Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jangan Sampai Terjerat, Ini 9 Ciri-ciri Pinjol Ilegal yang Patut Diwaspadai

Kompas.com - 17/11/2022, 15:19 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pinjaman online (pinjol) ilegal masih marak di masyarakat. Teranyar, Satgas Waspada Investasi (SWI) menemukan 88 pinjol ilegal pada Oktober 2022.

Dengan demikian, sejak tahun 2018 sampai dengan Oktober 2022 ini, jumlah platform pinjaman online ilegal yang telah ditutup menjadi sebanyak 4.352 pinjol ilegal.

Pinjol ilegal dianggap meresahkan karena peminjam kerap mendapatkan perlakukan tak etis saat penagihan, termasuk teror.

Baca juga: Duduk Perkara Ratusan Mahasiswa IPB Terlibat Pinjol

Dilansir dari laman Kominfo, Ketua Satgas Waspada Investasi, Tongam L Tobing mengatakan, ciri-ciri pinjol ilegal salah satunya adalah tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Ciri-ciri pinjol ilegal yang pertama tidak terdaftar di OJK," ujar dia dikutip, Kamis (17/11/2022).

Ia menambahkan, ciri-ciri lain dari pinjol ilegal adalah tidak dapat diketahui lokasi kantornya.

Lantas, apa saja ciri-ciri dari pinjol ilegal?

Dilansir dari laman ojk.go.id, berikut adalah 9 ciri-ciri pinjaman online ilegal:

  1. Tidak terdaftar/tidak berizin dari OJK
  2. Menggunakan SMS/Whatsapp dalam memberikan penawaran
  3. Pemberian pinjaman sangat mudah
  4. Bunga atau biaya pinjaman serta denda tidak jelas
  5. Ancaman teror, intimidasi, pelecehan bagi peminjam yang tidak bisa membayar
  6. Tidak mempunyai layanan pengaduan
  7. Tidak mengantongi identitas pengurus dan alamat kantor yang tidak jelas
  8. Meminta akses seluruh data pribadi yang ada di dalam gawai peminjam
  9. Pihak yang menagih tidak mengantongi sertifikasi penagihan yang dikeluarkan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI)

Baca juga: Tips agar Terhindar dari Pinjol Ilegal, Apa Saja?


Sedangkan, semestinya perusahaan pinjaman online yang legal memiliki kreiteria sebagai berikut.

  1. Terdaftar/berizin dari OJK
  2. Pinjol legal tidak pernah menawarkan melalui saluran komunikasi pribadi
  3. Pemberian pinjam akan diseleksi terlebih dahulu
  4. Bunga atau biaya pinjaman transparan
  5. Peminjam yang tidak dapat membayar setelah batas waktu 90 hari akan masuk ke daftar hitam (blacklist) Fintech Data Center sehingga peminjam tidak dapat meminjam dana ke platform fintech yang lain
  6. Mempunyai layanan pengaduan
  7. Mengantongi identitas pengurus dan alamat kantor yang jelas
  8. Hanya mengizinkan akses kamera, mikrofon, dan lokasi pada gawai peminjam
  9. Pihak penagih wajib memiliki sertifikasi penagihan yang diterbitkan oleh AFPI.

Tongam pun mengingatkan masyarakat bahwa penawaran pinjol melalui SMS atau WA itu sudah dipastikan ilegal.

“Jadi jangan pernah akses pinjol melalui pesan langsung,” jelas dia.

Saat ini ada 104 pinjol terdaftar yang bisa dilihat di website ojk.go.id. Apabila ditawari pinjaman, wajib cek apakah terdaftar atau berizin di OJK melalui website atau tanyakan ke contact center OJK di nomor 157.

Baca juga: Daftar 88 Pinjol Ilegal Terbaru dari Satgas Waspada Investasi

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Harga Minyak Dunia Turun 2 Persen

Harga Minyak Dunia Turun 2 Persen

Whats New
Ingin Validasi NIK-NPWP atau Lapor SPT, tapi Lupa Sandi Akun DJP Online? Ini Solusinya

Ingin Validasi NIK-NPWP atau Lapor SPT, tapi Lupa Sandi Akun DJP Online? Ini Solusinya

Whats New
Mampukah IHSG Hari Ini Bangkit? Simak Analisanya

Mampukah IHSG Hari Ini Bangkit? Simak Analisanya

Whats New
10 Saham Ini Paling Banyak Diborong Asing Kemarin

10 Saham Ini Paling Banyak Diborong Asing Kemarin

Whats New
Aturan Baru PPh Final 0,5 Persen bagi UMKM di PP Nomor 55 Tahun 2022

Aturan Baru PPh Final 0,5 Persen bagi UMKM di PP Nomor 55 Tahun 2022

Whats New
Cara Beli Tiket Kereta Panoramic, Rute Gambir-Bandung PP dan Gambir-Surabaya Gubeng PP

Cara Beli Tiket Kereta Panoramic, Rute Gambir-Bandung PP dan Gambir-Surabaya Gubeng PP

Whats New
[POPULER MONEY] Klarifikasi Menpan-RB soal Rp 500 Triliun Pemborosan Anggaran Kemiskinan | JD.ID Tutup

[POPULER MONEY] Klarifikasi Menpan-RB soal Rp 500 Triliun Pemborosan Anggaran Kemiskinan | JD.ID Tutup

Whats New
Mengenal Dampak Inflasi bagi Ekonomi Nasional, Mulai dari Penurunan Daya Beli sampai Tingkat Penganguran

Mengenal Dampak Inflasi bagi Ekonomi Nasional, Mulai dari Penurunan Daya Beli sampai Tingkat Penganguran

Whats New
Lewat Kerjasama Layanan BaaS, BCA Digital Bidik 20.000 Pengguna MRT Jakarta Jadi Nasabah Baru

Lewat Kerjasama Layanan BaaS, BCA Digital Bidik 20.000 Pengguna MRT Jakarta Jadi Nasabah Baru

Whats New
Perkuat Stok Jelang Puasa dan Lebaran, Mendag Zulhas Siapkan 450.000 Ton Minyak Goreng per Bulan

Perkuat Stok Jelang Puasa dan Lebaran, Mendag Zulhas Siapkan 450.000 Ton Minyak Goreng per Bulan

Whats New
Mendagri Malaysia Temui Menaker Bahas Perlindungan PMI Sektor Domestik

Mendagri Malaysia Temui Menaker Bahas Perlindungan PMI Sektor Domestik

Rilis
Temukan Ada Distributor yang 'Bundling' Minyakita, KPPU: Praktek Persaingan Usaha yang Tidak Sehat

Temukan Ada Distributor yang "Bundling" Minyakita, KPPU: Praktek Persaingan Usaha yang Tidak Sehat

Whats New
Badai PHK Perusahaan Teknologi Berlanjut, Ketua Asosiasi E-Commerce Buka Suara

Badai PHK Perusahaan Teknologi Berlanjut, Ketua Asosiasi E-Commerce Buka Suara

Whats New
Pemerintah Pusat dan Daerah Diminta Atur Harga Komoditas untuk Redam Inflasi

Pemerintah Pusat dan Daerah Diminta Atur Harga Komoditas untuk Redam Inflasi

Whats New
Kementerian ESDM Siasati Kenaikan Harga Elpiji yang Berada di Atas HET

Kementerian ESDM Siasati Kenaikan Harga Elpiji yang Berada di Atas HET

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+