Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Adhitya Wardhono
Dosen

Dosen dan peneliti ekonomi di Universitas Jember

Menekan Inflasi di Tengah Turbulensi Ekonomi Global

Kompas.com - 16/11/2022, 10:03 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

PERFORMA ekonomi Indonesia menunjukkan hasil cukup baik di bulan Oktober 2022. Paling tidak dilihat dari beberapa indikator makroekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi, ekspor, dan optimisme agen ekonomi.

Namun sejatinya perekonomian global masih mengalami turbulensi yang cukup hebat. Masalah geopolitik antara Rusia-Ukraina, pengetatan kebijakan moneter di berbagai negara maju, inflasi global yang masih ganas, dan perlambatan ekonomi China, membuat resesi global semakin nyata.

Dampak dari turbulensi global terasa pada nilai tukar yang terus terdepresiasi. Alhasil, cadangan devisa Indonesia juga kian tergerus. Kondisi itu menandakan adanya masalah di pasar valas dan risiko penurunan efektivitas intervensi nilai tukar.

Baca juga: BI Perkirakan Inflasi November 2022 Capai 0,11 Persen, Ini Faktor Penyebabnya

Lebih dari itu, penurunan inflasi bisa dimaknai sebagai dua hal. Pertama, kebijakan yang dilakukan pemerintah dan Bank Indonesia (BI) sudah tepat dan terasa. Kedua, inflasi yang persisten selama beberapa bulan telah menekan konsumsi masyarakat, khususnya di sektor informal, sehingga permintaan mengalami penurunan.

Kondisi ini bisa berbahaya karena konsumsi adalah bantalan pertumbuhan ekonomi selama ini. Pelemahan konsumsi tentu membuat Indonesia bisa saja terkena resesi.

Lebih jauh adanya isu kenaikan upah memang bisa menjadi solusi untuk menekan pelemahan konsumsi yang diakibatkan inflasi. Namun, tentu ada risiko dari kenaikan upah yaitu cost push inflation dan potensi PHK (pemutusan hubungan kerja), sehingga isu kenaikan upah ini bisa saja menjadi bumerang bagi perekonomian.

Pilihan tepat BI

Mencermati perkembangan ini maka BI kembali menggerek suku bunganya sebesar 50 basis poin menjadi 4,75 persen. Kenaikan tersebut tidak dapat dihindari.

Kenaikan suku bunga oleh BI merupakan langkah yang tepat dalam menekan laju inflasi dan memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Ini menjadi langkah pendahuluan untuk memastikan inflasi inti kembali ke sasaran di semester pertama 2023.

Baca juga: Inflasi AS Mereda, Nilai Tukar Rupiah Perkasa ke Rp 15.511 Per Dollar AS

Inflasi Indonesia pada Oktober jauh di luar sasaran yaitu sebesar 5,71 persen, walaupun menurun dari sebelumnya. Dampak tidak langsung dari kenaikan harga BMM dan gangguan rantai pasok eksternal menjadi dalang inflasi terpental dari targetnya.

Langkah BI menaikkan suku bunga juga sebagai salah satu cara untuk menjaga ekspektasi inflasi yang terlalu tinggi. Terlebih, sejauh ini inflasi domestik juga tidak menunjukkan penurunan di tengah tekanan internal. Sebagai impak tak langsung dari kenaikan harga BBM dan aspek produksi dan konsumsi yang kian meningkat.

Kenaikan suku bunga BI juga merupakan langkah meredam ekspektasi inflasi yang tinggi (overshoting) akibat tekanan dari sektor eksternal. Isu resesi global yang semakin berembus kencang membumbui pesimisme pelaku ekonomi.

Beberapa biangnya adalah gangguan rantai pasok dan ledakan harga komoditas akibat konflik geopolitik Rusia-Ukraina yang menjadi penyebab utama peningkatan inflasi global. Terlebih, pengetatan moneter yang dilakukan sejumlah negara untuk meredam inflasi yang terlalu tinggi menyebabkan perekonomian dunia menjadi lebih kaku.

Kondisi inilah yang menyebabkan pelaku ekonomi berekpektasi bahwa isu stagflasi merupakan keniscayaan. Terlebih, inflasi sejauh ini terus melambung tinggi di beberapa negara maju. Contohnya inflasi AS masih tinggi, yaitu 8,3 persen di September 2022.

Kondisi itu secara tak langsung memberikan sinyal bahwa pengetatan kebijakan moneter luar negeri masih belum berakhir dan berpotensi melemahkan ekonomi.

Baca juga: Inflasi Oktober 5,71 Persen, Sri Mulayni: Lebih Rendah dari Perkiraan Awal

Kemudian, dari sisi nilai tukar rupiah, potensi pengetatan moneter di sejumlah negara masih perlu diwaspadai. Pada 1 Oktober lalu rupiah jatuh di atas 15.000 akibat derasnya capital outflow sebagai impak suku bunga luar negeri yang lebih bergairah.

Karena itu, BI mau tidak mau perlu menaikkan suku bunga sampai taraf tertentu untuk menekan inflasi, stabilisasi nilai tukar rupiah, dan guna menjaga rupiah agar tetap terlihat menarik.

Mempertahankan suku bunga acuan

Sejauh ini BI menaikkan suku bunganya dua kali berturut-turut, yaitu pada September dan Oktober. Kebijakan tersebut dilakukan dalam rangka stabilisasi inflasi dan nilai tukar.

Kebijakan tersebut sudah cukup efektif dalam meredam laju inflasi yang terjadi. Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Oktober 2022 mengalami deflasi 0,11 persen (mtm), lebih rendah dibandingkan dengan perkiraan awal maupun inflasi bulan sebelumnya yang tercatat 1,17 persen (mtm).

Kemudian, nilai tukar kita masih terjada di level Rp. 15.000 per dolar AS. Beberapa indikator makro ekonomi seperti Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) dan Prompt Manufacturing Index (PMI) masih dalam level optimis.

Dari sisi perbankan, baik pembiayaan dan permodalan juga masih terjaga dengan baik. Kendati inflasi masih di luar target dan nilai tukar masih terdepresiasi jauh dari level sebenarnya, akibat tekanan dari sektor eksternal, tetapi tidak ada alasan bagi BI untuk menaikkan kembali suku bunganya untuk sementara waktu.

Selain biaya yang cukup mahal dari tergerusnya ekonomi ketika menaikkan suku bunga untuk ketiga kalinya, lebih dari itu kenaikan suku bunga akan memberikan potensi ekspektasi negatif dari pelaku ekonomi. Arahnya adalah pesimisme yang ditimbulkan dari kondisi ketika BI kembali menaikkan suku bunganya.

Artikulasi yang dapat terbentuk oleh pelaku ekonomi adalah masalah terkait dengan suramnya ekonomi ini akan benar-benar terjadi. Terlebih isu ekonomi global yang suram akan menjadi bumbu ekspektasi mereka dan kondisi itu penting untuk dihindari.

Pesimisme ekonomi dapat membuat resesi benar-benar terjadi. Dalam konsep animal spirit, Keynes menjelaskan bahwa keputusan ekonomi ditentukan oleh faktor rasional dan psikologis. Ketika dieskpektasikan bahwa akan terjadi resesi (ekonomi menjadi suram), maka masyarakat akan menahan untuk tidak berinvestasi.

Baca juga: Suku Bunga Acuan Terus Meningkat, Obligasi Masih Menarik?

Investasi yang berkurang akan mengurangi output dan permintaan agregat yang akhirnya akan melemahkan ekonomi.

Begitu juga dari sisi konsumen, ketika ekpektasi akan resesi terbentuk, masyarakat akan menahan konsumsinya dan lebih memilih saving. Terlebih dengan suku bunga yang lebih tinggi akan memberikan return yang lebih besar.

Kondisi itu menurunkan tingkat konsumsi, yang mengarah pada penurunan pemintaan agregat dan melemahkan ekonomi. Maka resesi seperti yang tidak diharapkan menjadi keniscayaan.

Karena itu, untuk saat ini BI perlu menahan suku bunganya sembari watch and see keadaan ekonomi yang terjadi. Pada kondisi ini, sinergi kebijakan menjadi kunci dari stabilitas perekonomian, yang diwujudkan melalui bauran kebijakan nasional yang akomodatif.

Sejalan dengan bauran kebijakan nasional, bauran kebijakan BI pada 2023 harus terus mendorong pemulihan ekonomi nasional dan menjaga stabilitas.

Suku bunga memang menjadi alat yang efektif dalam menjinakkan inflasi. Namun, ruang gerak BI jangan hanya terbatas pada instrumen suku bunga dalam pengendalian inflasi maupun nilai tukar rupiah. Kebijakan moneter sendiri sebenarnya tidaklah cukup, tetapi perlu dibarengi dengan kebijakan lain yang sifatnya akomodatif.

Efektivitas komunikasi kebijakan juga perlu dicanangkan sebaik mungkin untuk mengendalikan ekspetasi dan psikologis para agen ekonomi. Maka dari itu, independensi dan transparansi kebijakan menjadi kunci utama dalam menjaga kredibilitas kebijakan dan meredam shock yang mungkin terjadi.

Lebih dari itu, BI juga perlu mengetahui akar utama dari permasalahan inflasi yang terjadi. Pembenahan struktural menjadi kunci utama yang harus direformasi untuk menghilangkan hambatan pada supply chain serta isu produktivitas.

Pengukuran inflasi juga perlu dilakukan secara hati-hati atau bila perlu direvisi supaya dapat menangkap efek secara spesifik dari suatu fenomena, sehingga kebijakan moneter wajib berbasis pada data yang faktual dan pengukuran yang akurat.

Solusi

Ke depan, isu inklusi menjadi topik yang sebaiknya diutamakan. Arah tren perekonomian terkini menyoroti isu pada hubungan ekonomi-lingkungan, keadilan-ketimpangan, analog-digital.

Agenda besar kebijakan masa depan berorientasi pada sustainabilitas serta digitalisasi. Namun, realitasnya permasalahan fundamental masih menjadi hal klasik dan utama di Indonesia. Alhasil, fondasi ekonomi masih belum sepenuhnya kuat dan hal tersebut tentu membuat transmisi kebijakan menjadi sulit dicapai.

Melalui inklusivitas, pembenahan pada akses akan secara tidak langsung mengurangi permasalahan ketimpangan dan menguatkan transmisi kebijakan itu sendiri. Dengan demikian, inklusivitas menjadi kunci utama sebelum impian yang jauh lebih besar dapat diraih kebijakan yang ingin dicapai. Semoga.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com