PPP).

"Jumlahnya ada 30, jadi ini yang akan berunding soal materi RUU PPSK, mungkin nanti sore jam 3 akan dimulai pembahasan RUU ini," kata Kahar dalam rapat bersama Menteri Keuangan, Menkop UKM, Menkumham, dan Menteri Investasi, Kamis.

Baca juga: Refleksi Keberadaan BI, OJK, LPS dan Efektivitas Mekanisme Transmisi Moneter dalam RUU PPSK

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, tim panja dari pemerintah dalam pembahasan RUU PPSK ini di antaranya yaitu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Sekretaris Jenderal Kemenkeu, Direktur Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko Kemenkeu.

Kemudian, PLT Ditjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham, Deputi bidang Perkoperasian Kemenkop UKM, dan Deputi Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi.

"Dan Deputi bidang perencanaan penanaman modal dari Kementerian Investasi, terakhir staf ahli bidang hukum dan hubungan kelembagaan dari Kemenkeu," kata Sri Mulyani.

Baca juga: Komunitas Fintech IFSOC: RUU PPSK Dibutuhkan untuk Payung Hukum Sektor Keuangan Digital

Dua DIM dalam RUU PPSK

Sri Mulyani mengatakan, pihaknya mengelompokkan dua Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dalam RUU PPSK yaitu pertama DIM terkait dengan kelembagaan dan stabilitas sistem keuangan.

Ia mengatakan, DIM ini sangat menentukan persepsi publik terutama para penabung dan investor terhadap kerangka stabilitas sistem keuangan dan peranan dari institusi-institusi seperti Kemenkeu, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Kemudian, DIM yang kedua terkait pengembangan dan penguatan industri atau sektor keuangan.

Sri Mulyani berharap pembahasan DIM secara keseluruhan relatif bisa disepakati untuk menunjukkan persamaan pandangan dengan DPR.

"Dalam DIM yang bersifat tetap dan perubahan redaksional, ini merupakan bagian yang sangat besar sehingga kami berharap kemajuan dan juga pembahasan akan sangat relatif bisa disepakati," ucap dia.

Baca juga: Bicara RUU PPSK, Sri Mulyani: Negara Bisa Maju Kalau Sektor Keuangan Kuat