Pemerintah hingga Pelaku Industri Fintech Sepakat Perkuat Ekosistem Keuangan Digital

BADUNG, KOMPAS.com – Memperingati Hari Fintech Nasional setiap 11.11 sekaligus membuka rangkaian Bulan Fintech Nasional (BFN) 2022, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) kembali menggelar 4th Indonesia Fintech Summit (IFS) yang berlangsung pada 10-11 November 2022 di Bali.

Selama dua hari rangkaian kegiatan, para pendiri fintech lokal dan internasional, regulator, lembaga keuangan, investor, akademisi, dan pemangku kepentingan utama lainnya membahas topik industri dan peraturan terkini, mengembangkan jejaring, serta merumuskan strategi atau aksi advokasi guna mempercepat digitalisasi pada industri jasa keuangan serta mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Dalam pidatonya secara virtual pada hari kedua kegiatan 4th IFS hari ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto menyambut baik penyelenggaraan kegiatan 4th IFS yang menjadi bagian dari Bulan Fintech Nasional 2022.

Baca juga: Buka-bukaan OJK soal Fintech

“Meski berada di tengah gejolak tantangan global, perekonomian Indonesia cukup resilient. Terbaru dalam kuartal ketiga tahun ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh di atas ekspektasi, yakni sebesar 5,72 persen (YoY) dengan tingkat inflasi yang terkendali sebesar 5,71 persen (YoY) pada bulan Oktober 2022 di tengah lonjakan inflasi di berbagai negara,” kata Airlangga Jumat (11/11/2022).

Airlangga mengatakan, pertumbuhan tersebut juga seiring dengan perbaikan sektor jasa keuangan yang juga tumbuh konsisten dan stabilitas. Oleh karenanya, Airlangga menyampaikan optimisme pemerintah dalam pemulihan perekonomian nasional yang akan terus berlanjut ke depannya, termasuk pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen hingga Triwulan IV-2022.

“Sektor keuangan digital memiliki potensi yang sangat menjanjikan, sehingga dibutuhkan kolaborasi para stakeholder, termasuk asosiasi sehingga beragam platform layanan keuangan digital semakin inklusif dan mampu menjangkau segenap lapisan masyarakat. Pemerintah bekerja sama dengan OJK dan BI akan terus mendukung kontribusi industri fintech terhadap penguatan ekonomi nasional,” lanjut Airlangga.

Baca juga: Soal Aturan Modal untuk Perusahaan Fintech Rp 25 Miliar, Ini Kata OJK

Dalam pemulihan ekonomi secara nasional dan global, Indonesia menghadapi tantangan dari tingkat inflasi dunia yang lebih tinggi dari perkiraan. Berdasarkan Dana Moneter Internasional (IMF), pertumbuhan ekonomi global diperkirakan melambat, dari 6,1 persen pada 2021 menjadi 3,2 persen pada 2022.

“Alhasil, negara-negara di seluruh belahan dunia memprioritaskan upaya untuk 'menjinakkan' inflasi,” lanjut dia.

Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani mempertegas masalah yang dihadapi oleh Indonesia adalah masalah yang juga dihadapi oleh seluruh negara secara global.

“Tidak ada negara yang dapat menyelesaikan hal ini sendirian. Indonesia sebagai anggota G20 merupakan salah satu negara dengan ekonomi terbesar, dan kita setidaknya punya sumber pertumbuhan ekonomi domestik,” kata Sri Mulyani.

Baca juga: Warga Masih Butuh Pendanaan, OJK Optimistis Bisnis Fintech Tumbuh pada 2023

Dia bilang, sebagai negara yang besar, Indonesia harus memastikan sumber ekonomi domestik berada dalam kondisi sehat dan baik untuk menghadapi ketidakpastian eksternal. Itulah yang menjadi jaminan pertama kita untuk terus berprogres.

"Kami ingin memastikan sumber domestik ini akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi,” kata wanita yang akrab disapa Ani itu.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar menyampaikan, layanan digital saat ini bergerak menuju konvergensi, seperti kehadiran multi apps atau super apps. Tentunya hal ini tidak dapat dihindari.

"Di sisi lain, hal ini dapat menghadirkan tantangan tersendiri bagi regulator. Namun, paling tidak, saat ini kita merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki koordinasi yang solid antara pemerintah dengan pemangku kepentingan lainnya dalam memfasilitasi perkembangan layanan keuangan digital sekaligus memperkuat integrasi antar pihak," kata dia.

Baca juga: Pastikan Penuhi Modal Inti, Bank Neo Commerce Dapat Restu OJK untuk Right Issue

Dia mengatakan, tantangan menghadapi kondisi global ada pada upaya dalam menyediakan kepastian hukum dan layanan yang terlegitimasi. Dalam hal ini tentu kami membutuhkan proses, sehingga kita semua membutuhkan komunikasi yang baik, kolaborasi yang solid, serta membangun kepercayaan di antara semua pemangku kepentingan.

“Kita harus memiliki pemahaman terhadap ekosistem, yang pada akhirnya akan berpengaruh pada bagaimana kita dapat menawarkan proposisi bisnis yang matang, namun tetap terbuka dengan solusi yang kreatif,” jelas dia.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti menyampaikan strategi BI dalam mengarahkan digitalisasi sistem pembayaran untuk mendukung ekonomi keuangan digital, yaitu melalui Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025.

Baca juga: Warga Masih Butuh Pendanaan, OJK Optimistis Bisnis Fintech Tumbuh pada 2023

“Blueprint tersebut memperkenalkan QRIS sejak 2019 untuk meningkatkan akses pembayaran kepada UMKM. Kini QRIS telah semakin berkembang dengan perluasan target pengguna melalui kenaikan limit, dan implementasi QRIS lintas negara (cross border), dimana dalam waktu dekat akan terdapat penandatanganan MOU dengan 4 negara ASEAN untuk mendukungnya yang sekaligus merupakan aksi konkrit Presidensi G20 2022,” jelas Destri.

Selain itu, terdapat layanan BI-FAST pada lebih dari 77 bank peserta untuk memperkuat transaksi ritel. Selanjutnya, BI juga memperkuat infrastruktur sistem pembayaran dengan prinsip Integrated, Interoperable, dan Interconnected (3I). Sejalan dengan itu, BI melakukan reformasi regulasi yang lebih kuat dan berbasis prinsip dengan penyempurnaan pada sisi perizinan.

Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Adrian Gunadi kembali menekankan pentingnya pemanfaatan data, teknologi, dan kolaborasi antar pihak demi mengoptimalkan upaya menyediakan akses keuangan bagi para pelaku UMKM underbanked dan underserved.

“Karena memang itu yang kita lihat. Fintech lending tidak bisa sendiri. Kita harus bersinergi di dalam suatu collaborative ecosystem. Itu menjadi salah satu kunci dan sejalan juga dengan tema moving forward together yang menjadi tema utama di Indonesia Fintech Summit ini,” katanya.

Baca juga: Ini Tips Hindari Modus Penipuan Social Engineering dari OJK

Executive Director Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) Mercy Simorangkir menyampaikan, meski kondisi global sedang sangat menantang dan beberapa negara menghadapi stagflasi perkembangan ekonomi, kondisi keuangan Indonesia masih tumbuh cukup baik dan terjaga, sehingga ini menjadi momentum baik bagi untuk melanjutkan transformasi sektor keuangan ke arah yang lebih baik lagi.

“Di Indonesia, jumlah masyarakat unbanked masih sangat banyak, sehingga fintech yang merupakan bagian dari ekosistem ekonomi digital memiliki potensi yang besar sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru dan dalam mendukung pemerataan ekonomi digital di Indonesia,” ujat Mercy.

Seiring dengan hal tersebut, di sisi masyarakat, pengetahuan dan pemahaman risiko dalam menggunakan fintech perlu ditingkatkan agar kepercayaan masyarakat terhadap fintech juga semakin meningkat.

“Kami berharap, kegiatan ini dapat menjangkau semakin banyak masyarakat untuk melek fintech sekaligus hasil diskusi yang dilakukan dapat menjadi bagian dari advokasi industri kepada pemerintah, terutama menuju ASEAN Chairmanship 2023,” tutur Mercy.

Baca juga: Ini Penyebab Banyak PHK di Perusahaan Fintech