Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di KTT G20 Bali, Indonesia Minta Utang Negara Berkembang dan Miskin Dihapuskan

Kompas.com - 15/11/2022, 19:31 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia mendorong program penghapusan utang bagi negara berkembang dan miskin. Pasalnya, utang ini melonjak signifikan akibat pandemi Covid-19.

"Akibat pandemi, total utang yang dimiliki negara berkembang dan miskin mencapai 12,9 miliar dollar AS sejak tahun lalu," ujar Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional Kementerian Keuangan Wempi Saputra dalam keterangan tertulis, Selasa (15/11/20220.

Memang setidaknya 48 negara miskin sudah mendapatkan keringanan penundaan pembayaran utang, tapi ini bukanlah solusi lantaran utang tersebut masih tetap ada dan tetap harus dibayarkan.

Baca juga: Di KTT G20 Bali, Indonesia dan India Perkuat Kerja Sama Perdagangan

Oleh karenanya, Indonesia sebagai Presidensi G20 perlu berperan aktif menjadi fasilitator bagi negara-negara miskin agar bisa mendapat solusi terhadap pembayaran utangnya.

Untuk itu, pemerintah pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 berharap dapat segera memutuskan restrukturisasi utang untuk mempercepat pemulihan ekonomi global, khususnya bagi negara miskin.

Tiga negara percontohan

Wempi yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Bank Dunia mengatakan, pandemi yang berkepanjangan telah menyebabkan kontraksi perekonomian pada sejumlah negara terutama bagi negara miskin.

Baca juga: Di KTT G20, Jokowi Minta Semua Pihak Genjot Jumlah Pandemic Fund


Tekanan inflasi yang tinggi, perlambatan ekonomi telah menyebabkan Zambia, Chad, dan Etopia mengalami kesulitan untuk membayar utangnya. Tak heran bila pemulihan ekonomi negara tersebut menjadi tersendat.

Ketiga negara ini sedang menjalani program penyelesaian utang atau disebut common framework for debt treatment. Ketiganya menjadi proyek percontohan untuk penyelesaian utang bagi negara miskin.

"Bila ini berhasil, maka program ini bisa diberlakukan bagi negara lainnya," pungkasnya.

Baca juga: Erick Thohir: IOC dan FIFA Hadir di KTT G20 Bali, Dunia Dukung Kemajuan Olahraga RI

Pembangunan infrastruktur negara miskin

Selain masalah utang, Indonesia juga mendorong negara-negara maju untuk membantu pembangunan infrastruktur di negara miskin, misalnya melalui peningkatan kapasitas.

Krisis global yang telah menghancurkan sendi-sendi perekonomian semua negara, semakin menyulitkan negara miskin untuk membangun infrastrukturnya.

Tantangan Indonesia sebagai Presidensi G20, tidaklah mudah di tengah-tengah kondisi dunia yang cukup kompleks. Geopolitik yang berimbas kepada ketidakpastian perekonomian, terjadinya krisis pangan dan energi, hingga sebagian negara miskin tidak mampu membayar kewajiban utangnya.

Hampir seluruh kepala negara anggota G20 menghadiri pertemuan penting ini, untuk bersama mencari solusi bagi pemulihan ekonomi. Ada banyak negara yang ingin melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Joko Widodo.

Baca juga: Di KTT G20 Bali, Jepang dan Korea Selatan Lirik Sektor Transportasi Indonesia

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengenal APBN: Pengertian, Tujuan, Fungsi, dan Strukturnya

Mengenal APBN: Pengertian, Tujuan, Fungsi, dan Strukturnya

Earn Smart
Apa Itu Pegadaian: Pengertian, Jenis Usaha, dan Sejarah Berdirinya

Apa Itu Pegadaian: Pengertian, Jenis Usaha, dan Sejarah Berdirinya

Whats New
Dapat Tambahan Pasokan Gas Bumi dari JTB, Petrokimia Gresik: Ini Menjadi Sangat Penting

Dapat Tambahan Pasokan Gas Bumi dari JTB, Petrokimia Gresik: Ini Menjadi Sangat Penting

Rilis
IHII: Revisi UU BPJS di RUU Kesehatan Sangat Mengkhawatirkan

IHII: Revisi UU BPJS di RUU Kesehatan Sangat Mengkhawatirkan

Whats New
Luhut Sebut Insentif Motor Listrik Rp 7 Juta, Sri Mulyani Bakal Bahas dengan DPR

Luhut Sebut Insentif Motor Listrik Rp 7 Juta, Sri Mulyani Bakal Bahas dengan DPR

Whats New
Fasilitas Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3 Kini Hadir di Lamongan

Fasilitas Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3 Kini Hadir di Lamongan

Whats New
Pangkas 3.414 Nomenklatur Jabatan Pelaksana, Menteri PANRB: Biar Lebih Lincah dan Tidak Rumit

Pangkas 3.414 Nomenklatur Jabatan Pelaksana, Menteri PANRB: Biar Lebih Lincah dan Tidak Rumit

Whats New
Bos Samsung Indonesia Curhat ke Sri Mulyani, Khawatir Dampak Resesi

Bos Samsung Indonesia Curhat ke Sri Mulyani, Khawatir Dampak Resesi

Whats New
Atasi Pengangguran, Kemenaker Pertemukan Langsung 250 Pencari Kerja dengan Pengusaha

Atasi Pengangguran, Kemenaker Pertemukan Langsung 250 Pencari Kerja dengan Pengusaha

Rilis
Selama Sepekan, Modal Asing Masuk RI Capai Rp 4,42 Triliun

Selama Sepekan, Modal Asing Masuk RI Capai Rp 4,42 Triliun

Whats New
Ada Gejolak Bunga Kredit, Masyarakat Bakal Tunda Lagi Beli Rumah?

Ada Gejolak Bunga Kredit, Masyarakat Bakal Tunda Lagi Beli Rumah?

Whats New
Harga Cabai Tinggi, BI Perkirakan Inflasi Januari 2022 Capai 0,39 Persen

Harga Cabai Tinggi, BI Perkirakan Inflasi Januari 2022 Capai 0,39 Persen

Whats New
Bos KSP Indosurya Divonis Bebas, Mahfud MD: Kami Lakukan Kasasi

Bos KSP Indosurya Divonis Bebas, Mahfud MD: Kami Lakukan Kasasi

Whats New
Komisaris Independen Wika Beton Jadi Saksi Kasus Suap MA, Manajemen Buka Suara

Komisaris Independen Wika Beton Jadi Saksi Kasus Suap MA, Manajemen Buka Suara

Whats New
Kemenag Rilis 108 Lembaga Pengelola Zakat Ilegal, Ini Daftarnya

Kemenag Rilis 108 Lembaga Pengelola Zakat Ilegal, Ini Daftarnya

Earn Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+