Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

MA Batalkan Pailit KSP Intidana, Ini Alasannya

Kompas.com - 15/11/2022, 15:58 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Agung (MA) membatalkan pailit Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana.

Dilansir dari putusan MA, Ketua Majelis Peninjauan Kembali (PK) Sunarta dengan anggota Zahrul Rabain dan Nani Indrawati menyatakan KSP Intidana telah kembali pada keadaan semula.

"Menyatakan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana kembali dalam keadaan semua dan tidak dalam keadaan pailit," tulis putusan tersebut, dikutip Selasa (15/11/2022).

Baca juga: Kasus Suap KSP Intidana di Mahkamah Agung, Ini Kata KemenkopUKM

Selain itu, putusan juga meminta pada termohon peninjauan kembali untuk membayar biaya perkara.

"Menghukum Para Termohon peninjauan kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini yang ditetapkan sebesar Rp 10 juta," imbuh putusan tersebut.

Baca juga: KPK Buka Peluang Periksa Hakim Agung Lain Terkait Kasus Suap di MA

Alasan pailit KSP Intidana dibatalkan

Adapun, alasan pembatalan pailit KSP Intidana terdiri dari berbagai faktor.

Dalam putusan itu tertulis, berdasarkan Pasal 295 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU perkara a quo sudah tidak ada pintu masuk untuk upaya hukum peninjauan kembali.

Namun, dari awal perkara telah terjadi kesalahan yang sangat mendasar dalam proses permohonan PKPU yang diajukan Para Pemohon PKPU.

Pun, kesalahan dari Para Pemohon Pembatalan Perdamaian dalam perkara a quo yang tidak pernah dipertimbangkan dan dikoreksi dalam putusan sebelumnya.

Oleh karena itu Mahkamah Agung secara eksepsional sesuai kewenangannya dapat mengoreksi putusan tersebut.

Baca juga: Kemenkop UKM Bakal Cabut Izin 9 KSP Fiktif

Selain itu, dijelaskan kegiatan koperasi antara lain mengumpulkan uang dari dan untuk anggota koperasi, dapat disebut hal ini identik dengan lembaga keuangan lainnya.

Oleh karena itu, permohonan PKPU dan pernyataan kepailitan terhadap bank atau lembaga keuangan lainnya hanya dapat dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Bahwa Pasal 17 ayat (1) Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian mengatur bahwa Anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi, oleh karenanya Anggota Koperasi tidak berhak mengajukan permohonan PKPU atau permohonan pailit terhadap koperasi," tulis putusan tersebut.

Baca juga: Terbesar Sepanjang Sejarah, Korban KSP Indosurya 23.000 Orang dengan Kerugian Rp 106 Triliun


Selain itu, disebut permohonan PKPU dan pailit koperasi seharusnya hanya dapat diajukan setelah adanya persetujuan dalam Rapat Anggota.

Selanjutnya, permohonan pailit dan PKPU seharusnya diajukan oleh menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perkoperasian.

"Bahwa permohonan pernyataan pailit ataupun permohonan PKPU yang berakhir dengan pailit yang diajukan oleh sebagian Anggota Koperasi terhadap koperasi akan mengakibatkan tidak terlindunginya hak simpanan dari mayoritas anggota penyimpan, apalagi bila jumlah aset koperasi tersebut tidak sebanding dengan kewajiban koperasi," tambah putusan tersebut.

Baca juga: Kemenkop-UKM Tengarai 8 Koperasi Bermasalah Alihkan Aset

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Shopee Sempat Error, Manajemen: Saat Ini Sudah Berangsur Normal

Shopee Sempat Error, Manajemen: Saat Ini Sudah Berangsur Normal

Whats New
Mengenal Apa Itu QRIS dan Cara Menjadi Merchantnya

Mengenal Apa Itu QRIS dan Cara Menjadi Merchantnya

Work Smart
Waspadai Modus Penipuan File APK, Kominfo: Hati-hati, Jangan Diunduh

Waspadai Modus Penipuan File APK, Kominfo: Hati-hati, Jangan Diunduh

Whats New
DMO Minyak Goreng Naik Jadi 50 Persen, Ekspor CPO ‘Dibekukan’

DMO Minyak Goreng Naik Jadi 50 Persen, Ekspor CPO ‘Dibekukan’

Whats New
NIM Perbankan 4,4 Persen, Jokowi: Mungkin Tertinggi di Dunia

NIM Perbankan 4,4 Persen, Jokowi: Mungkin Tertinggi di Dunia

Whats New
Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 48 Dibuka, Hati-hati Penipuan Catut Tim Manajemen

Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 48 Dibuka, Hati-hati Penipuan Catut Tim Manajemen

Whats New
Luhut: Kenaikan Harga Minyakita akibat Pasokan Domestik Kurang

Luhut: Kenaikan Harga Minyakita akibat Pasokan Domestik Kurang

Whats New
Asosiasi Pedagang Pasar Minta Kebijakan Beli Minyakita Pakai KTP Diawasi Ketat

Asosiasi Pedagang Pasar Minta Kebijakan Beli Minyakita Pakai KTP Diawasi Ketat

Whats New
Pembatasan BBM, Pertamina: 4,3 Juta Kendaraan Terdaftar di MyPertamina

Pembatasan BBM, Pertamina: 4,3 Juta Kendaraan Terdaftar di MyPertamina

Whats New
Pusat Perbelanjaan Makin Ramai, Layanan Pijat Refleksi Pelepas Penat Makin Cuan

Pusat Perbelanjaan Makin Ramai, Layanan Pijat Refleksi Pelepas Penat Makin Cuan

Smartpreneur
Pengamat: Koperasi Gagal Bayar Bermula dari Anggota yang Awam sampai Investasi Menggiurkan

Pengamat: Koperasi Gagal Bayar Bermula dari Anggota yang Awam sampai Investasi Menggiurkan

Whats New
Berkaca dari Skandal 'Goreng Saham' Adani, Jokowi Minta OJK Perkuat Pengawasan di Sektor Jasa Keuangan

Berkaca dari Skandal "Goreng Saham" Adani, Jokowi Minta OJK Perkuat Pengawasan di Sektor Jasa Keuangan

Whats New
BP-AKR Turunkan Harga BBM, Cek Rincian Harganya

BP-AKR Turunkan Harga BBM, Cek Rincian Harganya

Whats New
Rincian Harga Beras Hari Ini di Beberapa Wilayah di Indonesia

Rincian Harga Beras Hari Ini di Beberapa Wilayah di Indonesia

Whats New
JD.ID Tutup Permanen, Bagaimana Nasib Data Pribadi Pelanggan?

JD.ID Tutup Permanen, Bagaimana Nasib Data Pribadi Pelanggan?

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+