Pemerintah hingga Pelaku Industri Fintech Sepakat Perkuat Ekosistem Keuangan Digital

BADUNG, KOMPAS.com – Memperingati Hari Fintech Nasional setiap 11.11 sekaligus membuka rangkaian Bulan Fintech Nasional (BFN) 2022, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) kembali menggelar 4th Indonesia Fintech Summit (IFS) yang berlangsung pada 10-11 November 2022 di Bali.

Selama dua hari rangkaian kegiatan, para pendiri fintech lokal dan internasional, regulator, lembaga keuangan, investor, akademisi, dan pemangku kepentingan utama lainnya membahas topik industri dan peraturan terkini, mengembangkan jejaring, serta merumuskan strategi atau aksi advokasi guna mempercepat digitalisasi pada industri jasa keuangan serta mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Dalam pidatonya secara virtual pada hari kedua kegiatan 4th IFS hari ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto menyambut baik penyelenggaraan kegiatan 4th IFS yang menjadi bagian dari Bulan Fintech Nasional 2022.

Baca juga: Buka-bukaan OJK soal Fintech

“Meski berada di tengah gejolak tantangan global, perekonomian Indonesia cukup resilient. Terbaru dalam kuartal ketiga tahun ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh di atas ekspektasi, yakni sebesar 5,72 persen (YoY) dengan tingkat inflasi yang terkendali sebesar 5,71 persen (YoY) pada bulan Oktober 2022 di tengah lonjakan inflasi di berbagai negara,” kata Airlangga Jumat (11/11/2022).

Airlangga mengatakan, pertumbuhan tersebut juga seiring dengan perbaikan sektor jasa keuangan yang juga tumbuh konsisten dan stabilitas. Oleh karenanya, Airlangga menyampaikan optimisme pemerintah dalam pemulihan perekonomian nasional yang akan terus berlanjut ke depannya, termasuk pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen hingga Triwulan IV-2022.

“Sektor keuangan digital memiliki potensi yang sangat menjanjikan, sehingga dibutuhkan kolaborasi para stakeholder, termasuk asosiasi sehingga beragam platform layanan keuangan digital semakin inklusif dan mampu menjangkau segenap lapisan masyarakat. Pemerintah bekerja sama dengan OJK dan BI akan terus mendukung kontribusi industri fintech terhadap penguatan ekonomi nasional,” lanjut Airlangga.

Baca juga: Soal Aturan Modal untuk Perusahaan Fintech Rp 25 Miliar, Ini Kata OJK

Dalam pemulihan ekonomi secara nasional dan global, Indonesia menghadapi tantangan dari tingkat inflasi dunia yang lebih tinggi dari perkiraan. Berdasarkan Dana Moneter Internasional (IMF), pertumbuhan ekonomi global diperkirakan melambat, dari 6,1 persen pada 2021 menjadi 3,2 persen pada 2022.

“Alhasil, negara-negara di seluruh belahan dunia memprioritaskan upaya untuk 'menjinakkan' inflasi,” lanjut dia.

Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani mempertegas masalah yang dihadapi oleh Indonesia adalah masalah yang juga dihadapi oleh seluruh negara secara global.

“Tidak ada negara yang dapat menyelesaikan hal ini sendirian. Indonesia sebagai anggota G20 merupakan salah satu negara dengan ekonomi terbesar, dan kita setidaknya punya sumber pertumbuhan ekonomi domestik,” kata Sri Mulyani.

Baca juga: Warga Masih Butuh Pendanaan, OJK Optimistis Bisnis Fintech Tumbuh pada 2023

Dia bilang, sebagai negara yang besar, Indonesia harus memastikan sumber ekonomi domestik berada dalam kondisi sehat dan baik untuk menghadapi ketidakpastian eksternal. Itulah yang menjadi jaminan pertama kita untuk terus berprogres.

"Kami ingin memastikan sumber domestik ini akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi,” kata wanita yang akrab disapa Ani itu.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar menyampaikan, layanan digital saat ini bergerak menuju konvergensi, seperti kehadiran multi apps atau super apps. Tentunya hal ini tidak dapat dihindari.

"Di sisi lain, hal ini dapat menghadirkan tantangan tersendiri bagi regulator. Namun, paling tidak, saat ini kita merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki koordinasi yang solid antara pemerintah dengan pemangku kepentingan lainnya dalam memfasilitasi perkembangan layanan keuangan digital sekaligus memperkuat integrasi antar pihak," kata dia.

Baca juga: Pastikan Penuhi Modal Inti, Bank Neo Commerce Dapat Restu OJK untuk Right Issue

Dia mengatakan, tantangan menghadapi kondisi global ada pada upaya dalam menyediakan kepastian hukum dan layanan yang terlegitimasi. Dalam hal ini tentu kami membutuhkan proses, sehingga kita semua membutuhkan komunikasi yang baik, kolaborasi yang solid, serta membangun kepercayaan di antara semua pemangku kepentingan.